18
Fri, Aug
17 New Articles

Oleh : Akhmad Fadli (Aktivis HMI Cabang Manakarra)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Sebagai seseorang yang melihat langsung atau bisa dikatakan terlibat dalam kontestasi politik, mulai dari Pemilihan Presiden sampai kepada hirarki paling bawah dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.

Saya menaruh cemas kepada Polarisasi yang terbangun dan secara perlahan dikonsumsi secara sadar oleh para kuli politik, baik itu tim yang bekerja untuk memenangkan Pasangan calon yang mereka usung maupun calon yang bekerja untuk menang dan menyenangkan tim nya.

Secara sembunyi-sembunyi saya amati bahwa perilaku politik dewasa ini secara tidak langsung telah menginjak-injak fitrah manusia. Sebelum itu perlu kita satukan dulu persepsi tentang Fitrah.

Fitrah adalah Kecenderungan atau entitas-entitas yang melekat pada manusia, yang sekalipun kita berusaha menolak nilai-nilai dari fitrah manusia itu tidak akan hilang. Misalnya, Kebenaran. Manusia selalu cenderung kepada kebenaran, tidak ada orang yang merasa dirinya benar ketika sedang berbohong. Hanya saja berbohong dianggap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terlebih dalam kontestasi politik.

Politik bukan lagi hal yang tabuh dintengah-tengah Masyarakat. Politik hari ini sudah menyentuh semua kelompok dimasyarakat, mulai dari yg elit sampai yang sedang, bahkan sudah merambat ke masyarakat kecil seperti nelayan, petani, pengangguran, bahkan pemuda jelata seperti saya ini pun tidak luput dari Pelukan makhluk bernama politik.

Tapi apakah kita sudah faham dan Khatam tentang subtansi dari politik itu sendiri.

Apa yg dimaksud dengan politik dan apa tujuan dari politik?

Saya berkata begini bukan karena sudah khatam, ini hanya upaya mengajak kembali merenung dan melihat kedalam diri.

Apakah kita sudah proporsional dalam setiap tindakan yang kita lakukan diranah politik, apakah sudah sesuai dengan Subtansi dari politik itu sendiri.

Jangan sampai kita hanya menggunakan politik sebagai media kuasa terhadap orang lain secara bebas nilai, jangan sampai politik hanya sebagai media mengekang secara otoriter serta memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Mari sedikit menelisik makna-makna politik secara umum dan pendapat dari beberapa ahli.

Kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis dan Teta.

Arti kata polis sendiri adalah Negara/kota sedangkan Teta adalah Urusan.

Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. (copas Google).

Lalu apakah salah ketika pemuda jelata seperti saya dan mungkin anda mengurusi politik?

Tentu tidak, kita semua harus ambil andil dalam urusan negara untuk kesejahteraan bersama. Pemuda juga harus mengambil posisi-posisi strategis dalam lingkup kepemerintahan. Tentu tidak asing lagi ditelinga kita bahwa seorang proklamator bangsa pernah berkata "berikan aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia" kalimat ini mengindikasikan bahwa Bung Karno melihat potensi yang begitu dahsyat ada pada diri pemuda.

Aristoreles
Politik adalah Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Joice Mitchel
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Roger F. Soltau
Politik artinya membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Dan ahirnya berdasarkan Referensi yg saya baca baik dari buku maupun Google kemudian dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar politik ini adalah sebuah perilaku atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara yg sesungguhnya.

Nah sebagai seorang yang masih awam dan bukan pakar dalam hal politik, saya mengarartikan Politik sebagai sebuah upaya seseorang atau kelompok , cara-cara yg dilakukan, atau seni memainkan strategi untuk mendapatkan atau mencapai hal ideal yang dicita-citakan.

Hanya saja masih perlu kita diskusikan bersama apakah semua cara itu halal dalam politik, dan apakah tidak ada masalah jika kita bebas nilai dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah dan metode apa yang harus ditempuh untuk melanggengkan jabatan.

Mungkin juga teman-teman punya defenisi dan pengertian yg lain tentang politik, dan tentu akan menarik menjadi bahan diskusi kita.

Lalu sebenarnya dimama koherensi antara politik dan filsafat, sehingga judulnya adalah menakar Politik dengan menggunakan Filsafat sebagai alat takarnya?.

Secara harfiah filsafat bermakna Cinta akan kearifan atau kebijaksanaan.

Filsafat juga merupakan cara pandang atau menyusun keteraturan berfikir Universal, bijaksana dan mendalam. Sehingga manusia dapat memahami hakikat atau subtansi dari sesuatu dan pada ahirnya bisa berlaku adil terhadap sesuatu itu.

Tentu secara global ilmu filsafat sangat penting dikuasai sebelum menyentuh ranah politik. Politik yg berdasarkan defenisi diatas dapat kita sebut sebagai upaya upaya atau strategi yg dilakukan untuk mencapai cita-cita luhur. mestinya berintegrasi dan berjalan bersama dengan filsafat supaya para konseptor politik dalam hal ini timses atau konsultan politik bisa mengambil keputusan yg bijak dalam setiap tindakan (upaya/strategi) demi cita-cita luhur bersama.

Tentu menjadi bahan renungan kita bersama, apakah pelaku politik ditempat kita tinggal telah adil dan bijak dalam prilaku politiknya.

Apakah upaya-upaya yg dilakukan subtansinya adalah kepentingan seluruh manusia, bukan hanya kelompok sebagaimana pengertian politik menurut aristoteles diatas.

Selain dari semua hal yang saya paparkan melalui gumpalan kalimat diatas, juga ada satu hal yang penting sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke Dunia Politik.

Apa itu?
Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelaku politik yang merdeka secara ekonomi dan pelaku politik yang masih berada dibarisan menengah kebawah dalam aspek ekonomi. Ini bukan mengkerdilkan bahwa bisa jadi ada seseorang yang memegang dengan erat Idealismenya, bahkan sudah menjadi darah dan dangingnya. Hanya saja kemapanan ekonomi sangat membantu untuk memfilter potensi seorang pelaku politik melacurkan dirinya kepada mafia politik.

Sehingga cukup penting kemudian seseorang mapan dulu secara ekonomi (baca: supaya tidak mudah dibeli) sebelum ikut andil dalam kontestasi politik.

Saya menulis ini sebagai sebuah bentuk proteksi pemuda khususnya Mahasiswa terhadap prilaku politik dilingkungan saya yg bisa dibilang picik. Tidak berlebihan kiranya ketika saya katakan bahwa secara tidak langsung kita sudah merampas kemerdekaan berdemokrasi saudara-saudara kita.

Ok fine!
Mungkin anda bisa bilang ini adalah kemerdekaan saya, jangan urusi.
Tapi anda juga harus faham, bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas nilai sampai harus merampas kemerdekaan orang lain.

Selain dari itu, saya berharap tulisan ini juga bisa jadi kacamata kita bersama, untuk melihat siapa yang adil dan dzalim dalam berpolitik disekeliling kita.

Terahir saya mengajak kepada semua pemuda dan mahasiswa untuk menjadi Agen politik bersih yg digaji langsung oleh Nurani akan cinta pada NKRI.

Apalagi dalam waktu dekat ini Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak, dan bahkan diwacanakan pemilihan kepala desa juga aka dilaksanakan secara serentak. Terkhusus untuk Kabupaten Mamuju.

Mari bersama-sama kita kawal pesta demokrasi didaerah kita, sebagai makhluk ampibi ditengah-tengah masyatakat ini adalah tugas kita. Toh pesta demokrasi ini juga untuk rakyat. Pengawal yg paling baik adalah pengawal yg berintelektual, siapa dia?
KITA!.

Oleh : Nanang Wahidin (Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Kalukku).
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saat ini masyarakat Sulawesi Barat tengah sibuk membincangkan upaya pemerintah yang berniat mengganti nama Bandara Tampa Padang dengan nama salah satu nama Pahlawan. Upaya Pemerintah itu sempat dilontarkan ke publik melalui beberapa media lokal.
 
Hal ini muncul kembali sejak beberapa bulan lalu sempat hangat diperbincangkan setelah lepasnya pesta demokrasi di tanah Malaqbi Sulawesi Barat ini yang mengakhirinya dengan dilantiknya Ali Baal Masdar (ABM) sebagai Gubernur dan Eni Anggraeni Anwar Sebagai Wakil Gubernur Sulbar Periode 2017-2022.
 
Hal tersebut sungguh sangat terkesan dipaksakan oleh ambisi seseorang dan kelompok tertentu yang dibungkus dengan kekuasaan Pemerintah.
 
Kalau kita menengok ke belakang soal asal muasal keberadaan Bandara Tampa Padang itu maka kita tentu tidak melepaskan pejual lokal Punggaha Malolo yang bermarkas di Benteng Kassa Kecamatan Kalukku. Raja Benteng Kassa dengan tegas mengatakan sejengkal tanah pun Belanda tidak boleh memilikinya meski nyawa taruhannya.
 
Hal demikian menerangkan betapa masyarakat setempat begitu berjuangan mempertahkan wilayahnya dari para penjajah, termasuk nama tempat berlabuhnya kapal para pedagang di pesisir pantai Tampa Padang.
 
Seiring berjalannya waktu Tampa Padang dipilih untuk dijadikan sebagai tempat pendaratan pesawat militer sehingga tanah adat masyarakat setempat itu pun digunakan.
 
Di masa pemerintahan di Sulawesi Barat ini pun berganti hingga tepilihlah Bapak H. Anwar Adnan Saleh sebagai Gubenur defenitif pertama di Sulawesi Barat ini, perjuangan beliau dalam melobby anggaran demi kelanjutan pembangunan Bandara Tampa Padang tersebut terus dilakukan hingga berlanjut pada periode kedua Bapak H. Anwar Adnan Saleh.
 
Menjelang akhir masa jabatan, Pak Anwar memang sempat mencuat upaya penggantian nama bandara tersebut namun dengan tangan dingin Pak Anwar nama Bandara Tampa Padang tidak diganti sebab beliau paham betul aspek sejarah, dan sosial keberadaan Bandara Tampa Padang itu.
 
Dan kini, upaya yang sama terhembus kembali ke permukaan publik dengan maksud menggantikannya dengan nama Pahlawan, sedangkan sesungguhnya bukan sebuah keharusan sebuah Bandara bernamakan Pahlawan.
 
Coba kita buka literatur Daftar nama-nama bandara dan kelasnya maka kita akan menemukan beberapa nama Bandara kelas Internasional dinamakan diambil dari nama daerah seperti Bandara Internasional Sentani di Jayapura, atau Komodo di Manggarai Barat.
 
Ada juga di kelas Bandara Domestik seperti Bandara Bireun di kota Bireun (Aceh), Bandara Kuala Batu di Blang Pidie serta banyak lagi dalam catatanku.
 
Dan kalau pun ingin dipaksakan untuk memilih nama Pahlawan maka kenapa bukan Pahlawan Asal Kalukku Seperti Punggaha Malolo, Atau dari Mamuju Ahmad Kirang, maka hal inilah yang membuat masyarakat menilai upaya tersebut berangkat dari ambisi yang salah atau keliruh.
 
Di sisi lain, pemerintah belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan harga ganti rugi tanah warga, tentu hal demikian akan semakin memicu amukan masyarakat sehingga potensi konflik itu terbentuk, masih wajarlah kalau disosialisasikan khususnya dengan masyarakat telebih dahulu soal ganti rugi tanah dan niat mengganti nama bandara.
 
Namun hal itu tidak dilalukan, justeru hilangnya kabar kejelasan waktu pembayara ganti rugi tanah kini yang muncul malah penggantian nama Bandara, kan lucu dan tak dewasa.
 
Sehingga saya selaku salah satu pemuda yang berasal dari kalukku meminta dengan hormat keinginan tersebut diurungkan sebab akan meciptakan kegaduhan yang diperkirakan akan berujung pada penghentian aktifitas Bandara.
 
Saya pun akan melakukan koonsolidasi besar-besaran kepada masyarakat untuk melakuka aksi besar-besaran dan menduduki kantor Gubernur Sulbar jika masih saja dipaksakan.
 
Yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang baru itu adalah memprioritaskan pembayaran lahan masyarakat dan peningkatan mutu sarana dan prasarana bandara Tampa Padang. Itu point subtansi yang harus diperhatikan.

More Articles ...