POLMAN, Infosulbar.com – Upaya pelestarian sumber daya laut di Sulawesi Barat kembali diperkuat. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menerima satu unit kapal konservasi dari penyedia barang yang dibiayai oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2024, pada Kamis (10/10/2024).
Kapal tersebut diharapkan mendukung pengawasan dan konservasi laut, khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Balak Balakan.
Acara serah terima yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marsuki, yang menerima kapal secara langsung.
Ia didampingi oleh Kepala Bidang Tangkap dan Pesisir Abd. Gani. Kepala DKP Kabupaten Polewali Mandar, H. Ahmad Killing, juga turut hadir bersama sejumlah pejabat penting lainnya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Suyuti Marsuki menjelaskan bahwa kapal konservasi tersebut tidak hanya dirancang untuk keperluan konservasi, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih guna mendukung pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan, seperti pengeboman dan pembiusan ikan.
“Kapal ini dilengkapi dengan dewping, kompresor, dan 10 unit alat selam. Ditenagai oleh mesin ganda 60 Horse Power, kapal ini mampu melaju hingga 12 knot per jam, sehingga memudahkan operasional di lapangan. Kami juga telah memeriksa semua spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konservasi,” jelas Suyuti.
Kapal konservasi ini dirancang mampu mengangkut hingga 12 orang, dengan 4 awak kapal, serta akan dimaksimalkan untuk konservasi terumbu karang, riset, dan pengawasan perairan di Sulawesi Barat.
Suyuti menambahkan, pada tahun anggaran 2025, DKP Sulbar merencanakan pengadaan kapal serupa di beberapa kabupaten, dengan prioritas utama diberikan kepada Kabupaten Polewali Mandar.
Wilayah ini dinilai penting karena kaya akan pulau-pulau dan kawasan konservasi seperti Pulau Batoa, Pulau Tangnga, Pulau Dea-Dea, hingga Pulau Karamasan.
“Kendati kapal ini adalah aset provinsi, penggunaannya akan dioptimalkan untuk pengawasan perairan Sulawesi Barat secara menyeluruh. Kami berharap program pengadaan kapal di 2025 bisa terealisasi di berbagai kabupaten lain, sehingga upaya konservasi dan pengawasan dapat lebih maksimal,” tambahnya.
Kepala DKP Kabupaten Polewali Mandar, H. Ahmad Killing, menyambut baik rencana pengadaan kapal tambahan pada 2025 yang disampaikan oleh DKP Provinsi.
“Kapal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekosistem perairan kami. Kami akan berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk memastikan kapal ini digunakan sebaik mungkin,” ujar Ahmad Killing.
Penyerahan kapal konservasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melestarikan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut, seperti pengeboman ikan, dapat diminimalisir, sehingga keberlanjutan biota laut, termasuk terumbu karang dan mangrove, tetap terjaga untuk generasi mendatang.
(*Bsb)