Polewali, Infosulbar.com – Sejumlah aktivis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengecam keras rencana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang akan mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Makassar. Jum’at, (17/5/2024)
Kecaman ini muncul menyusul terbitnya surat undangan yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Polman pada 13 Mei 2024. Surat tersebut mengundang Kepala Badan/Dinas bersama sekretaris untuk menghadiri BIMTEK di Hotel Swiss-belinn Panakukan, Jl. Bolivar No. 55, Panukakang, Makassar pada tanggal 21-22 Mei 2024.
Zubair, seorang aktivis terkemuka di Polman yang juga ketua DPP Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), mengungkapkan kekesalannya melalui telepon whatsApp. “Kondisi keuangan Polman saat ini defisit sampai ratusan miliar, kok pemda malah menghabiskan anggaran yang tidak efektif,” ujarnya dengan nada kesal.
Zubair menambahkan bahwa seharusnya kegiatan seperti ini dilaksanakan di daerah sendiri untuk menghemat anggaran dan menggerakkan roda perekonomian lokal. “Di Polman ada hotel yang memadai, begitu juga di Mamuju ada hotel terbaik, kenapa harus ke Makassar? Perputaran ekonomi yang seharusnya di Sulawesi Barat malah dibawa ke provinsi lain,” tambahnya.
Kebijakan ini dinilai sangat tidak bijaksana, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit. Zubaer menilai bahwa langkah pemerintah daerah yang memilih Makassar sebagai lokasi BIMTEK tidak hanya mengabaikan potensi lokal tetapi juga memboroskan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat Polman.
Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih peka terhadap kondisi keuangan dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pembangunan dan perekonomian lokal. Kami juga mendesak agar Pemkab Polman mempertimbangkan ulang keputusan ini dan lebih bijak dalam mengelola anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Keputusan ini telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat dan aktivis, yang berharap ada perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan lokal dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar. Pungkasnya.
Infosulbar.com/(Mul)
