19
Thu, Oct
55 New Articles

Kasus Korupsi APBD Sulbar Harus Tuntas

Opini
Typography

Oleh : Muhammad Ashar (Mantan Ketua IPMAJU Jogjakarta)

INFOSULBAR.COM, Opini — Diakui atau tidak, wajah Sulawesi Barat (Sulbar) kini terjerembab ke dalam rupa buruk akibat ulah para wakil rakyatnya yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita, baik sebagai mahasiswa maupun warga Sulbar, mengembalikan itu ke wujud yang sejatinya.

Beberapa hari lalu, masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulbar, dihebohkan dengan adanya pemanggilan anggota DPRD Provinsi Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Dan tanpa diduga-duga, pasca pemanggilan wakil-wakil rakyat ini, Kejati pun langsung menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, sebagai tersangka. Lebih menghebohkan lagi sebab ketiga wakilnya, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, ikut pula terseret ke dalam kasus laten nan memalukan ini.

Sebagaimana keterangan Kejati Sulselbar dalam press release-nya, keempat unsur pinpinan DPRD Sulbar itu diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 360 miliar. Itu terjadi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang oleh Kejati didapatkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu penyimpangan tersebut terlihat proses pengesahannya yang tidak lazim, yakni disahkan dalam waktu yang sama dengan pembahasannya. Padahal, setidaknya proses ini memakan waktu, paling tidak, 2 bulan. Itu jika pembahasannya tidak alot.

Selain itu, penyimpangan lainnya adalah proses pembahasannya sendiri yang tidak melalui rapat-rapat sebelumnya, baik di Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna. Hal ini benar-benar mencurigakan.

Di kalangan masyarakat maupun akademisi yang berasal dari Sulawesi Barat, tentunya kasus tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum yang harus ditutup-tutupi. Sebab, selain melibatkan unsur pimpinan tertinggi, yakni ketua dan wakil-wakilnya, Kejati juga menduga bahwa dana-dana tersebut tersalur ke sebanyak 45 orang anggota dewan.

Dana-dana itu sendiri, yang sebelumnya sudah terealisasi sebanyak Rp 80 miliar di tahun 2016, tersebar ke sejumlah kegiata-kegiatan seperti di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disnakbud), dan Sekretaris Dewan (Sekwan). Belum lagi karena seolah-olah dana tersebut merupakan dana aspirasi, yang ternyata hanyalah upaya penggelapan uang rakyat.

Maka benar jika dikatakan bahwa unsur pimpinan DPRD Sulbar ini, bukannya  melaksanakan pengawasan APBD, mereka malah mencederai tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan terhormat. Mereka telah menghianati cita-cita warga Sulbar yang memilih mereka untuk bisa mengelolah pembangunan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, di antaranya:

  1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
  2. Busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).

Maka, apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sulbar tersebut jelas sudah mencederai lembaga legislatif. Sekali lagi, yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mereka justru menyalahgunakan tugas dan fungsinya hanya untuk kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Untuk itu, perlu bagi saya mengimbau kepada semua masyarakat, terutama warga Sulbar di mana pun berada, untuk bisa bersama-sama memberi respons terhadap kasus besar ini. Kita perlu mendesak para penegak hukum di sana, setidaknya agar kasus ini bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu.

Kita pun harus mendukung penuh Kejati untuk menyelesaikan kasus ini. Dukungan tersebut bisa kita tunjukkan dengan bentuk pengawalan bersama.

Ya, mengawalnya adalah kewajiban kita bersama. Mengawalnya adalah keharusan, sedang mendiamkannya adalah bentuk kemunafikan. Semua ini demi menyelamatkan daerah dari rupa buruk yang dibawa-serta oleh oknum-oknum anggota dewan yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

*Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Ipmaju) Jogjakarta Periode 2015-2016. Demisioner Ketua Komisariat HMI FH UMY 2016-2017. Sekarang menjabat sebagai sekertaris UMUM HMI Cabang Yogyakarta.