POLEWALI, Sulbarpos.com – Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI) akan melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran pada 19 September 2024 di Polewali Mandar. Ketua LKPA-RI, Zubair, memastikan aksi ini akan dimulai di Markas Polres Polewali Mandar, sebelum melanjutkan perjalanan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar. Aksi ini diprediksi akan menarik perhatian besar dari publik, didukung dengan tema provokatif yang beredar luas di grup WhatsApp: “Maju Jadi Bupati Jangan Modal Curang”.
Dalam aksi ini, LKPA-RI menyoroti dugaan penyimpangan dalam program beasiswa, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KIP Kuliah. Senin, (16/9/24)
Lembaga ini mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) yang mencederai kepercayaan publik terhadap program bantuan pendidikan tersebut.
“Kami turun ke jalan demi keadilan. Politik beasiswa yang manipulatif ini harus dihentikan. PIP, KIP, dan KIP Kuliah bukan alat politik untuk Pilkada, ini adalah hak para pelajar dari keluarga kurang mampu,” ujar Zubair saat ditemui media.
Dia menambahkan bahwa praktek semacam ini telah menjadi isu serius di tengah masyarakat, terutama bagi para penerima manfaat program beasiswa.
Tuntutan yang disampaikan oleh LKPA-RI tidak hanya menjadi kritik terhadap dugaan pungli dalam distribusi beasiswa, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran publik menjelang Pilkada 2024.
Beberapa kandidat politik dicurigai memanfaatkan program bantuan pendidikan ini sebagai alat kampanye untuk meraih dukungan, yang dianggap merugikan masyarakat serta para siswa yang seharusnya menjadi penerima utama bantuan tersebut.
“Kami memiliki data kuat terkait kasus-kasus lain yang belum bisa kami buka saat ini. Namun, semuanya akan kami ungkap pada waktu yang tepat,” lanjut Zubair, memberikan sinyal bahwa aksi ini adalah permulaan dari rangkaian upaya LKPA-RI untuk mengungkap lebih banyak dugaan kasus besar.
Zubair juga menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan hanya untuk menekan dugaan politik beasiswa yang manipulatif, tetapi juga untuk menjaga agar pendidikan di Polewali Mandar tidak dijadikan komoditas politik.
Aksi yang diprediksi akan diikuti oleh ratusan massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan aktivis, menjadi salah satu yang terbesar yang pernah digelar LKPA-RI. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh dugaan penyalahgunaan program beasiswa ini diperkirakan akan hadir dalam aksi yang membawa slogan “Stop Politik Beasiswa PIP, KIP, dan KIP Kuliah”.
Hingga saat ini, baik pihak kepolisian maupun DPRD Kabupaten Polewali Mandar belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana demonstrasi tersebut. Namun, masyarakat menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan beasiswa ini.
Aksi demonstrasi ini dipandang sebagai ujian besar bagi para pemangku kebijakan di Polewali Mandar dalam merespons aspirasi masyarakat, terutama menyangkut isu integritas dan transparansi program-program bantuan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Zubair menegaskan komitmen LKPA-RI untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Ini bukan hanya soal beasiswa, ini adalah soal keadilan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program ini tanpa adanya pungli atau manipulasi politik,” pungkasnya.
Aksi yang akan berlangsung pada 19 September ini diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan menyelidiki dugaan korupsi dalam distribusi beasiswa. Banyak pihak yang berharap, aksi ini mampu membuka mata publik terhadap pentingnya menjaga pendidikan dari campur tangan politik, dan menegakkan keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan.
Demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu aksi protes terbesar di wilayah tersebut, dengan tekanan besar pada pihak berwenang untuk memberikan tanggapan yang tegas dan adil.
(*Bsb)
