20
Fri, Oct
57 New Articles

Oleh : Muhammad Ashar (Mantan Ketua IPMAJU Jogjakarta)

INFOSULBAR.COM, Opini — Diakui atau tidak, wajah Sulawesi Barat (Sulbar) kini terjerembab ke dalam rupa buruk akibat ulah para wakil rakyatnya yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita, baik sebagai mahasiswa maupun warga Sulbar, mengembalikan itu ke wujud yang sejatinya.

Beberapa hari lalu, masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulbar, dihebohkan dengan adanya pemanggilan anggota DPRD Provinsi Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Dan tanpa diduga-duga, pasca pemanggilan wakil-wakil rakyat ini, Kejati pun langsung menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, sebagai tersangka. Lebih menghebohkan lagi sebab ketiga wakilnya, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, ikut pula terseret ke dalam kasus laten nan memalukan ini.

Sebagaimana keterangan Kejati Sulselbar dalam press release-nya, keempat unsur pinpinan DPRD Sulbar itu diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 360 miliar. Itu terjadi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang oleh Kejati didapatkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu penyimpangan tersebut terlihat proses pengesahannya yang tidak lazim, yakni disahkan dalam waktu yang sama dengan pembahasannya. Padahal, setidaknya proses ini memakan waktu, paling tidak, 2 bulan. Itu jika pembahasannya tidak alot.

Selain itu, penyimpangan lainnya adalah proses pembahasannya sendiri yang tidak melalui rapat-rapat sebelumnya, baik di Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna. Hal ini benar-benar mencurigakan.

Di kalangan masyarakat maupun akademisi yang berasal dari Sulawesi Barat, tentunya kasus tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum yang harus ditutup-tutupi. Sebab, selain melibatkan unsur pimpinan tertinggi, yakni ketua dan wakil-wakilnya, Kejati juga menduga bahwa dana-dana tersebut tersalur ke sebanyak 45 orang anggota dewan.

Dana-dana itu sendiri, yang sebelumnya sudah terealisasi sebanyak Rp 80 miliar di tahun 2016, tersebar ke sejumlah kegiata-kegiatan seperti di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disnakbud), dan Sekretaris Dewan (Sekwan). Belum lagi karena seolah-olah dana tersebut merupakan dana aspirasi, yang ternyata hanyalah upaya penggelapan uang rakyat.

Maka benar jika dikatakan bahwa unsur pimpinan DPRD Sulbar ini, bukannya  melaksanakan pengawasan APBD, mereka malah mencederai tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan terhormat. Mereka telah menghianati cita-cita warga Sulbar yang memilih mereka untuk bisa mengelolah pembangunan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, di antaranya:

  1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
  2. Busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).

Maka, apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sulbar tersebut jelas sudah mencederai lembaga legislatif. Sekali lagi, yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mereka justru menyalahgunakan tugas dan fungsinya hanya untuk kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Untuk itu, perlu bagi saya mengimbau kepada semua masyarakat, terutama warga Sulbar di mana pun berada, untuk bisa bersama-sama memberi respons terhadap kasus besar ini. Kita perlu mendesak para penegak hukum di sana, setidaknya agar kasus ini bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu.

Kita pun harus mendukung penuh Kejati untuk menyelesaikan kasus ini. Dukungan tersebut bisa kita tunjukkan dengan bentuk pengawalan bersama.

Ya, mengawalnya adalah kewajiban kita bersama. Mengawalnya adalah keharusan, sedang mendiamkannya adalah bentuk kemunafikan. Semua ini demi menyelamatkan daerah dari rupa buruk yang dibawa-serta oleh oknum-oknum anggota dewan yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

*Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Ipmaju) Jogjakarta Periode 2015-2016. Demisioner Ketua Komisariat HMI FH UMY 2016-2017. Sekarang menjabat sebagai sekertaris UMUM HMI Cabang Yogyakarta.

Oleh: Muhammad Nardi (Wakil Sekretaris Umum PMII Cabang Mamuju)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Bangsa Indonesia mencatat kita pernah memiliki seorang pendekar hukum. Sayangnya, beliau lahir pada zaman yang salah, beliau lahir di zaman ketika hukum hanya milik para penguasa, politikus dan pengusaha hitam.
 
Berjuang di tengah para bandit- bandit negara adalah bukan perkara mudah, sampai saat ini penyebab meninggalnya masih menyimpan misteri, apakah memang sengaja dihabisi dan dihilangkan.
 
Kasus seperti itu sudah tidak lumrah di indonesia, Widji Tukul dan Munir juga demikian, kasus kematiannya masih dalam tanda tanya besar.
 
30 menit sebelum kabar kematiannya sampai di indonesia, Gusdur berkata dan matanya berkaca kaca "Hari ini, salah satu tiang langitnya Indonesia akan runtuh".
 
Kejujuran dan kesederhanaan adalah panglimanya, Baharuddin Lopa adalah sosok pemberani, cerdas dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
 
Salah satu prinsip yang dia pegang selama hidupnya.
"Walaupun esok langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan". " Muaq mellete diatonganan banda indan diang uarakke kecuali Allah SWT".
 
Salah satu tokoh di Provinsi Sulawesi Barat pernah berkata kepada penulis, kenapa di Kabupaten asal Baharuddin Lopa tidak ada satupun nama jalan yang memakai namanya.
 
Sedangkan di Ibukota Provinsi, kita menghormati dan memberi nama jalan memakai nama beliau.
 
Tersentak hati penulis mendengar pertanyaan itu, seakan terpukul, ada benarnya juga tokoh yg selama ini tercatat sebagai pahlawan nasional tidak ada nama jalan di kabupaten asalnya, Polewali Mandar.
 
Teringat dengan permintaan beliau sebelum meninggal dunia, "Marondonna duam bongi anna matea kuq bur dioa di tappa lettena kindoq u,".
 
Sayangnya pemerintah tidak bisa mengabulkan itu, dengan alasan Baharuddin Lopa bukan hanya milik orang Mandar, tapi milik semua bangsa Indonesia.
 
Tulisan ini hanya untuk merangsang para kaum muda dan mahasiswa, mengingat bahwa pada tanggal 27 agustus 1935 pernah lahir sosok, pemberani, cerdas dan tak pandang bulu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (**).
 
 
 

Oleh : Akhmad Fadli (Aktivis HMI Cabang Manakarra)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Sebagai seseorang yang melihat langsung atau bisa dikatakan terlibat dalam kontestasi politik, mulai dari Pemilihan Presiden sampai kepada hirarki paling bawah dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.

Saya menaruh cemas kepada Polarisasi yang terbangun dan secara perlahan dikonsumsi secara sadar oleh para kuli politik, baik itu tim yang bekerja untuk memenangkan Pasangan calon yang mereka usung maupun calon yang bekerja untuk menang dan menyenangkan tim nya.

Secara sembunyi-sembunyi saya amati bahwa perilaku politik dewasa ini secara tidak langsung telah menginjak-injak fitrah manusia. Sebelum itu perlu kita satukan dulu persepsi tentang Fitrah.

Fitrah adalah Kecenderungan atau entitas-entitas yang melekat pada manusia, yang sekalipun kita berusaha menolak nilai-nilai dari fitrah manusia itu tidak akan hilang. Misalnya, Kebenaran. Manusia selalu cenderung kepada kebenaran, tidak ada orang yang merasa dirinya benar ketika sedang berbohong. Hanya saja berbohong dianggap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terlebih dalam kontestasi politik.

Politik bukan lagi hal yang tabuh dintengah-tengah Masyarakat. Politik hari ini sudah menyentuh semua kelompok dimasyarakat, mulai dari yg elit sampai yang sedang, bahkan sudah merambat ke masyarakat kecil seperti nelayan, petani, pengangguran, bahkan pemuda jelata seperti saya ini pun tidak luput dari Pelukan makhluk bernama politik.

Tapi apakah kita sudah faham dan Khatam tentang subtansi dari politik itu sendiri.

Apa yg dimaksud dengan politik dan apa tujuan dari politik?

Saya berkata begini bukan karena sudah khatam, ini hanya upaya mengajak kembali merenung dan melihat kedalam diri.

Apakah kita sudah proporsional dalam setiap tindakan yang kita lakukan diranah politik, apakah sudah sesuai dengan Subtansi dari politik itu sendiri.

Jangan sampai kita hanya menggunakan politik sebagai media kuasa terhadap orang lain secara bebas nilai, jangan sampai politik hanya sebagai media mengekang secara otoriter serta memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Mari sedikit menelisik makna-makna politik secara umum dan pendapat dari beberapa ahli.

Kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis dan Teta.

Arti kata polis sendiri adalah Negara/kota sedangkan Teta adalah Urusan.

Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. (copas Google).

Lalu apakah salah ketika pemuda jelata seperti saya dan mungkin anda mengurusi politik?

Tentu tidak, kita semua harus ambil andil dalam urusan negara untuk kesejahteraan bersama. Pemuda juga harus mengambil posisi-posisi strategis dalam lingkup kepemerintahan. Tentu tidak asing lagi ditelinga kita bahwa seorang proklamator bangsa pernah berkata "berikan aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia" kalimat ini mengindikasikan bahwa Bung Karno melihat potensi yang begitu dahsyat ada pada diri pemuda.

Aristoreles
Politik adalah Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Joice Mitchel
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Roger F. Soltau
Politik artinya membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Dan ahirnya berdasarkan Referensi yg saya baca baik dari buku maupun Google kemudian dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar politik ini adalah sebuah perilaku atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara yg sesungguhnya.

Nah sebagai seorang yang masih awam dan bukan pakar dalam hal politik, saya mengarartikan Politik sebagai sebuah upaya seseorang atau kelompok , cara-cara yg dilakukan, atau seni memainkan strategi untuk mendapatkan atau mencapai hal ideal yang dicita-citakan.

Hanya saja masih perlu kita diskusikan bersama apakah semua cara itu halal dalam politik, dan apakah tidak ada masalah jika kita bebas nilai dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah dan metode apa yang harus ditempuh untuk melanggengkan jabatan.

Mungkin juga teman-teman punya defenisi dan pengertian yg lain tentang politik, dan tentu akan menarik menjadi bahan diskusi kita.

Lalu sebenarnya dimama koherensi antara politik dan filsafat, sehingga judulnya adalah menakar Politik dengan menggunakan Filsafat sebagai alat takarnya?.

Secara harfiah filsafat bermakna Cinta akan kearifan atau kebijaksanaan.

Filsafat juga merupakan cara pandang atau menyusun keteraturan berfikir Universal, bijaksana dan mendalam. Sehingga manusia dapat memahami hakikat atau subtansi dari sesuatu dan pada ahirnya bisa berlaku adil terhadap sesuatu itu.

Tentu secara global ilmu filsafat sangat penting dikuasai sebelum menyentuh ranah politik. Politik yg berdasarkan defenisi diatas dapat kita sebut sebagai upaya upaya atau strategi yg dilakukan untuk mencapai cita-cita luhur. mestinya berintegrasi dan berjalan bersama dengan filsafat supaya para konseptor politik dalam hal ini timses atau konsultan politik bisa mengambil keputusan yg bijak dalam setiap tindakan (upaya/strategi) demi cita-cita luhur bersama.

Tentu menjadi bahan renungan kita bersama, apakah pelaku politik ditempat kita tinggal telah adil dan bijak dalam prilaku politiknya.

Apakah upaya-upaya yg dilakukan subtansinya adalah kepentingan seluruh manusia, bukan hanya kelompok sebagaimana pengertian politik menurut aristoteles diatas.

Selain dari semua hal yang saya paparkan melalui gumpalan kalimat diatas, juga ada satu hal yang penting sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke Dunia Politik.

Apa itu?
Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelaku politik yang merdeka secara ekonomi dan pelaku politik yang masih berada dibarisan menengah kebawah dalam aspek ekonomi. Ini bukan mengkerdilkan bahwa bisa jadi ada seseorang yang memegang dengan erat Idealismenya, bahkan sudah menjadi darah dan dangingnya. Hanya saja kemapanan ekonomi sangat membantu untuk memfilter potensi seorang pelaku politik melacurkan dirinya kepada mafia politik.

Sehingga cukup penting kemudian seseorang mapan dulu secara ekonomi (baca: supaya tidak mudah dibeli) sebelum ikut andil dalam kontestasi politik.

Saya menulis ini sebagai sebuah bentuk proteksi pemuda khususnya Mahasiswa terhadap prilaku politik dilingkungan saya yg bisa dibilang picik. Tidak berlebihan kiranya ketika saya katakan bahwa secara tidak langsung kita sudah merampas kemerdekaan berdemokrasi saudara-saudara kita.

Ok fine!
Mungkin anda bisa bilang ini adalah kemerdekaan saya, jangan urusi.
Tapi anda juga harus faham, bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas nilai sampai harus merampas kemerdekaan orang lain.

Selain dari itu, saya berharap tulisan ini juga bisa jadi kacamata kita bersama, untuk melihat siapa yang adil dan dzalim dalam berpolitik disekeliling kita.

Terahir saya mengajak kepada semua pemuda dan mahasiswa untuk menjadi Agen politik bersih yg digaji langsung oleh Nurani akan cinta pada NKRI.

Apalagi dalam waktu dekat ini Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak, dan bahkan diwacanakan pemilihan kepala desa juga aka dilaksanakan secara serentak. Terkhusus untuk Kabupaten Mamuju.

Mari bersama-sama kita kawal pesta demokrasi didaerah kita, sebagai makhluk ampibi ditengah-tengah masyatakat ini adalah tugas kita. Toh pesta demokrasi ini juga untuk rakyat. Pengawal yg paling baik adalah pengawal yg berintelektual, siapa dia?
KITA!.

Oleh : Nanang Wahidin (Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Kalukku).
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saat ini masyarakat Sulawesi Barat tengah sibuk membincangkan upaya pemerintah yang berniat mengganti nama Bandara Tampa Padang dengan nama salah satu nama Pahlawan. Upaya Pemerintah itu sempat dilontarkan ke publik melalui beberapa media lokal.
 
Hal ini muncul kembali sejak beberapa bulan lalu sempat hangat diperbincangkan setelah lepasnya pesta demokrasi di tanah Malaqbi Sulawesi Barat ini yang mengakhirinya dengan dilantiknya Ali Baal Masdar (ABM) sebagai Gubernur dan Eni Anggraeni Anwar Sebagai Wakil Gubernur Sulbar Periode 2017-2022.
 
Hal tersebut sungguh sangat terkesan dipaksakan oleh ambisi seseorang dan kelompok tertentu yang dibungkus dengan kekuasaan Pemerintah.
 
Kalau kita menengok ke belakang soal asal muasal keberadaan Bandara Tampa Padang itu maka kita tentu tidak melepaskan pejual lokal Punggaha Malolo yang bermarkas di Benteng Kassa Kecamatan Kalukku. Raja Benteng Kassa dengan tegas mengatakan sejengkal tanah pun Belanda tidak boleh memilikinya meski nyawa taruhannya.
 
Hal demikian menerangkan betapa masyarakat setempat begitu berjuangan mempertahkan wilayahnya dari para penjajah, termasuk nama tempat berlabuhnya kapal para pedagang di pesisir pantai Tampa Padang.
 
Seiring berjalannya waktu Tampa Padang dipilih untuk dijadikan sebagai tempat pendaratan pesawat militer sehingga tanah adat masyarakat setempat itu pun digunakan.
 
Di masa pemerintahan di Sulawesi Barat ini pun berganti hingga tepilihlah Bapak H. Anwar Adnan Saleh sebagai Gubenur defenitif pertama di Sulawesi Barat ini, perjuangan beliau dalam melobby anggaran demi kelanjutan pembangunan Bandara Tampa Padang tersebut terus dilakukan hingga berlanjut pada periode kedua Bapak H. Anwar Adnan Saleh.
 
Menjelang akhir masa jabatan, Pak Anwar memang sempat mencuat upaya penggantian nama bandara tersebut namun dengan tangan dingin Pak Anwar nama Bandara Tampa Padang tidak diganti sebab beliau paham betul aspek sejarah, dan sosial keberadaan Bandara Tampa Padang itu.
 
Dan kini, upaya yang sama terhembus kembali ke permukaan publik dengan maksud menggantikannya dengan nama Pahlawan, sedangkan sesungguhnya bukan sebuah keharusan sebuah Bandara bernamakan Pahlawan.
 
Coba kita buka literatur Daftar nama-nama bandara dan kelasnya maka kita akan menemukan beberapa nama Bandara kelas Internasional dinamakan diambil dari nama daerah seperti Bandara Internasional Sentani di Jayapura, atau Komodo di Manggarai Barat.
 
Ada juga di kelas Bandara Domestik seperti Bandara Bireun di kota Bireun (Aceh), Bandara Kuala Batu di Blang Pidie serta banyak lagi dalam catatanku.
 
Dan kalau pun ingin dipaksakan untuk memilih nama Pahlawan maka kenapa bukan Pahlawan Asal Kalukku Seperti Punggaha Malolo, Atau dari Mamuju Ahmad Kirang, maka hal inilah yang membuat masyarakat menilai upaya tersebut berangkat dari ambisi yang salah atau keliruh.
 
Di sisi lain, pemerintah belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan harga ganti rugi tanah warga, tentu hal demikian akan semakin memicu amukan masyarakat sehingga potensi konflik itu terbentuk, masih wajarlah kalau disosialisasikan khususnya dengan masyarakat telebih dahulu soal ganti rugi tanah dan niat mengganti nama bandara.
 
Namun hal itu tidak dilalukan, justeru hilangnya kabar kejelasan waktu pembayara ganti rugi tanah kini yang muncul malah penggantian nama Bandara, kan lucu dan tak dewasa.
 
Sehingga saya selaku salah satu pemuda yang berasal dari kalukku meminta dengan hormat keinginan tersebut diurungkan sebab akan meciptakan kegaduhan yang diperkirakan akan berujung pada penghentian aktifitas Bandara.
 
Saya pun akan melakukan koonsolidasi besar-besaran kepada masyarakat untuk melakuka aksi besar-besaran dan menduduki kantor Gubernur Sulbar jika masih saja dipaksakan.
 
Yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang baru itu adalah memprioritaskan pembayaran lahan masyarakat dan peningkatan mutu sarana dan prasarana bandara Tampa Padang. Itu point subtansi yang harus diperhatikan.

More Articles ...