Oleh : Muh. Sukri (Akademisi)
POLMAN, Infosulbar.com – Momen Pilkada selalu menggugah antusiasme masyarakat, memberi harapan baru pada pemimpin yang dipercaya membawa perubahan. Namun, di balik euforia demokrasi lokal ini, terdapat fenomena “amnesia pascapilkada,” sebuah kondisi di mana janji-janji yang dulu gencar diumbar seakan terhapus dari ingatan, baik dari para pejabat terpilih maupun masyarakat sendiri.
Istilah “amnesia” yang dipakai di sini bukan sekadar kiasan, melainkan mewakili sebuah kelupaan kolektif terhadap komitmen yang sebelumnya sangat dielu-elukan. Kondisi ini kerap membuat masyarakat bertanya-tanya: ke mana perginya janji-janji politik yang pernah digaungkan?
Hilangnya Janji Politik dalam Pusaran Waktu
Seiring dengan berakhirnya Pilkada, isu-isu yang diangkat semasa kampanye seolah ikut memudar. Pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang dulu dijanjikan kerap terlupakan, tergerus oleh berbagai alasan yang muncul pasca-pilkada—dari kendala anggaran hingga masalah birokrasi yang kompleks.
Kekecewaan masyarakat pun tak bisa dielakkan. Mereka yang telah memilih dengan harapan tinggi kini merasakan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah suara mereka benar-benar berharga atau sekadar formalitas dalam demokrasi. Janji-janji yang dulu menyala di benak publik, kini hanya tinggal kenangan di percakapan sehari-hari.
Dinamika Politik: Dari Perseteruan Menjadi Keharmonisan Semu
Fenomena “amnesia” ini tak hanya berlaku bagi janji politik, namun juga mencakup perubahan drastis dalam hubungan antarpolitikus. Selama kampanye, persaingan tajam dan kritik keras sering kali menjadi warna utama. Namun, pascapilkada, politisi yang dulu berseteru tiba-tiba tampak harmonis, saling bahu-membahu demi stabilitas pemerintahan.
Perubahan drastis ini menunjukkan sisi pragmatis politik, di mana pertarungan ide dan nilai tampaknya tidak lagi menjadi prioritas. Namun, bagi masyarakat, hal ini bisa menciptakan kebingungan dan memunculkan sinisme terhadap kejujuran dalam dunia politik.
Dampak Jangka Panjang: Hilangnya Kepercayaan Publik
Fenomena amnesia pascapilkada bukan sekadar permasalahan sementara. Ketika janji politik mulai terlupakan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dapat terkikis. Rasa apatis dan ketidakpedulian terhadap politik pun meningkat, mengingat harapan-harapan yang pernah disematkan kini sulit terwujud.
Namun, amnesia politik juga bisa menjadi cermin bagi pejabat terpilih, mendorong mereka untuk kembali pada komitmen awal dan merefleksikan apa yang masih perlu diwujudkan. Kesempatan untuk membuktikan diri masih terbuka, dan hal ini penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Mengawasi Pemerintahan Demi Keberlanjutan Janji
Pilkada bukan akhir dari partisipasi politik, melainkan awal dari proses pengawasan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu aktif mengingatkan dan menuntut pemenuhan janji-janji yang diberikan. Begitu pula, bagi para pemimpin, transparansi dan konsistensi adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.
“Amnesia pascapilkada” adalah cerminan sosial yang seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Perubahan tak akan terwujud hanya dari janji politik yang hilang, melainkan dari komitmen berkelanjutan yang terus dipantau dan diwujudkan.
(*Bsb)
