18
Fri, Aug
17 New Articles

INFOSULBAR.COM, Mateng — Ombudsman RI Sulawesi Barat, Jumat (28/07/17) kembali menerima pengaduan kasus dugaan pungutan liar di SD Inpres Barakkang, Mamuju Tengah, dengan modus siswa diwajibkan membawa sapu dan peralatan lainnya berupa taplak meja dan lap tangan untuk disumbangkan ke sekolah.
 
Modus ini diduga dilakukan pihak sekolah pada momen penerimaan rapor. Bagi siswa yang tidak menyumbang sapu atau menolak permintaan pihak sekolah, maka tidak diperkenankan menerima rapor hasil penilaian dari sekolah.
 
Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak SD Inpres Barakkang, menyalahi aturan sebab pengadaan peralatan kebersihan sekolah telah memiliki pos tersendiri dari Dana Operasional Sekolah.
 
“Jika laporan ini benar adanya, maka kami menilai ini sudah termasuk pungli, sebab pengadaan alat kebersihan sekolah itu kan, sudah ada sumber anggaran yang bisa digunakan dari dana BOS. Makanya kami akan panggil ini kepala sekolahnya, kita mau klarifikasi apa dasarnya mewajibkan siswa sumbang sapu kesekolah,” ucap Lukman.
 
Lanjut Lukman, jika dua orang siswa diwajibkan membawa satu sapu sekolah, ada berapa sapu yang bisa terkumpul.
 
"Saat ini, harga satu sapu sekitar Rp. 35.000 sampai Rp. 50.00, lalu anggaran pengadaan alat kebersihan yang bersumber dari BOS dikemanakan, ini pertanyaan juga,” ungkap Lukman.
 
Berdasarkan Data dari Ombudsman RI Sulbar, pada momen penerimaan peserta didik baru tahun 2017, pungutan dengan berbagai modus masih terjadi di sejumlah sekolah di Sulawesi Barat, meskipun landasan hukum tentang Penyelenggaraan Pendidikian mengisyaratkan segala bentuk pungutan di sekolah tidak dapat dibenarkan.
 
Oleh karenanya, ia berharap adanya kepedulian semua pihak utamanya pemerintah daerah, khususnya Tim Saber Pungli, agar penerapan pelayanan pendidikan tingkat dasar dan menengah dipastikan bebas dari segala pungutan tanpa harus mengurangi mutu pelayanan pendidikan.
 
Terkait pengaduan masyarakat kasus sumbang sapu di SD Inpres barakkang, dalam waktu dekat Ombudsman RI Sulbar segera melayangkan surat pemanggilan Kepala SD Inpers Barakkang, untuk dimintai keterangan dan Klarifikasi.
 
Bahkan, Ombudsman memastikan pihak sekolah akan melakukan proses pengembalian kepada siswa, jika benar sekolah yang mewajibkan aturan tersebut.

INFOSULBAR.COM, Daerah — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulbar, Brigjen Pol Dedi Sutarya, mengatakan bahwa Sulbar masuk dalam daftar BNN pusat sebagai salah satu daerah darurat narkoba.
 
Hal itu disampaikan Dedi saat menyampaikan pidato di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017, yang diselenggarakan di aula lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Sulbar, Kamis (13/7/2017).
 
Di hadapan ratusan orang yang menghadiri kegiatan tersebut, Jenderal Polisi berbintang satu itu mengungkapkan, dari 32 provisni yang ada di Indonesia, Sulbar masuk dalam peringkat 16 sebagai wilayah yang darurat Narkoba.
 
"Ini harus menjadi perhatian kita bersama, olehnya itu peran masyarakat sangat kami butuhkan untuk menekan angka ini, mengingat Sulbar memiliki luas wilayah yang cukup besar dan berbanding terbalik dengan personil yang dimiliki oleh BNNP dan Polda Sulbar," kata Dedi.
 
"Upaya ini tidak boleh dilakukan dengan setengah-setengah, sehingga kita membuthkan seluruh komponen masyarakat karena pengalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini akan memperlambat misi pemerintah Sulbar dalam membangun SDA yang berkualitas, berbudaya dan berkepribadian yang baik," terangnya.
 
Ia juga mengungkapakan, sejak tahun 2016 BNNP Sulbar telah berhasil menangkap 18 tersangka dari 10 kasus Narkoba.
 
Dari 10 kasusitu, BNNP Sulbar menyita barang bukti 73 gram narkotika jenis sabu, tiga unit kendaraan roda empat, dan enam unit kendaraan roda dua. 
 
Sementara, sejak tahun 2017 BNNP Sulbar berhasil menangkap delapang orang tersangka dari empat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan menyita barang bukti berupa 53 gram natkotika jenis sabu, satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua.
 
Ia juga mengungkapkan, sejak 2017 BNNP Sulbar telah melakukan upaya demand reduction melalui 63 kegiatan yang melibatkan 5.875 personil yang terdiri dari Babinsa, Babinkantibmas, Korps Bhayangkara, Persit Kartika Chandra Kirana, Ormas, Mahasiswa, Pelajar, Pondok Pesantren, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
 
Hingga saat ini, BNNP Sulbar juga telah melakukan rehabilitasi terhadap 188 orang penyalahgunaan dan penyebaran narkotika.
 
Dalam sambutan Kepala BNNP Sulbar juga mengungkap, berdasarkan hasil penelitian BNN Pusat bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2016, mencatat penyalahguna narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9 persen atau dengan bahasa lain dua dari 100 orang pelajar dan mahasiswa telah menggunakan narkoba.
 
"Ini menandakan bahwa usia produktif di Indonesia menjadi terget utama peredaran gelap narkoba," jelasnya. 

INFOSULBAR.COM, Mamuju — Puluhan Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Pembangunan menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat yang terletak di perkantoran Gubernur Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Senin (10/7/17).
 
Mereka mendesak Gubernur Sulbar segera mencopot Kadis PUPR Sulbar, Ir. Nasaruddin, dari jabatannya, arena dinilai 'nakal' atau tidak transparan dari segala aspek dalam menjalankan proses pemerintahan.
 
Tak hanya itu, Bahkan mereka menuntut untuk memenjarakan Kepala Dinas PU Sulbar karena dituding melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.
 
"Kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera memeriksa kepala Dinas PU karena kami menilai telah melakukan pelanggaran yang keras karena melakukan penghambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Sulbar," teriak massa aksi, Arnol Topo Sujadi dalam orasinya.
 
Selain itu, mereka juga meminta untuk segera dilakukan pemeriksaan terhadap kepala ULP Sulbar karena juga dinilai melabrak aturan Perpres nomor 54 tahun 2010 itu.
 
"Ini berbahaya terhadap keberlangsungan pembangunan di Sulbar karena terkesan melakukan penghambatan, dimana pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2015 yang mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat proses penyerapan anggaran untuk kepentingan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan rakyat," jelasnya.
 
Setelah aksi di kantor Dinas PUPR Sulbar, massa melanjutkan aksinya di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju. Mereka mendesak agar Kejari Mamuju melakukan pemanggilan atas dugaan main mata dengan pihak rekanan.
 
"Kami meminta agar Kejari Mamuju segera melakukan pemeriksaan karena telah menyalahi aturan perundang-undangan," ujarnya.

INFOSULBAR.COM, Mamuju — Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Barat menilai, saat ini perkembangan dan penyebaran ideologi 'Gari keras' yang memicu lahirnya paham radikal di semua daerah di Indonesia semakin marak
 
"Dari cermatan tersebut kami dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat menganggap hal tersebut penting untuk dilakukannya pencegahan dini, maksudnya jangan nanti sudah meresahkan baru kita ikut terpanggil," kata Ketua FPK Sulbar, Nanang Wahidin kepada INFOSULBAR.COM, Senin (10/7/17).
 
Menurut Nanang, upaya FPK Sulbar dalam pencegahan dini gerakan radikalisme ini bahkan telah dikerjasamakan dengan Kepolisian Resort (Polres) Mamuju.
 
"Dalam sosialisasi pencegahan gerakan radikalisme bertema "Tolak dan Laporkan Gerakan Radikalisme" yang kami lakukan dikerjasamakan dengan Pihak Polres Mamuju. Alhamdulillah Bapak AKBP Muh. Rifai selaku Kapolres Mamuju sangat tanggap dan peduli akan hal itu, sehingga gerakan yang kami bangun betul-betul akan kami jadikan sebagai program prioritas," jelasnya.
 
Oleh sebab itu, kata Nanang, kerjasama yang dibangun dengan Polres dimulai dari pemasangan baliho di sejumlah titik.
 
"Mulai hari ini FPK Sulbar dan Polres Mamuju mulai melakukan pemasangan baligho yang menyuarakan "Tolak dan Laporkan Gerakan Radikalisme" sebagai warning kepada masyarakat agar kepedulian itu bisa dibangun bersama-sama," ucap mantan Ketua HMI Cabang Manakarra Mamuju ini.
 
"Dan digerakan selanjutnya, tentu kami akan melakukan sosialisasi dengan pola home to home and head to head agar transformasinya bisa lebih cepat," pungkas pria berkacamata itu.

More Articles ...