19
Tue, Dec
16 New Articles

Oleh : Muhammad Ashar SF (Mantan Ketua IPMAJU Jogjakarta/Kader HMI)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Jika seorang mahasiswa dipilih acak dan diminta menyebutkan beberapa nama organisasi di kampusnya, kecil kemungkinan organisasi atau himpunan mahasiswa daerah akan disebutkan di awal-awal, bahkan organisasi semacam itu mungkin saja tidak disebutkan sama sekali.
 
Organisasi mahasiswa daerah adalah organisasi yang beranggotakan sekumpulan mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Ironisnya, saat ini organisasi jenis ini cenderung kurang diminati karena dianggap kurang menunjang masa depan dibandingkan organisasi intrakampus.
 
Masalah bertambah besar karena di beberapa organisasi memiliki arahan kerja yang kurang jelas, fungsi yang kurang optimal, anggota kurang terikat, minim dukungan dari kampus, hingga rawan dipolitisasi untuk pemilihan daerah. Padahal, organisasi mahasiswa daerah sangat dibutuhkan mengingat fungsinya sebagai wadah pemersatu sesama mahasiswa perantau, yang membutuhkan keluarga yang mampu menjaga dan membantunya selama di perantauan. Eksistensinya sampai saat ini memang masih ada, terbukti dengan mudahnya organisasi ini ditemukan di kampus-kampus.
 
Di era yang sangat Modern ini peran serta dari semua elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa tidak dapat dielakkan lagi dalam membangun dan mengelola daerahnya sesuai dengan sumber daya masing-masing. Mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam hal pembangunan suatu daerah dan pemberdayaan masyarakat.
 
Hal tersebut tercantum secara jelas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Namun hari ini, kesadaranakan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa semisal transformasi pola pikir, belum tersentuh secara maksimal, khususnya bagi organisasi mahasiswa kedaerahan yang secara institusional sebagai wadah mahasiswa dalam hal memfasilitasi peran strategisnya sebagai organisasi kedaerahan.
 
Sebagai seseorang yang diharapkan oleh keluarga untuk menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan taraf hidup, menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir, mahasiswa juga punya tanggung jawab; setelah menyelesaikan kuliahnya, mereka bisa kembali ke rahim di mana ia terlahir untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, bahkan dalam hal mentransformasi nilai-nilai yang bisa mengembangkan pola pikir masyarakat luas.
 
Dewasa ini, kita telah menyadari bahwa mahasiswa termasuk dalam kalangan elit. Akan tetapi hanya segelintir saja dari jutaan pemuda di Indonesia yang berkesempatan menyandang status sebagai seorang Mahasiswa. Tidak semua memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kelas ini terlebih lagi realitas yang ada saat ini manakala biaya kuliah yang semakin mahal. Makin sedikit pula yang dapat merasakan hidup di dunia perguruan tinggi.
 
Mahasiswa merupakan kalangan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan mobilitas ke daerah, hal itu sudah dilakukan saat mereka resmi menyandang status sebagai Mahasiswa, karena status itu termasuk kelas menengah selepas menyelesaikan proses pembelajaran dan pencarian jati diri mereka di kampus, pintu untuk melakukan mobilitas ke daerah itu semakin terbuka lebar ketika seorang Mahasiswa daerah terlibat aktif dalam sebuah organisasi Kedaerahan yang menjadi wadah untuk melihat daerah di perantauan.
 
Kenyataan lain yang selayaknya dicermati adalah timbulnya kesadaran mahasiswa sebagai duta masyarakat daerah yang menghimpun diri dalam suatu organisasi kedaerahan. Tentunya mereka semua diharapkan mampu mengobati kegelisahan akan kurangnya peranan mahasiswa dalam membangun daerahnya, Organisasi Kedaerahan adalah salah satu Contoh organisasi yang harus kita masuk di dalamnya. Karena tidak hanya organisasi ini selalu saja exis pada tataran kampus tetapi mereka juga selalu exis membangun wilayah masyarakatnya, sekarang dan nanti.
 
Organisasi kedaerahan yang merupakan suatu wadah yang menghimpun mahasiswa dan mahasiswi daerah- daerah tertentu sesuai dengan kesepakatan, mampu menciptakan kekuatan jalinan antar personal lebih kuat dalam dunia kesehariannya. Dan jika kita ada di dalam organisasi tersebut, Kita akan mengetahui, menjiwai, merasakan lebih dalam seperti apa karakter, budaya, bahasa yang ada di dalamnya. Bahkan kita akan mengetahui keadaan sosial di wilayah kita dengan saling berinter aksi dan diskusi.
 
Besarnya kemampuan dan potensi yang mereka miliki itu, sangat diharpkan oleh masyarakat untuk nantinya kembali dan membangun kehidupan bermasyarakat khususnya di daerah dari mana mereka berasal, Mahasiswa yang merentau, seolah-olah menjadi perwakilan daerah untuk meyerap ilmu sebanyak mungkin kemudian di terapkan dalam pembangunan daerah susatu saat nanti.
 
Peran penting organisasi kedaerahan sebagai Living Organisation bagi seluruh mahasiswa yang hidup di perantauan, Organisasi Mahasiswa kedaerahan selain fokus arah tujuannya adalah untuk berperan kepada daerahnya, jangan dulu muluk-muluk kelas mahasiswa bisa membuat sejarah lagi menggulingkan pemerintahan. Untuk daerahnya saja, memberikan kontribusi, berperan untuk kemajuan daerahnya itu tidak banyak dilakukan. Padahal sejatinya untuk mencetak pemimpin yang berkarakter seharusnya lebih kuat pengaruh organisasi mahasiswa daerah dibandingkan organisasi formal kampus yang terlalu akademis.
 
Organisasi mahasiswa daerah dihadapkan pada wacana yang memang langsung dihadapkan kepada dirinya, keluarganya. Apa yang terjadi dengan emak saya di kampung jika ada suatu masalah yang menghampiri daerah? Setidaknya itu yang menjadi hal yang sangat sensitif bagi mahasiswa.
 
Organisasi mahasiswa kadaerahan memiliki peran strategis dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan pembangunan suatu daerah, khususnya dalam mentransformasikan pengetahuan dan perkembangan teknologi serta pola piker didaerah sesuai dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religious, segingga mampu mambangun daerah secara mandiri serta memiliki daya saing dengan daerah yang lainnya dalam menghadapi tantangan, serta peluang tersebut diperlukan revitalisasi peran fungsional Organisasi Mahasiswa Kedaerahan untuk membentuk mahasiswa daerah yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah secara cerdas, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian tumbuh kembangnya kemandirian local dapat menunjang upaya keluar dari krisis melalui pemberdayaan Otonomi Daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi dimasa sekarang ini
 
Sehingga yang diharapkan kedepan adalah peran mahasiswa kedaerahan selain bisa mencetak pemimpin yang berkarakter kuat juga bisa mendukung mahasiswa untuk menempuh jalur professional sesuai dengan bidangnya. Seharusnya organisasi mahasiswa daerah mampu melakukan itu karena pemetaan masalah sudah lebih terfokus pada daerah yang lingkupnya lebih kecil dari nasional. Hasil akhirnya siapa yang mampu memimpin daerahnya menjadi lebih baik, tidak disanksikan jika harus memimpin negaranya pun maka akan menjadi lebih baik.
 
Sebuah organisasi kedaerahan, seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Jogjakarta (IPMAJU) , yang kini membumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, hendaknya mampu menyadarkan kita akan arti strategis organisasi kedaerahan dalam mengemban amanah dan cita-cita rakyat untuk membangun daerahnya. Sekaligus arti penting ini menyadarkan organisasi kedaerahan akan tanggung jawabnya, baik secara moril maupun materil kepada daerahnya masing-masing. (**).

Wais Walkorni : (Ketua Cab. PMII Mamuju)
 
Resolusi Jihad Fii Sabilillah
 
"Berperang menolak dan melawan pendjajah itoe Fardloe ‘ain (jang harus dikerjakan oleh tiap – tiap orang islam, laki – laki, perempoean, anak – anak bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang – orang jang berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu tadi Fardloe Kifajah (jang tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagaian sadja)… ”
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Deklarasi perang kemerdekaan sebagai perang suci alias jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy’ari, bersama dengan para Kiai dan Santri perwakilan cabang NU di seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, belakangan deklarasi ini populer dengan istilah Fatwa Resolusi Jihad.
 
Pasca pertemuan 22 Oktober 1945 tersebut para Kiai dan Santri mulai bergerak dan berdatangan ke Surabaya sebagai bentuk perlawanan terhadap pasukan Inggris dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang datang setelah Proklamasi Kemerdekaan. Seruan jihad yang dikumandangankan dari masjid ke masjid, dari musholla ke musholla dan Bung Tomo pada tanggal 24 oktober 1945 berpidato di Radio berpesan kepada arek – arek surabaya agar jangan berkompromi dengan sekutu yang akan datang ke Surabaya. Penyebaran resolusi jihad tersebut dengan suka cita disambut penduduk surabaya dengan ber api – api untuk melawan kembalinya penjajah.
 
Pasukan Inggris yang terdiri dari serdadu jajahan India dan pasukan Belanda yang ikut membonceng karena masih berhasrat kuat kembali menguasai Indonesia. Resolusi Jihad merupakan perang suci yang diteriakkan untuk melawan penjajah yang ingin berkuasa kembali, yang membakar semangat Kiai dan Santri serta arek – arek surabaya untuk menyerang Markas Brigade 49 Mahratta pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby pada tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945. Pada saat itu Jenderal Mallaby tewas bersama pasukannya.
 
Akibat dari serangan 3 hari tersebut meletuslah perang 10 November 1945, peperangan sengit antara pasukan Inggris yang berhadapan dengan masyarakat pribumi yang didominasi oleh Kiai dan Santri. Ribuan Pahlawan gugur, darah berceceran di Surabaya dan perang sekitar 3 minggu tersebut di catat sebagai perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara.
 
Para Santri dan Pemuda berjuang dalam barisan pasukan Hisbullah yang dipimpin KH. Zainul Arifin, Para Kiai dan Pendekar tua membentuk pasukan barisan non reguler Sabilillah yang dikomandani oleh KH. Masykur, sementara para Kiai sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh KH. Wahab Chasbullah.
 
Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para Kiai dan Santri NU, tercatat ribuan atau bahkan jutaan Santri dan Kiai yang berjuang dan berperang melawan penjajah yang ingin menguasai indonesia, tak pernah gentar ataupun takut dalam menghadapi penjajah. Dan tidak dapat pula dihitung ribuan pahlawan dari Kiai dan Santri yang gugur di medan pertempuran.
 
Jadi secara sederhana para Kiai dan Santri NU telah berinvestasi dan memiliki saham besar terhadap keberlangsungan negara ini. Mulai sejak berdiri sampai saat ini konstribusi dan perjuangan Kiai dan Santri dalam merebut, berjuang dan mempertahanakan NKRI tidak dapat dipandang sebalah mata.
 
 
Perjuangan Santri dan Ulama Yang Dipinggirkan Dari Sejarah
 
Dalam buku sejarah nasional yang selama ini di pelajari di bangku sekolah selama 12 tahun, tidak mudah mendapatkan sejarah perjuangan Kiai dan Santri ketika kita menelusuri jejak sejarah bangsa indonesia dalam buku sejarah di bangku sekolah.
 
Peran sentral perjuangan Kiai dan Santri pada masa revolusi kemerdekaan indonesia telah dipinggirkan dalam penulisan sejarah secara resmi oleh negara. Sejarah panjang bangsa ini terkadang sangat mudah di pelintir atau bahkan dihilangkan akibat kepentingan politik yang terdapat dalam relasi kuasa (power relation) bangsa Indonesia.
 
Pemerintah tidak mencantumkan perlawanan dan perjuangan Kiai dan Satri dalam sejarah panjang pergulatan kemerdekaan Indonesia, hal tersebut membuat generasi muda jarang mengetahui secara detail perjalanan sejarah bangsa sendiri akibat pengaburan sejarah.
 
Peran pahlawan yang berasal Kiai dan Santri dalam sejarah telah digantikan oleh para pelaku yang realitasnya hidupnya menolak atau tidak berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan.
 
Sejak awal masuknya penjajah kolonialisme dan imperialis sekitar tahun 1511, para penjajah tersebut berlawanan langsung dengan Ulama, Santri serta Sultan yang berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah, kerajaan, bangsa dan agama. Jika sebuah gerakan perlawanan terhadap imperialis disebut sebagai gerakan nasionalisme, sedangkan dalam sejarah perjuangan mempertahankan Indonesia adalah Kiai dan Santri sebagai pelopor gerakannya.
 
Namun realitanya dalam sejarah tidak dituliskan, padahal Kiai dan santri dari berbagai pesantren yang ada pada saat itu merupakan kelompok cendikiawan muslim yang menentang kolonialisme dan imperialisme asing.
 
Sayang sekali, fakta sejarah tentang Resolusi Jihad NU dan Perang Massa (Tawuran Massal) tiga hari itu diam – diam tidak disunggung dalam penulisan sejarah seputar peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang dikenang oleh Inggris dengan satu kalimat “Once and Forever”, bahkan belakangan peristiwa itu disingkirkan dari fakta sejarah seolah – olah tidak pernah terjadi, (Agus Sunyoto).
 
Yang sangat aneh dalam bangsa ini adalah hari lahirnya organisasi Budi Utomo (20 Mei 1908) di peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun realita yang terjadi saat itu, sampai dengan Kongres Budi Utomo di Surakarta pada tahun 1928, organisasi Budi Utomo memutuskan menolak pelaksanaan cita – cita persatuam Indonesia dengan bersikeras menjadikan organisasi itu tertutup bagi segenap suku bangsa Indonesia lainnya walaupun hanya sebatas anggota.
 
Hal ini karena organisasi Budi Utomo hanya dikhususkan bagi bangsawan Jawa bukan untuk suku bangsa Indonesia lainnya seperti non-jawa dan suku Jawa non-bangsawan, (Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku “Api Sejarah”).
 
Ini menjadi refleksi catatan buruk terhadap penulisan dan doktrin sejarah bangsa ini yang sampai hari ini terkadang memelintir, mengaburkan atau bahkan menghilangkan sejarah perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan negara ini. yang diakibatkan elit penguasa yang memiliki kepentingan terhadap mengaburan atau bahkan penghilangan sejarah bangsa ini.
 
Hari Santri Nasional, Jangan Lupakan Jasa Kiai dan Santri
 
Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015, pemerintah mulai membuka mata dan mengakui perjuangan kalangan Kiai dan Santri serta rakyat Indonesia melalui fatwa Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 yang pada akhirnya mampu mengusir pasukan Inggris yang ingin menduduki Surabaya, yang sekian lama perjuangannya para Kiai dan Santri tersebut dipinggirkan dan bahkan tidak diakui oleh negaranya sendiri.
 
Momentum Hari Santri Nasional merupakan refleksi untuk mengenang, meneladani serta melanjutkan perjuangan Kiai dan Santri yang telah gugur dimedan pertempuran untuk mempertahankan negara ini dari para penjajah. Untuk mengingat historis perjuangan Kiai dan Santri bukan hanya dengan penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, namun hal penting juga yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberi pemahaman dan menuliskan sejarah yang sebenarnya adalah mencantumkan sejarah perjuangan Kiai dan Santri selama revolusi kemerdekaan Indonesia ke dalam buku sejarah yang menjadi panduan belajar di bangku sekolah.
 
Pesantren merupakan sebuah tempat yang tak dapat dipisahkan dari seorang Kiai dan Santri, pesantren merupakan pusat kaderisasi Kiai dan Santri, selain sebagai lembaga pendidikan pesantren juga merupakan simbol perlawanan yang kerap kali memobilisasi serta menginisiasi benih – benih perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat untuk melawan kaum kolonial dan penjajah. Kiprah pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak hanya di bidang keagamaan, namun juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, sehingga pesantren selalu memberikan inspirasi dan inovasi serta solusi tersendiri dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.
 
Perjuangan Kiai dan Santri sejak masa penjajahan kolonial, masa awal kemerdekaan dan sampai saat ini menjadi sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk mempertahankan bangsa ini dari rongrongan penjajah. Di era modern saat ini, Kiai dan Santri NU bersusah payah membendung dan melawan gerakan paham radikal (ekstrim kanan dan ekstrim kiri), kelompok anti pancasila yang ingin mendirikan negara di atas NKRI dan kelompok intoleran yang mulai merebak dan berdampak sistemik terhadap tatanan sosial masyarakat di negeri ini.
 
Sebuah perjuangan yang sangat berat bagi Kiai dan Santri dalam menghadapi tantangan zaman ini, serta pemersatu atas keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di Indonesia. Saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para Kiai memahami dan menerapkan kalimat “Habbul Wathan Minal Iman”, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga apapun akan mereka lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, meski harus mengorbankan nyawa sekalipun. Kiai dan Santri NU merupakan bagian penting dan tak bisa dipisahkan dalam pergulatan sejarah Indonesia dan secara historis selalu loyal dan komitmen dalam mengawal keutuhan NKRI.

Oleh : Muhammad Ashar (Mantan Ketua IPMAJU Jogjakarta)

INFOSULBAR.COM, Opini — Diakui atau tidak, wajah Sulawesi Barat (Sulbar) kini terjerembab ke dalam rupa buruk akibat ulah para wakil rakyatnya yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita, baik sebagai mahasiswa maupun warga Sulbar, mengembalikan itu ke wujud yang sejatinya.

Beberapa hari lalu, masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulbar, dihebohkan dengan adanya pemanggilan anggota DPRD Provinsi Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Dan tanpa diduga-duga, pasca pemanggilan wakil-wakil rakyat ini, Kejati pun langsung menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, sebagai tersangka. Lebih menghebohkan lagi sebab ketiga wakilnya, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, ikut pula terseret ke dalam kasus laten nan memalukan ini.

Sebagaimana keterangan Kejati Sulselbar dalam press release-nya, keempat unsur pinpinan DPRD Sulbar itu diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 360 miliar. Itu terjadi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang oleh Kejati didapatkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu penyimpangan tersebut terlihat proses pengesahannya yang tidak lazim, yakni disahkan dalam waktu yang sama dengan pembahasannya. Padahal, setidaknya proses ini memakan waktu, paling tidak, 2 bulan. Itu jika pembahasannya tidak alot.

Selain itu, penyimpangan lainnya adalah proses pembahasannya sendiri yang tidak melalui rapat-rapat sebelumnya, baik di Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna. Hal ini benar-benar mencurigakan.

Di kalangan masyarakat maupun akademisi yang berasal dari Sulawesi Barat, tentunya kasus tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum yang harus ditutup-tutupi. Sebab, selain melibatkan unsur pimpinan tertinggi, yakni ketua dan wakil-wakilnya, Kejati juga menduga bahwa dana-dana tersebut tersalur ke sebanyak 45 orang anggota dewan.

Dana-dana itu sendiri, yang sebelumnya sudah terealisasi sebanyak Rp 80 miliar di tahun 2016, tersebar ke sejumlah kegiata-kegiatan seperti di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disnakbud), dan Sekretaris Dewan (Sekwan). Belum lagi karena seolah-olah dana tersebut merupakan dana aspirasi, yang ternyata hanyalah upaya penggelapan uang rakyat.

Maka benar jika dikatakan bahwa unsur pimpinan DPRD Sulbar ini, bukannya  melaksanakan pengawasan APBD, mereka malah mencederai tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan terhormat. Mereka telah menghianati cita-cita warga Sulbar yang memilih mereka untuk bisa mengelolah pembangunan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, di antaranya:

  1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
  2. Busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).

Maka, apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sulbar tersebut jelas sudah mencederai lembaga legislatif. Sekali lagi, yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mereka justru menyalahgunakan tugas dan fungsinya hanya untuk kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Untuk itu, perlu bagi saya mengimbau kepada semua masyarakat, terutama warga Sulbar di mana pun berada, untuk bisa bersama-sama memberi respons terhadap kasus besar ini. Kita perlu mendesak para penegak hukum di sana, setidaknya agar kasus ini bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu.

Kita pun harus mendukung penuh Kejati untuk menyelesaikan kasus ini. Dukungan tersebut bisa kita tunjukkan dengan bentuk pengawalan bersama.

Ya, mengawalnya adalah kewajiban kita bersama. Mengawalnya adalah keharusan, sedang mendiamkannya adalah bentuk kemunafikan. Semua ini demi menyelamatkan daerah dari rupa buruk yang dibawa-serta oleh oknum-oknum anggota dewan yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

*Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Ipmaju) Jogjakarta Periode 2015-2016. Demisioner Ketua Komisariat HMI FH UMY 2016-2017. Sekarang menjabat sebagai sekertaris UMUM HMI Cabang Yogyakarta.

Oleh: Muhammad Nardi (Wakil Sekretaris Umum PMII Cabang Mamuju)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Bangsa Indonesia mencatat kita pernah memiliki seorang pendekar hukum. Sayangnya, beliau lahir pada zaman yang salah, beliau lahir di zaman ketika hukum hanya milik para penguasa, politikus dan pengusaha hitam.
 
Berjuang di tengah para bandit- bandit negara adalah bukan perkara mudah, sampai saat ini penyebab meninggalnya masih menyimpan misteri, apakah memang sengaja dihabisi dan dihilangkan.
 
Kasus seperti itu sudah tidak lumrah di indonesia, Widji Tukul dan Munir juga demikian, kasus kematiannya masih dalam tanda tanya besar.
 
30 menit sebelum kabar kematiannya sampai di indonesia, Gusdur berkata dan matanya berkaca kaca "Hari ini, salah satu tiang langitnya Indonesia akan runtuh".
 
Kejujuran dan kesederhanaan adalah panglimanya, Baharuddin Lopa adalah sosok pemberani, cerdas dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
 
Salah satu prinsip yang dia pegang selama hidupnya.
"Walaupun esok langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan". " Muaq mellete diatonganan banda indan diang uarakke kecuali Allah SWT".
 
Salah satu tokoh di Provinsi Sulawesi Barat pernah berkata kepada penulis, kenapa di Kabupaten asal Baharuddin Lopa tidak ada satupun nama jalan yang memakai namanya.
 
Sedangkan di Ibukota Provinsi, kita menghormati dan memberi nama jalan memakai nama beliau.
 
Tersentak hati penulis mendengar pertanyaan itu, seakan terpukul, ada benarnya juga tokoh yg selama ini tercatat sebagai pahlawan nasional tidak ada nama jalan di kabupaten asalnya, Polewali Mandar.
 
Teringat dengan permintaan beliau sebelum meninggal dunia, "Marondonna duam bongi anna matea kuq bur dioa di tappa lettena kindoq u,".
 
Sayangnya pemerintah tidak bisa mengabulkan itu, dengan alasan Baharuddin Lopa bukan hanya milik orang Mandar, tapi milik semua bangsa Indonesia.
 
Tulisan ini hanya untuk merangsang para kaum muda dan mahasiswa, mengingat bahwa pada tanggal 27 agustus 1935 pernah lahir sosok, pemberani, cerdas dan tak pandang bulu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (**).
 
 
 

More Articles ...