19
Thu, Oct
55 New Articles

Top Stories

Oleh : Muhammad Ashar (Mantan Ketua IPMAJU Jogjakarta)

INFOSULBAR.COM, Opini — Diakui atau tidak, wajah Sulawesi Barat (Sulbar) kini terjerembab ke dalam rupa buruk akibat ulah para wakil rakyatnya yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita, baik sebagai mahasiswa maupun warga Sulbar, mengembalikan itu ke wujud yang sejatinya.

Beberapa hari lalu, masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulbar, dihebohkan dengan adanya pemanggilan anggota DPRD Provinsi Sulbar oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Dan tanpa diduga-duga, pasca pemanggilan wakil-wakil rakyat ini, Kejati pun langsung menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara, sebagai tersangka. Lebih menghebohkan lagi sebab ketiga wakilnya, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, ikut pula terseret ke dalam kasus laten nan memalukan ini.

Sebagaimana keterangan Kejati Sulselbar dalam press release-nya, keempat unsur pinpinan DPRD Sulbar itu diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 360 miliar. Itu terjadi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang oleh Kejati didapatkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan.

Salah satu penyimpangan tersebut terlihat proses pengesahannya yang tidak lazim, yakni disahkan dalam waktu yang sama dengan pembahasannya. Padahal, setidaknya proses ini memakan waktu, paling tidak, 2 bulan. Itu jika pembahasannya tidak alot.

Selain itu, penyimpangan lainnya adalah proses pembahasannya sendiri yang tidak melalui rapat-rapat sebelumnya, baik di Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna. Hal ini benar-benar mencurigakan.

Di kalangan masyarakat maupun akademisi yang berasal dari Sulawesi Barat, tentunya kasus tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum yang harus ditutup-tutupi. Sebab, selain melibatkan unsur pimpinan tertinggi, yakni ketua dan wakil-wakilnya, Kejati juga menduga bahwa dana-dana tersebut tersalur ke sebanyak 45 orang anggota dewan.

Dana-dana itu sendiri, yang sebelumnya sudah terealisasi sebanyak Rp 80 miliar di tahun 2016, tersebar ke sejumlah kegiata-kegiatan seperti di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disnakbud), dan Sekretaris Dewan (Sekwan). Belum lagi karena seolah-olah dana tersebut merupakan dana aspirasi, yang ternyata hanyalah upaya penggelapan uang rakyat.

Maka benar jika dikatakan bahwa unsur pimpinan DPRD Sulbar ini, bukannya  melaksanakan pengawasan APBD, mereka malah mencederai tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan terhormat. Mereka telah menghianati cita-cita warga Sulbar yang memilih mereka untuk bisa mengelolah pembangunan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan demikian, secara harfiah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, di antaranya:

  1. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
  2. Busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayaakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekusaan untuk kepentingan pribadi).

Maka, apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sulbar tersebut jelas sudah mencederai lembaga legislatif. Sekali lagi, yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mereka justru menyalahgunakan tugas dan fungsinya hanya untuk kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Untuk itu, perlu bagi saya mengimbau kepada semua masyarakat, terutama warga Sulbar di mana pun berada, untuk bisa bersama-sama memberi respons terhadap kasus besar ini. Kita perlu mendesak para penegak hukum di sana, setidaknya agar kasus ini bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu.

Kita pun harus mendukung penuh Kejati untuk menyelesaikan kasus ini. Dukungan tersebut bisa kita tunjukkan dengan bentuk pengawalan bersama.

Ya, mengawalnya adalah kewajiban kita bersama. Mengawalnya adalah keharusan, sedang mendiamkannya adalah bentuk kemunafikan. Semua ini demi menyelamatkan daerah dari rupa buruk yang dibawa-serta oleh oknum-oknum anggota dewan yang sama sekali tidak bertanggung jawab.

*Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Ipmaju) Jogjakarta Periode 2015-2016. Demisioner Ketua Komisariat HMI FH UMY 2016-2017. Sekarang menjabat sebagai sekertaris UMUM HMI Cabang Yogyakarta.

Oleh: Muhammad Nardi (Wakil Sekretaris Umum PMII Cabang Mamuju)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Bangsa Indonesia mencatat kita pernah memiliki seorang pendekar hukum. Sayangnya, beliau lahir pada zaman yang salah, beliau lahir di zaman ketika hukum hanya milik para penguasa, politikus dan pengusaha hitam.
 
Berjuang di tengah para bandit- bandit negara adalah bukan perkara mudah, sampai saat ini penyebab meninggalnya masih menyimpan misteri, apakah memang sengaja dihabisi dan dihilangkan.
 
Kasus seperti itu sudah tidak lumrah di indonesia, Widji Tukul dan Munir juga demikian, kasus kematiannya masih dalam tanda tanya besar.
 
30 menit sebelum kabar kematiannya sampai di indonesia, Gusdur berkata dan matanya berkaca kaca "Hari ini, salah satu tiang langitnya Indonesia akan runtuh".
 
Kejujuran dan kesederhanaan adalah panglimanya, Baharuddin Lopa adalah sosok pemberani, cerdas dan tak pandang bulu dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
 
Salah satu prinsip yang dia pegang selama hidupnya.
"Walaupun esok langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan". " Muaq mellete diatonganan banda indan diang uarakke kecuali Allah SWT".
 
Salah satu tokoh di Provinsi Sulawesi Barat pernah berkata kepada penulis, kenapa di Kabupaten asal Baharuddin Lopa tidak ada satupun nama jalan yang memakai namanya.
 
Sedangkan di Ibukota Provinsi, kita menghormati dan memberi nama jalan memakai nama beliau.
 
Tersentak hati penulis mendengar pertanyaan itu, seakan terpukul, ada benarnya juga tokoh yg selama ini tercatat sebagai pahlawan nasional tidak ada nama jalan di kabupaten asalnya, Polewali Mandar.
 
Teringat dengan permintaan beliau sebelum meninggal dunia, "Marondonna duam bongi anna matea kuq bur dioa di tappa lettena kindoq u,".
 
Sayangnya pemerintah tidak bisa mengabulkan itu, dengan alasan Baharuddin Lopa bukan hanya milik orang Mandar, tapi milik semua bangsa Indonesia.
 
Tulisan ini hanya untuk merangsang para kaum muda dan mahasiswa, mengingat bahwa pada tanggal 27 agustus 1935 pernah lahir sosok, pemberani, cerdas dan tak pandang bulu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (**).
 
 
 

Oleh : Akhmad Fadli (Aktivis HMI Cabang Manakarra)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Sebagai seseorang yang melihat langsung atau bisa dikatakan terlibat dalam kontestasi politik, mulai dari Pemilihan Presiden sampai kepada hirarki paling bawah dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.

Saya menaruh cemas kepada Polarisasi yang terbangun dan secara perlahan dikonsumsi secara sadar oleh para kuli politik, baik itu tim yang bekerja untuk memenangkan Pasangan calon yang mereka usung maupun calon yang bekerja untuk menang dan menyenangkan tim nya.

Secara sembunyi-sembunyi saya amati bahwa perilaku politik dewasa ini secara tidak langsung telah menginjak-injak fitrah manusia. Sebelum itu perlu kita satukan dulu persepsi tentang Fitrah.

Fitrah adalah Kecenderungan atau entitas-entitas yang melekat pada manusia, yang sekalipun kita berusaha menolak nilai-nilai dari fitrah manusia itu tidak akan hilang. Misalnya, Kebenaran. Manusia selalu cenderung kepada kebenaran, tidak ada orang yang merasa dirinya benar ketika sedang berbohong. Hanya saja berbohong dianggap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terlebih dalam kontestasi politik.

Politik bukan lagi hal yang tabuh dintengah-tengah Masyarakat. Politik hari ini sudah menyentuh semua kelompok dimasyarakat, mulai dari yg elit sampai yang sedang, bahkan sudah merambat ke masyarakat kecil seperti nelayan, petani, pengangguran, bahkan pemuda jelata seperti saya ini pun tidak luput dari Pelukan makhluk bernama politik.

Tapi apakah kita sudah faham dan Khatam tentang subtansi dari politik itu sendiri.

Apa yg dimaksud dengan politik dan apa tujuan dari politik?

Saya berkata begini bukan karena sudah khatam, ini hanya upaya mengajak kembali merenung dan melihat kedalam diri.

Apakah kita sudah proporsional dalam setiap tindakan yang kita lakukan diranah politik, apakah sudah sesuai dengan Subtansi dari politik itu sendiri.

Jangan sampai kita hanya menggunakan politik sebagai media kuasa terhadap orang lain secara bebas nilai, jangan sampai politik hanya sebagai media mengekang secara otoriter serta memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Mari sedikit menelisik makna-makna politik secara umum dan pendapat dari beberapa ahli.

Kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis dan Teta.

Arti kata polis sendiri adalah Negara/kota sedangkan Teta adalah Urusan.

Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. (copas Google).

Lalu apakah salah ketika pemuda jelata seperti saya dan mungkin anda mengurusi politik?

Tentu tidak, kita semua harus ambil andil dalam urusan negara untuk kesejahteraan bersama. Pemuda juga harus mengambil posisi-posisi strategis dalam lingkup kepemerintahan. Tentu tidak asing lagi ditelinga kita bahwa seorang proklamator bangsa pernah berkata "berikan aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia" kalimat ini mengindikasikan bahwa Bung Karno melihat potensi yang begitu dahsyat ada pada diri pemuda.

Aristoreles
Politik adalah Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Joice Mitchel
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Roger F. Soltau
Politik artinya membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Dan ahirnya berdasarkan Referensi yg saya baca baik dari buku maupun Google kemudian dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar politik ini adalah sebuah perilaku atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara yg sesungguhnya.

Nah sebagai seorang yang masih awam dan bukan pakar dalam hal politik, saya mengarartikan Politik sebagai sebuah upaya seseorang atau kelompok , cara-cara yg dilakukan, atau seni memainkan strategi untuk mendapatkan atau mencapai hal ideal yang dicita-citakan.

Hanya saja masih perlu kita diskusikan bersama apakah semua cara itu halal dalam politik, dan apakah tidak ada masalah jika kita bebas nilai dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah dan metode apa yang harus ditempuh untuk melanggengkan jabatan.

Mungkin juga teman-teman punya defenisi dan pengertian yg lain tentang politik, dan tentu akan menarik menjadi bahan diskusi kita.

Lalu sebenarnya dimama koherensi antara politik dan filsafat, sehingga judulnya adalah menakar Politik dengan menggunakan Filsafat sebagai alat takarnya?.

Secara harfiah filsafat bermakna Cinta akan kearifan atau kebijaksanaan.

Filsafat juga merupakan cara pandang atau menyusun keteraturan berfikir Universal, bijaksana dan mendalam. Sehingga manusia dapat memahami hakikat atau subtansi dari sesuatu dan pada ahirnya bisa berlaku adil terhadap sesuatu itu.

Tentu secara global ilmu filsafat sangat penting dikuasai sebelum menyentuh ranah politik. Politik yg berdasarkan defenisi diatas dapat kita sebut sebagai upaya upaya atau strategi yg dilakukan untuk mencapai cita-cita luhur. mestinya berintegrasi dan berjalan bersama dengan filsafat supaya para konseptor politik dalam hal ini timses atau konsultan politik bisa mengambil keputusan yg bijak dalam setiap tindakan (upaya/strategi) demi cita-cita luhur bersama.

Tentu menjadi bahan renungan kita bersama, apakah pelaku politik ditempat kita tinggal telah adil dan bijak dalam prilaku politiknya.

Apakah upaya-upaya yg dilakukan subtansinya adalah kepentingan seluruh manusia, bukan hanya kelompok sebagaimana pengertian politik menurut aristoteles diatas.

Selain dari semua hal yang saya paparkan melalui gumpalan kalimat diatas, juga ada satu hal yang penting sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke Dunia Politik.

Apa itu?
Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelaku politik yang merdeka secara ekonomi dan pelaku politik yang masih berada dibarisan menengah kebawah dalam aspek ekonomi. Ini bukan mengkerdilkan bahwa bisa jadi ada seseorang yang memegang dengan erat Idealismenya, bahkan sudah menjadi darah dan dangingnya. Hanya saja kemapanan ekonomi sangat membantu untuk memfilter potensi seorang pelaku politik melacurkan dirinya kepada mafia politik.

Sehingga cukup penting kemudian seseorang mapan dulu secara ekonomi (baca: supaya tidak mudah dibeli) sebelum ikut andil dalam kontestasi politik.

Saya menulis ini sebagai sebuah bentuk proteksi pemuda khususnya Mahasiswa terhadap prilaku politik dilingkungan saya yg bisa dibilang picik. Tidak berlebihan kiranya ketika saya katakan bahwa secara tidak langsung kita sudah merampas kemerdekaan berdemokrasi saudara-saudara kita.

Ok fine!
Mungkin anda bisa bilang ini adalah kemerdekaan saya, jangan urusi.
Tapi anda juga harus faham, bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas nilai sampai harus merampas kemerdekaan orang lain.

Selain dari itu, saya berharap tulisan ini juga bisa jadi kacamata kita bersama, untuk melihat siapa yang adil dan dzalim dalam berpolitik disekeliling kita.

Terahir saya mengajak kepada semua pemuda dan mahasiswa untuk menjadi Agen politik bersih yg digaji langsung oleh Nurani akan cinta pada NKRI.

Apalagi dalam waktu dekat ini Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak, dan bahkan diwacanakan pemilihan kepala desa juga aka dilaksanakan secara serentak. Terkhusus untuk Kabupaten Mamuju.

Mari bersama-sama kita kawal pesta demokrasi didaerah kita, sebagai makhluk ampibi ditengah-tengah masyatakat ini adalah tugas kita. Toh pesta demokrasi ini juga untuk rakyat. Pengawal yg paling baik adalah pengawal yg berintelektual, siapa dia?
KITA!.

Oleh : Nanang Wahidin (Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Kalukku).
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saat ini masyarakat Sulawesi Barat tengah sibuk membincangkan upaya pemerintah yang berniat mengganti nama Bandara Tampa Padang dengan nama salah satu nama Pahlawan. Upaya Pemerintah itu sempat dilontarkan ke publik melalui beberapa media lokal.
 
Hal ini muncul kembali sejak beberapa bulan lalu sempat hangat diperbincangkan setelah lepasnya pesta demokrasi di tanah Malaqbi Sulawesi Barat ini yang mengakhirinya dengan dilantiknya Ali Baal Masdar (ABM) sebagai Gubernur dan Eni Anggraeni Anwar Sebagai Wakil Gubernur Sulbar Periode 2017-2022.
 
Hal tersebut sungguh sangat terkesan dipaksakan oleh ambisi seseorang dan kelompok tertentu yang dibungkus dengan kekuasaan Pemerintah.
 
Kalau kita menengok ke belakang soal asal muasal keberadaan Bandara Tampa Padang itu maka kita tentu tidak melepaskan pejual lokal Punggaha Malolo yang bermarkas di Benteng Kassa Kecamatan Kalukku. Raja Benteng Kassa dengan tegas mengatakan sejengkal tanah pun Belanda tidak boleh memilikinya meski nyawa taruhannya.
 
Hal demikian menerangkan betapa masyarakat setempat begitu berjuangan mempertahkan wilayahnya dari para penjajah, termasuk nama tempat berlabuhnya kapal para pedagang di pesisir pantai Tampa Padang.
 
Seiring berjalannya waktu Tampa Padang dipilih untuk dijadikan sebagai tempat pendaratan pesawat militer sehingga tanah adat masyarakat setempat itu pun digunakan.
 
Di masa pemerintahan di Sulawesi Barat ini pun berganti hingga tepilihlah Bapak H. Anwar Adnan Saleh sebagai Gubenur defenitif pertama di Sulawesi Barat ini, perjuangan beliau dalam melobby anggaran demi kelanjutan pembangunan Bandara Tampa Padang tersebut terus dilakukan hingga berlanjut pada periode kedua Bapak H. Anwar Adnan Saleh.
 
Menjelang akhir masa jabatan, Pak Anwar memang sempat mencuat upaya penggantian nama bandara tersebut namun dengan tangan dingin Pak Anwar nama Bandara Tampa Padang tidak diganti sebab beliau paham betul aspek sejarah, dan sosial keberadaan Bandara Tampa Padang itu.
 
Dan kini, upaya yang sama terhembus kembali ke permukaan publik dengan maksud menggantikannya dengan nama Pahlawan, sedangkan sesungguhnya bukan sebuah keharusan sebuah Bandara bernamakan Pahlawan.
 
Coba kita buka literatur Daftar nama-nama bandara dan kelasnya maka kita akan menemukan beberapa nama Bandara kelas Internasional dinamakan diambil dari nama daerah seperti Bandara Internasional Sentani di Jayapura, atau Komodo di Manggarai Barat.
 
Ada juga di kelas Bandara Domestik seperti Bandara Bireun di kota Bireun (Aceh), Bandara Kuala Batu di Blang Pidie serta banyak lagi dalam catatanku.
 
Dan kalau pun ingin dipaksakan untuk memilih nama Pahlawan maka kenapa bukan Pahlawan Asal Kalukku Seperti Punggaha Malolo, Atau dari Mamuju Ahmad Kirang, maka hal inilah yang membuat masyarakat menilai upaya tersebut berangkat dari ambisi yang salah atau keliruh.
 
Di sisi lain, pemerintah belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan harga ganti rugi tanah warga, tentu hal demikian akan semakin memicu amukan masyarakat sehingga potensi konflik itu terbentuk, masih wajarlah kalau disosialisasikan khususnya dengan masyarakat telebih dahulu soal ganti rugi tanah dan niat mengganti nama bandara.
 
Namun hal itu tidak dilalukan, justeru hilangnya kabar kejelasan waktu pembayara ganti rugi tanah kini yang muncul malah penggantian nama Bandara, kan lucu dan tak dewasa.
 
Sehingga saya selaku salah satu pemuda yang berasal dari kalukku meminta dengan hormat keinginan tersebut diurungkan sebab akan meciptakan kegaduhan yang diperkirakan akan berujung pada penghentian aktifitas Bandara.
 
Saya pun akan melakukan koonsolidasi besar-besaran kepada masyarakat untuk melakuka aksi besar-besaran dan menduduki kantor Gubernur Sulbar jika masih saja dipaksakan.
 
Yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang baru itu adalah memprioritaskan pembayaran lahan masyarakat dan peningkatan mutu sarana dan prasarana bandara Tampa Padang. Itu point subtansi yang harus diperhatikan.

Oleh: Givan Andra Pratama,ST (Mahasiswa Pascasarjana STIE AMKOP)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Proses pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi. Maka dari itu, pembangunan suatu daerah memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya baik SDM, SDA dan Teknologi.
 
Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan sedangkan kemajuan teknologi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan pertumbuhan ekonomi dan daerah.
 
Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia adalah mutu  Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik,untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun.
 
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam pembangunan, karena akan mendidik Sumber Daya Manusia yang berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan daerah. 
 
oleh karena itu Sumber Daya Manusia bagian terpenting Sebagai Pilar suatu Pencapaian Pembangunan
 
Sumber daya alam pada dasarnya merupakan asset yang dimiliki suatu daerah yang meliputi kekayaan alam seperti kesuburan tanah, hasil hutan, hasil pertanian, hasil laut dan tambang yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu daerah, terutama dalam hal penyediaan bahan baku dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah.
 
Teknologi dalam pembangunan merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan. Teknologi merupakan upaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal tersebut dalam dunia pemasaran atau bisnis disebut manejemen produksi. 
 
Manejemen produksi menjadi hal yang menentukan masa depan suatu Negara atau daerah. Karena bagaimanapun kekayaan SDA suatu Negara atau daerah, jika SDM atau manejemen produksi tidak baik, maka daerah atau Negara itu tidak akan bisa survive. Kesimpulannya, bahwa setiap kekayaan SDA yang ada dalam suatu Negara, tidak akan bermanfaat secara signifikan bagi Negara itu kalau tidak dibarengi dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. (**).

Oleh: Manaf Harmay (Pimpinan Redaksi WACANA.Info)
 
INFOSULBAR.COM, Opini Momentum Pemilukada Sulawesi Barat tersisa kurang dari sebulan lagi bakal digelar. Ketiga Pasangan Calon juga terus memanfatkan masa kampanye untuk menebar janji, menjual program serta menyuarakan visi dan misinya kepada publik.
 
Dari panggung kampanye satu ke panggung kampanye lainnya, Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta, Salim S Mengga-Hasanuddin Mas'ud, serta Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni telah perform di depan publik. Dengan ke-khasannya masing-masing, atau dengan tim hore hingga deretan artisnya masing-masing. Hingga tulisan ini dibuat, masa kampanye itu masih diberikan kepada enam figur terbaik yang ikut ambil bagian di Pemilukada Sulawesi Barat, 15 Februari 2017.
 
Hal lain yang juga mesti kita pikirkan bersama ialah jangan sampai momentum lima tahunan tersebut justru merusak kegembiraan yang telah sering kita nikmati bersama. Mungkinkah...?
 
Pemilukada merusak kegembiraan kita semua bukan hal yang mustahil untuk terjadi. Lihat, bagaimana di antara kita sendiri secara terang terangan saling lempar kebencian. Di ruang nyata, atau bahkan di dunia maya. Saling hardik, saling benci, hingga saling rusak di atara kita begitu terasa. Semua hal itu dilakukan hanya karena alasan beda pilihan politik di antara kita.
 
Coba kita renungkan bersama, hanya karena beda pilihan di Pemilukada, bangunan persaudaraan, kegembiraan, serta kesenangan yang selama ini telah kita pelihara lantas porak poranda karena alasan Pemilukada. Betapa ruginya kita sekalian...
 
Di tempat nongkrong seperti Warkop misalnya. Ia yang harusnya menjadi tempat membuktikan eratnya persaudaran, atau betapa menyenangkannya hari yang kita lalui, justru berubah tegang, tak nyaman lagi hanya karena beda pilihan politik. Padahal segala bentuk perbedaan dalam hidup ini merupakan sebuah keniscayaan. Bukankah agama juga menjaminkan hal itu ?.
 
Seorang kawanku misalnya. Ia kini tampil jauh berbeda dengan apa yang aku kenal dulu. Lama aku berteman dengannya. Setahuku ia tak seperti itu. Kini, di laman media sosialnya dengan mudah aku melihat ciutan-ciutan tentang kebenciannya pada salah satu Pasangan Calon. Meski tak ada satu pun yang berani menjamin bahwa figur yang ia bela mati-matian itu jauh lebih baik.
 
Tulisan ini bukan untuk mengarahkan pilihan politik kita ke salah satu Pasangan Calon manapun. Tidak sama sekali. Membela akal sehat kita semua, itulah maksud daru tulisan yang aku buat di salah satu bangku di Ngalo Rock Cafe, Mamuju ini.
 
Iya akal sehat. Kita sekalian yang selama ini sudah cukup nyaman dengan hal positif yang telah berhasil buat kita senang-senang bersama, jangan dirusak hanya karena beda politik di Pemilukada. Jika bangunan kesenangan di antara kita itu sudah kokoh, lantas kita rusak hanya karena momentum Pemilukada, anda sehat ?.
 
Jika kita sekalian sepakat untuk mengagungkan akal sehat, bukankah jauh lebih baik jika yang kita bela adalah kewarasan kita. Hak-hak kita untuk disejahterakan sebagai warga negara, itu yang harusnya disuarakan dan selayaknya memenuhi dinding-dinding laman media sosial kita. Bukan memproklamirkan kebencian.
 
Beda pilihan di momentum politik seperti Pemilukada wajar-wajar saja. Kelirunya jika ia dibumikan dengan kian memperuncing perbedaan itu hingga saling lempar kebencian di antara kita. Bukankah jauh lebih menyenangkan jika perbedaan pilihan tersebut kita wujudkan dengan debat program, adu argumentasi soal visi dan misi. Bukan saling hardik.
 
Pertanyaannya sekarang, sementara ketiga pasang calon itu sedemikian lenturnya, sedemikian akrabnya satu dengan lainnya, haruskah kita bertikai dan kehilangan kewarasan kita sebagai Sulawesi Barat yang menyenangkan dengan saling membenci dan memaki?
 
Mungkin benar. Kita terlampau sibuk pada figurnya secara bersamaan kita lupa tentang programnya. Kita selalu terjebak pada sentimen hati dan lupa akan kewarasan nurani, kegembiraan hati.
 
Kegembiraan hilang, berubah menjadi pertengkaran.
 
"Ayo memilih untuk Sulbar yang jauh lebih baik. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Semoga, Pilkada ini meninggalkan berkah buat kita semua, bermanfaat bagi kita semua," harap Ketua KPU Sulawesi Barat, Usman Suhuriah pada putaran pertama debat publik Pasangan Calon
Pemilukada beberapa waktu lalu.
 
Mari mengikuti tiap tapak pelaksanaan Pemilukada di Sulawesi Barat dengan se bahagia mungkin. Menjaga kegembiraan di antara kita dengan menempatkan perbedaan pilihan di alam kewarasan kita. Bukan membiarkan ia berkelindan di luar akal sehat kita sekalian. Semua demi Sulawesi Barat yang sama kita cintai bersama.
 
Kawan's, tetaplah positif, tetaplah bersenang-senang...
 
(Tulisan Ini Terinspirasi Dari Ulasan News Assitant Managing Editor
Kompas, Heru Margianto).

Oleh: Santa S.Ip (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia)
 
INFOSULBAR.COM, Opini “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, sejatinya ialah ajang kontestasi Ide, gagasan, program, dan visi serta misi untuk membawa Sulbar lebih baik dimasa yang akan dating. 
 
Sebaliknya, Pilkada  bukanlah kontestasi figur atau ketokohan seseorang, tetapi Dia yang mampu mendiagnosa permasalahan yang ada di Sulbar dan mengetahui obat untuk menyelesaikannya”
 
Apa Hakikat  Pilkada Yang Sesungguhnya?
Proses dan pelaksanaan resepsi pesta demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat akan berlangsung tanggal 15 Februari 2017. Pilkada merupakan sebuah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Jika kita ingin jujur berkata, bahwa siapa sebenarnya kepala daerah itu, tentu adalah seorang pemimpin pemerintahan disuatu daerah otonomi. 
 
Dia punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya untuk mensejahterakan warga masyarakatnya sesuai dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Namun kalau dikaji lebih filosofis, tentu sesungguhnya kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh rakyat Sulbar pada tanggal 15 Februari nanti adalah merekalah yang disebut pelamar pekerjaan untuk melayani, mengayomi, melindungi, dan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Sulbardan daerahnya yang telah memilihnya. 
 
Jadi sejatinya Calon Wakil Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur yang sedang berjuang untuk menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, adalah mereka yang sedang melamar pekerjaan untuk melayani pemilik kedaulatan sesungguhnya, yang kita kenal dengan istilah “Kratos”. Mengapa demikian? Dalam literatur yang penulis sempat baca, sering ditemukan istilah demokrasi.
 
Dan Indonesia konon menganut paham demokrasi, bahkan dalam buku Samul P. Huntington yang berjudul”Gelombang Demokratisasi: Transisi Menuju Demokrasi” Mengatakan, bahwa hampir negara-negara di Dunia menyebutkan negaranya penganut demokrasi. Sama halnya Indonesia, sering disebut Negara penganut demokrasi yang juga relative tumbuh baik. Bahkan dalam hasil temuan IDI pusat, pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia berada pada angka 75,30%. Sementara Sulbar masih berada di angka 64, 64%. 
 
Secara etimologis kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya pemerintahan dan kratos artinya rakyat. Artinya suatu pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi adalah rakyatlah pemilik kekuasaan atau kedaulatan yang hakiki. Sementara menurut Abrahan Lincon (Presiden Amerika XVI) mengatakan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih oleh masyarakat Sulawesi Barat pada tanggal 15 Februari 2017 nanti adalah calon pelayan rakyat, karena rakyatlah Sulbarlah sesungguhnya pemilik kedaulatan tertinggi diwilayah itu.
 
Untuk Siapa Pilkada Sulbar?
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk satu periode pemerintahan kedepan adalah bagian dari upaya implementasi dan dsentralisasi demokrasi. Kenapa demikian? Bahwa dahulu Indonesia manggunakan sistem sentralisasi demokrasi, dimana seorang gubernur dan wakil gubernur mesti diangkat oleh presiden di pusat. Akibatnya banyak aspirasi masyarakat daerah yang dipimpinnya tidak sesuai dengan aspirasi pemimpinnya. 
 
Dalam konsep desentralisasi demokrasi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksankan pada tanggal 15 Februari 2017 nanti adalah sarana untuk memastikan bahwa masyarakat yang menjadi warga Provinsi Sulbar, dapat memilih dan mengangkat langsung pemimpinnya guna untuk mencari titik temu antara aspirasi rakyat atau kratos dengan pemerintah atau demos. 
 
Jadi, hakikat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat ialah untuk memastikan bahwa rakyat Sulbar dapat menentukan sendiri dan secara langsung nasib atau kesejahteraannya pasca pemilihan dengan cara memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka anggap, mereka percaya, mereka yakini akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah itu. 
 
Dalam momentum Pilkada Sulbar, saya mengatakan terjadi lompatan politik rakyat. Mengapa demikian? Karena pada momentum inilah masyarakat Sulbar menjadi fokus perhatian oleh para aktor politik, aktor pemerintah, para tokoh-tokoh yang aktif dalam proses demokrasi yang sedang berjalan itu. Khususnya masyarakat yang memiliki hak suara atau hak pilih. 
 
Mereka yang semula tak dilihat bagaimana mereka mengalami kekurangan pendapatan atas rendahnya daya tangkap ikan (profesi nelayan) karena minimnya bantuan pemerintah, mereka yang menggarap kebun, padi dll dengan swadaya karena tak ada bantuan pemerintah, mereka yang digunung-gunung, dibukit-bukit mencari sumber kehidupan karena untuk menghidupi anak dan istri lantaran tak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. 
 
Pada momentum pilkada mereka-mereka menjadi incaran, disuguhi dengan berbagai aneka tawaran baik yang dapat bernilai materi maupun non materi. Harusnya rakyat menyadari bahwa hak-hak dasar mereka sering diabaikan bahkan dirampas oleh perilaku koruptif. Pada momentum ini, harapan penulis agar masyarakat dapat menggunakan hak politinya secara obyektif.

Oleh : Anhar Toribaras (Aktifis/Jurnalis)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saya orang paling jarang menulis panjang curhatan ke dalam media sosial. Tapi hari ini saya mencoba dan belajar memanfaatkan sosial media untuk mengutarakan kegelisahan saya akan sikap dan tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. 
 
Pemuda selalu menjadi lokomotif penggerak akan sebuah perubahan besar, sejarah telah membuktikan itu, meski saya tak ingin menyebutnya satu persatu yang hanya akan menjadi kenangan sejarah pemuda masa lalu. Namun tidak jarang pula pemuda terjebak pada romantisme dan kepentingan kelompok dan golongan sehingga lupa hakekat perjuangan pemuda yang menjadi tonggak Sumpah Pemuda.
 
Disituasi bangsa saat ini yang terancam akan disintegrasi, ramai-ramai kembali memupuk kbhinnekaan yang menjadi pengikat antar etnis, suku dan agama, sepatutnyalah pemuda mengambil peran untuk itu, menumbuhkan sikap patriotisme, dengan kemampuan dan disiplin ilmunya.
 
Namun, tidak elok rasanya jika kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki itu terjebak pada hal-hal yang primordialisme ataupun perdebatan di media sosial yang tak berujuang atau menimbulkan damapak negarif, sebab banyak persoalan didaerah ini yang harusnya menjadi perhatian bersama. Seperti persoalan lingkungan, petani, upah buruh, kaum miskin kota, pendidikan dan kesehatan.
 
Apalagi Sulawesi Barat dihadapkan pada daerah yang sedang menjalankan tahapan proses demokrasi, Pemilukada. Yang sedang mencari figur yang mampu menjadi pengayom bagi semuan masyarakat Sulawesi Barat yang majemuk.
 
Saat ini dan seterusnya semua pihak harus mampu menjaga semangat kebhinnekaan agar tidak terjadi gesekan yang dapat merusak nilai-nilai saling menguatkan 'Sipamandaq' yang menjadi semangat ber Sulawesi Barat dalam bingkai Republik Indonesia. Sebab saat ini banyak orang bisa mengatasnamakan kelompok dan golongan, memakai atas nama hukum untuk saling menjerat (baca : menuntut), padahal itu masih dapat dibicarakan dengan baik, atau dimusyawarahkan, yang telah menjadi nilai dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, yang tertuang dalam Pancasila.
                                                                                             
Pemuda hari ini harusnya mampu mengambil peran positif dalam masyarakat, jika tidak ingin disebut hanya sebagai pemuda yang tanpa bentuk 'Anak Muda Palsu'. Pemuda harusnya mampu menggali dan menggalang potensi masyarakat yang berserak dan yang telah terkotak-kotak oleh pengelompokan identitas baik di ranah sosialnya ataupun politik.
 
 
Politik Pemuda itu bukanlah bersandar atas logika-logika politik kekuasaan yang selalu berbicara di ranah kalkulasi untung rugi semata melainkan harus tetap menyandarkan pada politik masyarakat sendiri, dimana kedaulatan kuasa rakyat akan berangkat dari kehendak rakyat.

Oleh: Prof Dr Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah)

INFOSULBAR.COM, OPINI — Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club, mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta. Karena semula audio-visual TVONE dari Yogya beberapa saat tidak berfungsi, sehingga saya tidak sempat mengikuti fatwa MUI yang juga dibacakan dengan penuh emosi malam itu. Baru belakangan saya dapat membaca isi fatwa itu melalui internet.

Dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina al-Qur’an dan menghina ulama dan harus diproses secara hukum. Tetapi malam itu, akal sehat saya mengatakan bahwa Ahok bukan orang jahat yang kemudian ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Yang menghujat saya cukup banyak, yang membela pun tidak kurang. Semua berdasarkan fatwa MUI yang tidak teliti itu. Semestinya lembaga sebagai MUI mestilah menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab.

Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri via internet, keterangan lengkap Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 adalah sebagai berikut: “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya…” Perhatikan dengan seksama kutipan ini, apakah memang terdapat penghinaan terhadap al-Qur’an? Hanya otak sakit sajalah yang berkesimpulan demikian. Apalagi jika sampai menista Langit., jauh dari itu. Perkara dikesankan menghina ulama, saya tidak perlu bicarakan di sini, karena memang dalam sejarah Muslim sering bermunculan ulama jahat, penjilat penguasa dengan fatwa-fatwa murahannya.

Pokok masalah di sini adalah pernyataan Ahok di depan publik di sana agar “jangan percaya sama orang…karena dibohongin pakai surat surat al-Maidah 51.” Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat al-Maidah 51 itu bohong. Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Bung Zuhairi Misrawi dalam pembicaraan telepon dengan saya pada 3 Nopember 2016 mengatakan bahwa di beberapa masjid di Jakarta sudah lama dikobarkan semangat agar rakyat tidak memilih Ahok dalam pilkada 2017 karena dilarang oleh ayat di atas. Bagi saya, apakah Ahok terpilih atau tidak terpilih bukan urusan saya. Itu sepenuhnya urusan para pemilih DKI.

Saya tidak akan memasuki perang penafsiran tentang ayat itu. Pusat perhatian tulisan ini adalah bahwa tidak benar Ahok telah menghina al-Qur’an berdasarkan kutipan lengkap keterangannya di Pulau Pramuka di atas. Fatwa gegabah MUI ini ternyata telah berbutut panjang. Demo 4 Nopember 2016 adalah bentuk kongkretnya. Semoga demo itu akan berlangsung tertib, aman, dan damai. 

Tetapi jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, MUI harus bertanggung jawab, karena gara-gara fatwanya, demo itu digelar. Kelompok garis keras merasa dapat amunisi untuk tujuan duniawinya. Kekerasan telah jadi mata pencarian. Adapun beberapa politisi yang membonceng fatwa ini, itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan politik kekuasaan dalam rangka pilkada DKI Feb. 2017. Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil!

Tulisan yang senada dengan ini dapat dicari di internet, seperti ditulis oleh Ahmed Zainul Muttaqien di bawah judul: “Soal Kalimat Ahok,” dan tiga artikel Zuhairi Misrawi dengan beberapa judul yang saling berkaitan.

Yogyakarta, 3 November 2016

Oleh: Ratiningsih (Aktivis Muda NU)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Dewasa ini kita telah mengadopsi banyak hal yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya yang saya maksud adalah banyaknya paham liberal yang menggeser nilai-nilai kebhinnekaan yang tentunya mutlak menjadi hal yang wajib bagi kita warga negara Indonesia.
 
Aksi 4 November yang dikatakan sebagai “Aksi Damai Menyelamatkan Islam II” itu sebenarnya butuh dipertanyakan. Katanya aksi ini untuk menyelamatkan agama islam, memangnya agama islam akan dihapuskan? Katanya aksi ini untuk menyelamatkan ummat islam.
 
Memangnya ummat islam akan segera punah? Katanya ummat islam yang tidak ikut dalam aksi ini adalah pengkhianat, dari mana ukurannya ummat islam yang tidak ikut aksi ini adalah pengkhianat hanya karena tidak terprovokasi oleh propaganda buatan manusia sendiri? Hahaaaa saya kadang-kadang tertawa mendengar hal-hal yang sepele seperti ini. Terlalu dangkal kita menelaah kemajemukan Nusantara jika persoalan Ahok saja akan membawa perpecahan bahkan kerusuhan yang parah.
 
Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sedikit berdiskusi tentang pernyataan Ahok tentang QS. Al Maidah, ayat 51, kita bisa lihat vidionya di sosial media. Dia mengatan “Bisa saja bapak/ibu gak bisa pilih saya karena dibohongin oleh surat Al Maidah ayat 51”.
 
Kalimat Ahok inilah yang kemudian menjadi kontroversi dikalangan mukmin, Menurut saya memanglah sebuah kekeliruan jika Ahok menyakan hal tersebut terlebih lagi karena dia adalah seorang yang tidak mengimani Al-Quran Alkarim. Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut Ahok kemudian melakukan jumpa pers dan melakukan klarifikasi.
 
Dalam pertemuan itu Ahok menegaskan permintaan maafnya kepada kita semua jika pernyataannya itu menyinggung ummat islam, lalu dia sedikit bercerita tentang pengalamannya dalam kontestasi politik yang tidak hanya terjadi di Jakarta bahwa tidak sedikit rival politiknya yang menggunakan doktrin keyakinan atau ayat-ayat untuk menjatuhkan dirinya dihadapan para konstituen atau masyarakat.
 
Dalam hal ini Ahok tidak bermaksud menistakan ummat ataupun agama islam, dia hanya berbicara pada konteks sosialnya lalu kemudian itupun memicu dirinya untuk menyadarkan rival politiknya atau masyarakat luas bahwa berhenti menggunakan doktrin agama dalam kontestasi politik.
 
Di dalam sebuah forum Nusron Wahid pernah mengatakan juga bahwa “Indonesia ini adalah negara Pancasila, agama Islam ataupun hukum-hukum Islam haruslah kita hormati dalam konteks ranah privat tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada yang namanya konsensus bersama.
 
Sebagai negara pancasila entah muslim ataupun non-muslim berhak menjadi pemimpin olehnya itu hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik" Selain itu kitapun harus kembali merefleksi bahwa Ahok telah meminta maaf, kualitas keimanan atau keislaman kita patut dipertanyakan jika kita tidak mampu memaafkan kekeliruan yang dilakukan Ahok, kalaupun hal yang dilakukan Ahok ini menurut beberapa orang tidak bisa ditolerir menurut saya sebagai warga negara yang baik yang diatur oleh hukum yah silakan hal ini dilaporkan dan diproses oleh hukum yang berlaku.
 
Jika mungkin hal-hal yang saya sampaikan belum cukup untuk membangkitkan jiwa pancasila kaum radikal negeri dalam menganalisa masalah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa fakta yang terjadi di luar negara kita. Siapa yang tidak familiar dengan kota London yang merupakan ibu kota Inggris, bendera negara menggunakan tanda salib dan mayoritas penduduknya beragama Kristen sekarang dipimpin oleh seorang muslim bernama Sadiq Khan.
 
Selanjutnya sangat jelas bahwa Republik Lebanon itu adalah salah satu negara yang berada di Timur Tengah, motto negaranya adalah “Kulluna lil-watan, lil-ula, lil alam” (Kita semua untuk negara, untuk kemuliaan, untuk bendera). Sebuah negara yang menjadikan semua simbolik negaranya dari bahasa Arab dan mayoritas penduduknya adalah muslim pada tahun 2008 memilih seorang presiden ke-15 yang beragama Maronit Khatolik bernama Michel Sulaiman.
 
Selanjutnya Republik Islam Pakistan yang mulai dari nama sampai pada lambang negaranya sangat memperlihatkan bahwa mereka adalah negara Islam. Lagi-lagi penduduknya adalah 96,4 % beragama Islam, pada tahun 2016 mengangkat seorang Mentri Federal Untuk Hak Asasi Manusia bernama Kamran Michel dan sebelumnya dia adalah seorang Senator.
 
KM berasal dari partai politik Liga Muslim Pakistan padahal dia adalah serang yang beragama Kristen. Kemudian Turky yang juga adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim yaitu 96,5 % dan dewasa ini salah satu kota madya yang bernama Mardin dipimpin oleh seorang politisi perempuan bernama Februniye Akyol yang merupakan penganut Ortodoks Suryani.
 
Selanjutnya ada nama Leopord Sedar Sengor, ada Alees Thomas Samaan dan masih banyak lagi jika kita ingin lebih banyak belajar dan mencari literaturnya. Pernah juga Rasulullah SAW menerima kaum nasrani dan secara damai yang bertamu di masjid Nabawi, Madinah dan beliau mengijinkan mereka beribadah di masjid itu.
 
Setelah menguak beberapa fakta sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa kondisi hari ini, saya ingin mengemukakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian yang ikut andil dalam aksi 4 november kemarin. Sedalam, setinggi atau seluas apa keimanan yang kalian miliki dalam ber’islam dibandingkan dengan mulai dari unsur pimpinan sampai pada masyarakat secara umum dari mereka yang berasal dari negara-negara islam itu?
 
Kira-kira jika ukurannya bukanlah keimanan karena itu harus dihormati dalam ranah privat antara seorang hamba dan Tuhannya, maka hal apa yang menjadi pertimbangan yang membuat mereka atau bahkan Rasulullah SAW melakukan hal setoleran itu? Yang terakhir, sebenarnya yang berpancasila, yang binneka tunggal ika, yang majemuk itu kita atau mereka?
 
KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pernah mengatakan “Penghina agamamu tidak akan membuat agamamu hina, tapi reaksi dan tindakan anarkismu yang mengakibatkan agamamu menjadi hina”.
 
Dalam merespon beberapa ajakan demonstrasi atau aksi damai atau apapun namanya dari beberapa oknum atau kelompok haruslahmelalui proses diskusi yang baik, selanjutnya pun dianalisa secara cermat. Jangan sampai kita hanya dijadikan boneka demi tercapainya tujuan terselubung dari beberapa orang atau kelompok, jika ada.
 
FPI secara kelembagaan menyeruka ajakannya dengan kalimat “aksi damai” dengan dalih atau doktrin keyakinan, akhirnya dalam aksi damai yang mereka gembosi itu realita yang kita temui adalah kekacauan dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Dalam aksi damai ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh massa aksi, kerusakan infrastruktur, dll?
 
Saya sama sekali tidak berniat untuk menyudutkan beberapa orang atau kelompok dalam kejadian ini tapi dalam beberapa ruang diskusi memanglah harus kita perjelas lagi bahwa yang melakukan propaganda atas kekisruhan yang terjadi tidak bisa kita diamkan. Bahwa kita ini adalah negara majemuk dengan semua keragaman yang terdapat di dalamnya, bahwa kita adalah Negara Pancasila yang kita diikat oleh Binneka Tunggal Ika yang harusnya disatukan oleh perbedaan-perbedaan itu.
 
Masuk akal tidak, kita harus menghancurkan Indonesia hanya karena hal yang sepele seperti ini? Haruskah kita terpecah-belah hanya dari satu hal saja? Tolong berpikirlah tentang sesuatu lebih universal, Indonesia bukan hanya Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pun bukan hanya Islam. Ingat, Indonesia Merdeka dan dipertahankan kemerdekaannya bukan oleh segolongan saja, tetapi oleh kemajemukan Bangsa ini.
 
Wallahulmuwafieq IlaaAqwamitthorriq..
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement