Polewali Mandar, Infosulbar.com — Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jalur Aspirasi dinilai rentan dipolitisasi menjelang Pilkada, dan Ketua Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (PALPASI) Kabupaten Polewali Mandar, Ahmad Syamsuddin, turut angkat bicara mengenai hal ini.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Syamsuddin saat diwawancarai melalui WhatsApp pada Minggu (1/9/2024).
Menurut Ahmad, para kandidat harus menjadi teladan yang baik dan mampu memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat agar Pilkada tahun ini dapat berlangsung sesuai dengan prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
“Jangan sampai merusak demokrasi ini dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan fasilitas negara sebagai alat kampanye,” ujarnya.
Ahmad juga menekankan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, tidak ada satu pun pasal yang membenarkan bahwa bantuan KIP dapat dipolitisasi, apalagi digunakan untuk menggalang suara bagi kepentingan salah satu pasangan calon.
“Ini harus dicegah. Jangan sampai penyaluran Aspirasi KIP dijadikan alat kampanye untuk mendulang suara bagi salah satu pasangan calon,” tegasnya.
Ahmad Syamsuddin berharap Pilkada 2024 dan seterusnya dapat berlangsung dengan sehat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan oknum yang mencoba mempolitisasi KIP demi mendapatkan suara.
“Semoga hal ini tidak terjadi. Kita semua menginginkan pemimpin yang lahir dari hati nurani rakyat, tanpa ada tendensi atau tekanan dari mana pun,” pungkasnya.(*)
Infosulbar.com
