19
Thu, Oct
55 New Articles

INFOSULBAR.COM, Mamuju — Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar usai menggelar apel pagi, Senin (25/9), secara mendadak meminta seluruh jajaran Polda Sulbar untuk melakukan tes urine.

 
Puluhan Pejabat Utama dan Pamen serta para anggota Polda Sulbar terlihat kelabakan, karena tes urine dilakukan secara mendadak.
 
Tes urine pun diawali oleh Kapolda di ruang Poliklinik Dokkes Mapolda Sulbar. Setelah itu dilanjutkan oleh Pejabat Utama Polda Sulbar.
 
Menurut Brigjen Pol Baharuddin Djafar, tes urine yang dilakukan ini untuk membuktikan bahwa institusi kepolisian benar-benar zero narkoba.
 
"Saya sendiri dan rekan-rekan pejabat utama kan harus jadi contoh. Harapan masyarakat kami mengelola dan mengendalikan Polda, harus jadi panutan. Dan kami perlihatkan hari ini dengan cara mendadak," katanya kepada sejumlah wartawan.
 
Di samping itu, lanjut perwira polisi berpangkat satu bintang itu, tes urine dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan sejumlah elemen masyarakat.
 
"Beberapa waktu yang lalu sejumlah elemen masyarakat meminta kepada kami untuk melakukan tes urine. Olehnya, saya selaku Kapolda harus memberikan contoh. Dan semua akan diikuti dengan tes urine bagi seluruh anggota," ucapnya
 
"Yang melaporkan diri agar direhabilitasi, kita akan rehabilitasi, kalau memang mengonsumsi narkoba," ujarnya.
 
Sementara, Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Hj. Mashura menyebutkan, ada 79 Personil yang mengikuti Tes Urine, yaitu Pejabat Utama 24 orang, Pamen 34 orang dan Personil Narkoba 21 orang.
 
"Hasil pemeriksaan Alhamdullillah Negatif semua," pungkasnya.

Kepala Sekretariat Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sulawesi Barat), Idrus, memenuhi panggilan Ombudsman Ri perwakilan Sulawesi Barat, Senin (25/9/17).
 
Pemanggilan tersebut dilakukan Ombudsman, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penetapan Kepala Sekertariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 6 Kabupaten se- Sulbar.
 
Dalam penjelasannya yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi, Idrus membantah laporan tersebut.
 
Secara tegas, ia mengatakan sampai hari ini pihaknya belum membentuk atau menetapkan kepala sekertariat Panwaslu tingkat Kabupaten,
 
"Yang ada hanya koordinator Sekretariat, hal itu dilakukan beradasarkan Peraturan Sekertariat Jenderal Nomor 1 tahun 2017," kata Idrus.
Dalam pengangkatan koordinator sekertariat, Idrus mengaku, pihaknya telah menyurat ke Bupati masing-masing kabupaten agar difasilitasi tenaga ASN di kabupaten setempat untuk diperbantukan pada sekertariat panitia pengawas pemilu
 
"Adapun tujuan pembentukan koordinator sekertariat, untuk mempersiapkan berbagai keperluan, seperti lokasi kantor dan staf yang akan mengisi kesekretariatan," ucapnya.
 
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, menyarankan agar sebaiknya pihak kepala sekertariat Bawaslu Sulbar melakukan verifikasi ulang terkait penentuan koordiantor sekertariat panwas tingkat kabupaten, termasuk penetapan kepala sekertariat.
 
“Kami mengapresiasi responsif kepala sekertariat Bawaslu Sulbar yang merespon dengan baik dan antusias dalam penyelesaian pengaduan di kantor kami. Saya kira ini salah satu gambaran sikap yang harus dimiliki setiap pejabat publik,” ungkap Lukman Umar.
 
Ia berharap, proses penetapan koordinator sekertariat lebih profesional tanpa adanya unsur pelanggaran maladministrasi di dalamnya.
 
"Sebab tidak bisa dipungkiri dalam proses penetapan koordinator ini kami mengendus adanya unsur maladministrasi, dan kami berharap itu segera diperbaiki,” kunci Lukman. (Ashari)

More Articles ...