18
Fri, Aug
17 New Articles

Top Stories

Oleh : Akhmad Fadli (Aktivis HMI Cabang Manakarra)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Sebagai seseorang yang melihat langsung atau bisa dikatakan terlibat dalam kontestasi politik, mulai dari Pemilihan Presiden sampai kepada hirarki paling bawah dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.

Saya menaruh cemas kepada Polarisasi yang terbangun dan secara perlahan dikonsumsi secara sadar oleh para kuli politik, baik itu tim yang bekerja untuk memenangkan Pasangan calon yang mereka usung maupun calon yang bekerja untuk menang dan menyenangkan tim nya.

Secara sembunyi-sembunyi saya amati bahwa perilaku politik dewasa ini secara tidak langsung telah menginjak-injak fitrah manusia. Sebelum itu perlu kita satukan dulu persepsi tentang Fitrah.

Fitrah adalah Kecenderungan atau entitas-entitas yang melekat pada manusia, yang sekalipun kita berusaha menolak nilai-nilai dari fitrah manusia itu tidak akan hilang. Misalnya, Kebenaran. Manusia selalu cenderung kepada kebenaran, tidak ada orang yang merasa dirinya benar ketika sedang berbohong. Hanya saja berbohong dianggap perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terlebih dalam kontestasi politik.

Politik bukan lagi hal yang tabuh dintengah-tengah Masyarakat. Politik hari ini sudah menyentuh semua kelompok dimasyarakat, mulai dari yg elit sampai yang sedang, bahkan sudah merambat ke masyarakat kecil seperti nelayan, petani, pengangguran, bahkan pemuda jelata seperti saya ini pun tidak luput dari Pelukan makhluk bernama politik.

Tapi apakah kita sudah faham dan Khatam tentang subtansi dari politik itu sendiri.

Apa yg dimaksud dengan politik dan apa tujuan dari politik?

Saya berkata begini bukan karena sudah khatam, ini hanya upaya mengajak kembali merenung dan melihat kedalam diri.

Apakah kita sudah proporsional dalam setiap tindakan yang kita lakukan diranah politik, apakah sudah sesuai dengan Subtansi dari politik itu sendiri.

Jangan sampai kita hanya menggunakan politik sebagai media kuasa terhadap orang lain secara bebas nilai, jangan sampai politik hanya sebagai media mengekang secara otoriter serta memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Mari sedikit menelisik makna-makna politik secara umum dan pendapat dari beberapa ahli.

Kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Polis dan Teta.

Arti kata polis sendiri adalah Negara/kota sedangkan Teta adalah Urusan.

Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. (copas Google).

Lalu apakah salah ketika pemuda jelata seperti saya dan mungkin anda mengurusi politik?

Tentu tidak, kita semua harus ambil andil dalam urusan negara untuk kesejahteraan bersama. Pemuda juga harus mengambil posisi-posisi strategis dalam lingkup kepemerintahan. Tentu tidak asing lagi ditelinga kita bahwa seorang proklamator bangsa pernah berkata "berikan aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia" kalimat ini mengindikasikan bahwa Bung Karno melihat potensi yang begitu dahsyat ada pada diri pemuda.

Aristoreles
Politik adalah Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Joice Mitchel
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Roger F. Soltau
Politik artinya membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).

Dan ahirnya berdasarkan Referensi yg saya baca baik dari buku maupun Google kemudian dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar politik ini adalah sebuah perilaku atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara yg sesungguhnya.

Nah sebagai seorang yang masih awam dan bukan pakar dalam hal politik, saya mengarartikan Politik sebagai sebuah upaya seseorang atau kelompok , cara-cara yg dilakukan, atau seni memainkan strategi untuk mendapatkan atau mencapai hal ideal yang dicita-citakan.

Hanya saja masih perlu kita diskusikan bersama apakah semua cara itu halal dalam politik, dan apakah tidak ada masalah jika kita bebas nilai dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah dan metode apa yang harus ditempuh untuk melanggengkan jabatan.

Mungkin juga teman-teman punya defenisi dan pengertian yg lain tentang politik, dan tentu akan menarik menjadi bahan diskusi kita.

Lalu sebenarnya dimama koherensi antara politik dan filsafat, sehingga judulnya adalah menakar Politik dengan menggunakan Filsafat sebagai alat takarnya?.

Secara harfiah filsafat bermakna Cinta akan kearifan atau kebijaksanaan.

Filsafat juga merupakan cara pandang atau menyusun keteraturan berfikir Universal, bijaksana dan mendalam. Sehingga manusia dapat memahami hakikat atau subtansi dari sesuatu dan pada ahirnya bisa berlaku adil terhadap sesuatu itu.

Tentu secara global ilmu filsafat sangat penting dikuasai sebelum menyentuh ranah politik. Politik yg berdasarkan defenisi diatas dapat kita sebut sebagai upaya upaya atau strategi yg dilakukan untuk mencapai cita-cita luhur. mestinya berintegrasi dan berjalan bersama dengan filsafat supaya para konseptor politik dalam hal ini timses atau konsultan politik bisa mengambil keputusan yg bijak dalam setiap tindakan (upaya/strategi) demi cita-cita luhur bersama.

Tentu menjadi bahan renungan kita bersama, apakah pelaku politik ditempat kita tinggal telah adil dan bijak dalam prilaku politiknya.

Apakah upaya-upaya yg dilakukan subtansinya adalah kepentingan seluruh manusia, bukan hanya kelompok sebagaimana pengertian politik menurut aristoteles diatas.

Selain dari semua hal yang saya paparkan melalui gumpalan kalimat diatas, juga ada satu hal yang penting sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke Dunia Politik.

Apa itu?
Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pelaku politik yang merdeka secara ekonomi dan pelaku politik yang masih berada dibarisan menengah kebawah dalam aspek ekonomi. Ini bukan mengkerdilkan bahwa bisa jadi ada seseorang yang memegang dengan erat Idealismenya, bahkan sudah menjadi darah dan dangingnya. Hanya saja kemapanan ekonomi sangat membantu untuk memfilter potensi seorang pelaku politik melacurkan dirinya kepada mafia politik.

Sehingga cukup penting kemudian seseorang mapan dulu secara ekonomi (baca: supaya tidak mudah dibeli) sebelum ikut andil dalam kontestasi politik.

Saya menulis ini sebagai sebuah bentuk proteksi pemuda khususnya Mahasiswa terhadap prilaku politik dilingkungan saya yg bisa dibilang picik. Tidak berlebihan kiranya ketika saya katakan bahwa secara tidak langsung kita sudah merampas kemerdekaan berdemokrasi saudara-saudara kita.

Ok fine!
Mungkin anda bisa bilang ini adalah kemerdekaan saya, jangan urusi.
Tapi anda juga harus faham, bahwa kemerdekaan bukan berarti bebas nilai sampai harus merampas kemerdekaan orang lain.

Selain dari itu, saya berharap tulisan ini juga bisa jadi kacamata kita bersama, untuk melihat siapa yang adil dan dzalim dalam berpolitik disekeliling kita.

Terahir saya mengajak kepada semua pemuda dan mahasiswa untuk menjadi Agen politik bersih yg digaji langsung oleh Nurani akan cinta pada NKRI.

Apalagi dalam waktu dekat ini Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak, dan bahkan diwacanakan pemilihan kepala desa juga aka dilaksanakan secara serentak. Terkhusus untuk Kabupaten Mamuju.

Mari bersama-sama kita kawal pesta demokrasi didaerah kita, sebagai makhluk ampibi ditengah-tengah masyatakat ini adalah tugas kita. Toh pesta demokrasi ini juga untuk rakyat. Pengawal yg paling baik adalah pengawal yg berintelektual, siapa dia?
KITA!.

Oleh : Nanang Wahidin (Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Kalukku).
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saat ini masyarakat Sulawesi Barat tengah sibuk membincangkan upaya pemerintah yang berniat mengganti nama Bandara Tampa Padang dengan nama salah satu nama Pahlawan. Upaya Pemerintah itu sempat dilontarkan ke publik melalui beberapa media lokal.
 
Hal ini muncul kembali sejak beberapa bulan lalu sempat hangat diperbincangkan setelah lepasnya pesta demokrasi di tanah Malaqbi Sulawesi Barat ini yang mengakhirinya dengan dilantiknya Ali Baal Masdar (ABM) sebagai Gubernur dan Eni Anggraeni Anwar Sebagai Wakil Gubernur Sulbar Periode 2017-2022.
 
Hal tersebut sungguh sangat terkesan dipaksakan oleh ambisi seseorang dan kelompok tertentu yang dibungkus dengan kekuasaan Pemerintah.
 
Kalau kita menengok ke belakang soal asal muasal keberadaan Bandara Tampa Padang itu maka kita tentu tidak melepaskan pejual lokal Punggaha Malolo yang bermarkas di Benteng Kassa Kecamatan Kalukku. Raja Benteng Kassa dengan tegas mengatakan sejengkal tanah pun Belanda tidak boleh memilikinya meski nyawa taruhannya.
 
Hal demikian menerangkan betapa masyarakat setempat begitu berjuangan mempertahkan wilayahnya dari para penjajah, termasuk nama tempat berlabuhnya kapal para pedagang di pesisir pantai Tampa Padang.
 
Seiring berjalannya waktu Tampa Padang dipilih untuk dijadikan sebagai tempat pendaratan pesawat militer sehingga tanah adat masyarakat setempat itu pun digunakan.
 
Di masa pemerintahan di Sulawesi Barat ini pun berganti hingga tepilihlah Bapak H. Anwar Adnan Saleh sebagai Gubenur defenitif pertama di Sulawesi Barat ini, perjuangan beliau dalam melobby anggaran demi kelanjutan pembangunan Bandara Tampa Padang tersebut terus dilakukan hingga berlanjut pada periode kedua Bapak H. Anwar Adnan Saleh.
 
Menjelang akhir masa jabatan, Pak Anwar memang sempat mencuat upaya penggantian nama bandara tersebut namun dengan tangan dingin Pak Anwar nama Bandara Tampa Padang tidak diganti sebab beliau paham betul aspek sejarah, dan sosial keberadaan Bandara Tampa Padang itu.
 
Dan kini, upaya yang sama terhembus kembali ke permukaan publik dengan maksud menggantikannya dengan nama Pahlawan, sedangkan sesungguhnya bukan sebuah keharusan sebuah Bandara bernamakan Pahlawan.
 
Coba kita buka literatur Daftar nama-nama bandara dan kelasnya maka kita akan menemukan beberapa nama Bandara kelas Internasional dinamakan diambil dari nama daerah seperti Bandara Internasional Sentani di Jayapura, atau Komodo di Manggarai Barat.
 
Ada juga di kelas Bandara Domestik seperti Bandara Bireun di kota Bireun (Aceh), Bandara Kuala Batu di Blang Pidie serta banyak lagi dalam catatanku.
 
Dan kalau pun ingin dipaksakan untuk memilih nama Pahlawan maka kenapa bukan Pahlawan Asal Kalukku Seperti Punggaha Malolo, Atau dari Mamuju Ahmad Kirang, maka hal inilah yang membuat masyarakat menilai upaya tersebut berangkat dari ambisi yang salah atau keliruh.
 
Di sisi lain, pemerintah belum menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayarkan harga ganti rugi tanah warga, tentu hal demikian akan semakin memicu amukan masyarakat sehingga potensi konflik itu terbentuk, masih wajarlah kalau disosialisasikan khususnya dengan masyarakat telebih dahulu soal ganti rugi tanah dan niat mengganti nama bandara.
 
Namun hal itu tidak dilalukan, justeru hilangnya kabar kejelasan waktu pembayara ganti rugi tanah kini yang muncul malah penggantian nama Bandara, kan lucu dan tak dewasa.
 
Sehingga saya selaku salah satu pemuda yang berasal dari kalukku meminta dengan hormat keinginan tersebut diurungkan sebab akan meciptakan kegaduhan yang diperkirakan akan berujung pada penghentian aktifitas Bandara.
 
Saya pun akan melakukan koonsolidasi besar-besaran kepada masyarakat untuk melakuka aksi besar-besaran dan menduduki kantor Gubernur Sulbar jika masih saja dipaksakan.
 
Yang harus dipikirkan oleh pemerintah yang baru itu adalah memprioritaskan pembayaran lahan masyarakat dan peningkatan mutu sarana dan prasarana bandara Tampa Padang. Itu point subtansi yang harus diperhatikan.

Oleh: Givan Andra Pratama,ST (Mahasiswa Pascasarjana STIE AMKOP)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Proses pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi. Maka dari itu, pembangunan suatu daerah memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya baik SDM, SDA dan Teknologi.
 
Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan sedangkan kemajuan teknologi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan pertumbuhan ekonomi dan daerah.
 
Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia adalah mutu  Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik,untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun.
 
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peran dalam pembangunan, karena akan mendidik Sumber Daya Manusia yang berwawasan dan tenaga kerja professional yang mampu terampil untuk melaksanakan tugas pembangunan daerah. 
 
oleh karena itu Sumber Daya Manusia bagian terpenting Sebagai Pilar suatu Pencapaian Pembangunan
 
Sumber daya alam pada dasarnya merupakan asset yang dimiliki suatu daerah yang meliputi kekayaan alam seperti kesuburan tanah, hasil hutan, hasil pertanian, hasil laut dan tambang yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu daerah, terutama dalam hal penyediaan bahan baku dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah.
 
Teknologi dalam pembangunan merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi dianggap sebagai sumber yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan. Teknologi merupakan upaya untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal tersebut dalam dunia pemasaran atau bisnis disebut manejemen produksi. 
 
Manejemen produksi menjadi hal yang menentukan masa depan suatu Negara atau daerah. Karena bagaimanapun kekayaan SDA suatu Negara atau daerah, jika SDM atau manejemen produksi tidak baik, maka daerah atau Negara itu tidak akan bisa survive. Kesimpulannya, bahwa setiap kekayaan SDA yang ada dalam suatu Negara, tidak akan bermanfaat secara signifikan bagi Negara itu kalau tidak dibarengi dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. (**).

Oleh: Manaf Harmay (Pimpinan Redaksi WACANA.Info)
 
INFOSULBAR.COM, Opini Momentum Pemilukada Sulawesi Barat tersisa kurang dari sebulan lagi bakal digelar. Ketiga Pasangan Calon juga terus memanfatkan masa kampanye untuk menebar janji, menjual program serta menyuarakan visi dan misinya kepada publik.
 
Dari panggung kampanye satu ke panggung kampanye lainnya, Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta, Salim S Mengga-Hasanuddin Mas'ud, serta Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni telah perform di depan publik. Dengan ke-khasannya masing-masing, atau dengan tim hore hingga deretan artisnya masing-masing. Hingga tulisan ini dibuat, masa kampanye itu masih diberikan kepada enam figur terbaik yang ikut ambil bagian di Pemilukada Sulawesi Barat, 15 Februari 2017.
 
Hal lain yang juga mesti kita pikirkan bersama ialah jangan sampai momentum lima tahunan tersebut justru merusak kegembiraan yang telah sering kita nikmati bersama. Mungkinkah...?
 
Pemilukada merusak kegembiraan kita semua bukan hal yang mustahil untuk terjadi. Lihat, bagaimana di antara kita sendiri secara terang terangan saling lempar kebencian. Di ruang nyata, atau bahkan di dunia maya. Saling hardik, saling benci, hingga saling rusak di atara kita begitu terasa. Semua hal itu dilakukan hanya karena alasan beda pilihan politik di antara kita.
 
Coba kita renungkan bersama, hanya karena beda pilihan di Pemilukada, bangunan persaudaraan, kegembiraan, serta kesenangan yang selama ini telah kita pelihara lantas porak poranda karena alasan Pemilukada. Betapa ruginya kita sekalian...
 
Di tempat nongkrong seperti Warkop misalnya. Ia yang harusnya menjadi tempat membuktikan eratnya persaudaran, atau betapa menyenangkannya hari yang kita lalui, justru berubah tegang, tak nyaman lagi hanya karena beda pilihan politik. Padahal segala bentuk perbedaan dalam hidup ini merupakan sebuah keniscayaan. Bukankah agama juga menjaminkan hal itu ?.
 
Seorang kawanku misalnya. Ia kini tampil jauh berbeda dengan apa yang aku kenal dulu. Lama aku berteman dengannya. Setahuku ia tak seperti itu. Kini, di laman media sosialnya dengan mudah aku melihat ciutan-ciutan tentang kebenciannya pada salah satu Pasangan Calon. Meski tak ada satu pun yang berani menjamin bahwa figur yang ia bela mati-matian itu jauh lebih baik.
 
Tulisan ini bukan untuk mengarahkan pilihan politik kita ke salah satu Pasangan Calon manapun. Tidak sama sekali. Membela akal sehat kita semua, itulah maksud daru tulisan yang aku buat di salah satu bangku di Ngalo Rock Cafe, Mamuju ini.
 
Iya akal sehat. Kita sekalian yang selama ini sudah cukup nyaman dengan hal positif yang telah berhasil buat kita senang-senang bersama, jangan dirusak hanya karena beda politik di Pemilukada. Jika bangunan kesenangan di antara kita itu sudah kokoh, lantas kita rusak hanya karena momentum Pemilukada, anda sehat ?.
 
Jika kita sekalian sepakat untuk mengagungkan akal sehat, bukankah jauh lebih baik jika yang kita bela adalah kewarasan kita. Hak-hak kita untuk disejahterakan sebagai warga negara, itu yang harusnya disuarakan dan selayaknya memenuhi dinding-dinding laman media sosial kita. Bukan memproklamirkan kebencian.
 
Beda pilihan di momentum politik seperti Pemilukada wajar-wajar saja. Kelirunya jika ia dibumikan dengan kian memperuncing perbedaan itu hingga saling lempar kebencian di antara kita. Bukankah jauh lebih menyenangkan jika perbedaan pilihan tersebut kita wujudkan dengan debat program, adu argumentasi soal visi dan misi. Bukan saling hardik.
 
Pertanyaannya sekarang, sementara ketiga pasang calon itu sedemikian lenturnya, sedemikian akrabnya satu dengan lainnya, haruskah kita bertikai dan kehilangan kewarasan kita sebagai Sulawesi Barat yang menyenangkan dengan saling membenci dan memaki?
 
Mungkin benar. Kita terlampau sibuk pada figurnya secara bersamaan kita lupa tentang programnya. Kita selalu terjebak pada sentimen hati dan lupa akan kewarasan nurani, kegembiraan hati.
 
Kegembiraan hilang, berubah menjadi pertengkaran.
 
"Ayo memilih untuk Sulbar yang jauh lebih baik. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Semoga, Pilkada ini meninggalkan berkah buat kita semua, bermanfaat bagi kita semua," harap Ketua KPU Sulawesi Barat, Usman Suhuriah pada putaran pertama debat publik Pasangan Calon
Pemilukada beberapa waktu lalu.
 
Mari mengikuti tiap tapak pelaksanaan Pemilukada di Sulawesi Barat dengan se bahagia mungkin. Menjaga kegembiraan di antara kita dengan menempatkan perbedaan pilihan di alam kewarasan kita. Bukan membiarkan ia berkelindan di luar akal sehat kita sekalian. Semua demi Sulawesi Barat yang sama kita cintai bersama.
 
Kawan's, tetaplah positif, tetaplah bersenang-senang...
 
(Tulisan Ini Terinspirasi Dari Ulasan News Assitant Managing Editor
Kompas, Heru Margianto).

Oleh: Santa S.Ip (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia)
 
INFOSULBAR.COM, Opini “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, sejatinya ialah ajang kontestasi Ide, gagasan, program, dan visi serta misi untuk membawa Sulbar lebih baik dimasa yang akan dating. 
 
Sebaliknya, Pilkada  bukanlah kontestasi figur atau ketokohan seseorang, tetapi Dia yang mampu mendiagnosa permasalahan yang ada di Sulbar dan mengetahui obat untuk menyelesaikannya”
 
Apa Hakikat  Pilkada Yang Sesungguhnya?
Proses dan pelaksanaan resepsi pesta demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat akan berlangsung tanggal 15 Februari 2017. Pilkada merupakan sebuah singkatan dari pemilihan kepala daerah. Jika kita ingin jujur berkata, bahwa siapa sebenarnya kepala daerah itu, tentu adalah seorang pemimpin pemerintahan disuatu daerah otonomi. 
 
Dia punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya untuk mensejahterakan warga masyarakatnya sesuai dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Namun kalau dikaji lebih filosofis, tentu sesungguhnya kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh rakyat Sulbar pada tanggal 15 Februari nanti adalah merekalah yang disebut pelamar pekerjaan untuk melayani, mengayomi, melindungi, dan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Sulbardan daerahnya yang telah memilihnya. 
 
Jadi sejatinya Calon Wakil Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur yang sedang berjuang untuk menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, adalah mereka yang sedang melamar pekerjaan untuk melayani pemilik kedaulatan sesungguhnya, yang kita kenal dengan istilah “Kratos”. Mengapa demikian? Dalam literatur yang penulis sempat baca, sering ditemukan istilah demokrasi.
 
Dan Indonesia konon menganut paham demokrasi, bahkan dalam buku Samul P. Huntington yang berjudul”Gelombang Demokratisasi: Transisi Menuju Demokrasi” Mengatakan, bahwa hampir negara-negara di Dunia menyebutkan negaranya penganut demokrasi. Sama halnya Indonesia, sering disebut Negara penganut demokrasi yang juga relative tumbuh baik. Bahkan dalam hasil temuan IDI pusat, pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia berada pada angka 75,30%. Sementara Sulbar masih berada di angka 64, 64%. 
 
Secara etimologis kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya pemerintahan dan kratos artinya rakyat. Artinya suatu pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi adalah rakyatlah pemilik kekuasaan atau kedaulatan yang hakiki. Sementara menurut Abrahan Lincon (Presiden Amerika XVI) mengatakan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih oleh masyarakat Sulawesi Barat pada tanggal 15 Februari 2017 nanti adalah calon pelayan rakyat, karena rakyatlah Sulbarlah sesungguhnya pemilik kedaulatan tertinggi diwilayah itu.
 
Untuk Siapa Pilkada Sulbar?
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk satu periode pemerintahan kedepan adalah bagian dari upaya implementasi dan dsentralisasi demokrasi. Kenapa demikian? Bahwa dahulu Indonesia manggunakan sistem sentralisasi demokrasi, dimana seorang gubernur dan wakil gubernur mesti diangkat oleh presiden di pusat. Akibatnya banyak aspirasi masyarakat daerah yang dipimpinnya tidak sesuai dengan aspirasi pemimpinnya. 
 
Dalam konsep desentralisasi demokrasi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksankan pada tanggal 15 Februari 2017 nanti adalah sarana untuk memastikan bahwa masyarakat yang menjadi warga Provinsi Sulbar, dapat memilih dan mengangkat langsung pemimpinnya guna untuk mencari titik temu antara aspirasi rakyat atau kratos dengan pemerintah atau demos. 
 
Jadi, hakikat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Barat ialah untuk memastikan bahwa rakyat Sulbar dapat menentukan sendiri dan secara langsung nasib atau kesejahteraannya pasca pemilihan dengan cara memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka anggap, mereka percaya, mereka yakini akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah itu. 
 
Dalam momentum Pilkada Sulbar, saya mengatakan terjadi lompatan politik rakyat. Mengapa demikian? Karena pada momentum inilah masyarakat Sulbar menjadi fokus perhatian oleh para aktor politik, aktor pemerintah, para tokoh-tokoh yang aktif dalam proses demokrasi yang sedang berjalan itu. Khususnya masyarakat yang memiliki hak suara atau hak pilih. 
 
Mereka yang semula tak dilihat bagaimana mereka mengalami kekurangan pendapatan atas rendahnya daya tangkap ikan (profesi nelayan) karena minimnya bantuan pemerintah, mereka yang menggarap kebun, padi dll dengan swadaya karena tak ada bantuan pemerintah, mereka yang digunung-gunung, dibukit-bukit mencari sumber kehidupan karena untuk menghidupi anak dan istri lantaran tak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. 
 
Pada momentum pilkada mereka-mereka menjadi incaran, disuguhi dengan berbagai aneka tawaran baik yang dapat bernilai materi maupun non materi. Harusnya rakyat menyadari bahwa hak-hak dasar mereka sering diabaikan bahkan dirampas oleh perilaku koruptif. Pada momentum ini, harapan penulis agar masyarakat dapat menggunakan hak politinya secara obyektif.

Oleh : Anhar Toribaras (Aktifis/Jurnalis)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Saya orang paling jarang menulis panjang curhatan ke dalam media sosial. Tapi hari ini saya mencoba dan belajar memanfaatkan sosial media untuk mengutarakan kegelisahan saya akan sikap dan tindakan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. 
 
Pemuda selalu menjadi lokomotif penggerak akan sebuah perubahan besar, sejarah telah membuktikan itu, meski saya tak ingin menyebutnya satu persatu yang hanya akan menjadi kenangan sejarah pemuda masa lalu. Namun tidak jarang pula pemuda terjebak pada romantisme dan kepentingan kelompok dan golongan sehingga lupa hakekat perjuangan pemuda yang menjadi tonggak Sumpah Pemuda.
 
Disituasi bangsa saat ini yang terancam akan disintegrasi, ramai-ramai kembali memupuk kbhinnekaan yang menjadi pengikat antar etnis, suku dan agama, sepatutnyalah pemuda mengambil peran untuk itu, menumbuhkan sikap patriotisme, dengan kemampuan dan disiplin ilmunya.
 
Namun, tidak elok rasanya jika kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki itu terjebak pada hal-hal yang primordialisme ataupun perdebatan di media sosial yang tak berujuang atau menimbulkan damapak negarif, sebab banyak persoalan didaerah ini yang harusnya menjadi perhatian bersama. Seperti persoalan lingkungan, petani, upah buruh, kaum miskin kota, pendidikan dan kesehatan.
 
Apalagi Sulawesi Barat dihadapkan pada daerah yang sedang menjalankan tahapan proses demokrasi, Pemilukada. Yang sedang mencari figur yang mampu menjadi pengayom bagi semuan masyarakat Sulawesi Barat yang majemuk.
 
Saat ini dan seterusnya semua pihak harus mampu menjaga semangat kebhinnekaan agar tidak terjadi gesekan yang dapat merusak nilai-nilai saling menguatkan 'Sipamandaq' yang menjadi semangat ber Sulawesi Barat dalam bingkai Republik Indonesia. Sebab saat ini banyak orang bisa mengatasnamakan kelompok dan golongan, memakai atas nama hukum untuk saling menjerat (baca : menuntut), padahal itu masih dapat dibicarakan dengan baik, atau dimusyawarahkan, yang telah menjadi nilai dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, yang tertuang dalam Pancasila.
                                                                                             
Pemuda hari ini harusnya mampu mengambil peran positif dalam masyarakat, jika tidak ingin disebut hanya sebagai pemuda yang tanpa bentuk 'Anak Muda Palsu'. Pemuda harusnya mampu menggali dan menggalang potensi masyarakat yang berserak dan yang telah terkotak-kotak oleh pengelompokan identitas baik di ranah sosialnya ataupun politik.
 
 
Politik Pemuda itu bukanlah bersandar atas logika-logika politik kekuasaan yang selalu berbicara di ranah kalkulasi untung rugi semata melainkan harus tetap menyandarkan pada politik masyarakat sendiri, dimana kedaulatan kuasa rakyat akan berangkat dari kehendak rakyat.

Oleh: Prof Dr Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah)

INFOSULBAR.COM, OPINI — Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club, mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta. Karena semula audio-visual TVONE dari Yogya beberapa saat tidak berfungsi, sehingga saya tidak sempat mengikuti fatwa MUI yang juga dibacakan dengan penuh emosi malam itu. Baru belakangan saya dapat membaca isi fatwa itu melalui internet.

Dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina al-Qur’an dan menghina ulama dan harus diproses secara hukum. Tetapi malam itu, akal sehat saya mengatakan bahwa Ahok bukan orang jahat yang kemudian ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Yang menghujat saya cukup banyak, yang membela pun tidak kurang. Semua berdasarkan fatwa MUI yang tidak teliti itu. Semestinya lembaga sebagai MUI mestilah menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab.

Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri via internet, keterangan lengkap Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 adalah sebagai berikut: “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya…” Perhatikan dengan seksama kutipan ini, apakah memang terdapat penghinaan terhadap al-Qur’an? Hanya otak sakit sajalah yang berkesimpulan demikian. Apalagi jika sampai menista Langit., jauh dari itu. Perkara dikesankan menghina ulama, saya tidak perlu bicarakan di sini, karena memang dalam sejarah Muslim sering bermunculan ulama jahat, penjilat penguasa dengan fatwa-fatwa murahannya.

Pokok masalah di sini adalah pernyataan Ahok di depan publik di sana agar “jangan percaya sama orang…karena dibohongin pakai surat surat al-Maidah 51.” Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat al-Maidah 51 itu bohong. Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Bung Zuhairi Misrawi dalam pembicaraan telepon dengan saya pada 3 Nopember 2016 mengatakan bahwa di beberapa masjid di Jakarta sudah lama dikobarkan semangat agar rakyat tidak memilih Ahok dalam pilkada 2017 karena dilarang oleh ayat di atas. Bagi saya, apakah Ahok terpilih atau tidak terpilih bukan urusan saya. Itu sepenuhnya urusan para pemilih DKI.

Saya tidak akan memasuki perang penafsiran tentang ayat itu. Pusat perhatian tulisan ini adalah bahwa tidak benar Ahok telah menghina al-Qur’an berdasarkan kutipan lengkap keterangannya di Pulau Pramuka di atas. Fatwa gegabah MUI ini ternyata telah berbutut panjang. Demo 4 Nopember 2016 adalah bentuk kongkretnya. Semoga demo itu akan berlangsung tertib, aman, dan damai. 

Tetapi jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, MUI harus bertanggung jawab, karena gara-gara fatwanya, demo itu digelar. Kelompok garis keras merasa dapat amunisi untuk tujuan duniawinya. Kekerasan telah jadi mata pencarian. Adapun beberapa politisi yang membonceng fatwa ini, itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan politik kekuasaan dalam rangka pilkada DKI Feb. 2017. Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil!

Tulisan yang senada dengan ini dapat dicari di internet, seperti ditulis oleh Ahmed Zainul Muttaqien di bawah judul: “Soal Kalimat Ahok,” dan tiga artikel Zuhairi Misrawi dengan beberapa judul yang saling berkaitan.

Yogyakarta, 3 November 2016

Oleh: Ratiningsih (Aktivis Muda NU)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Dewasa ini kita telah mengadopsi banyak hal yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya yang saya maksud adalah banyaknya paham liberal yang menggeser nilai-nilai kebhinnekaan yang tentunya mutlak menjadi hal yang wajib bagi kita warga negara Indonesia.
 
Aksi 4 November yang dikatakan sebagai “Aksi Damai Menyelamatkan Islam II” itu sebenarnya butuh dipertanyakan. Katanya aksi ini untuk menyelamatkan agama islam, memangnya agama islam akan dihapuskan? Katanya aksi ini untuk menyelamatkan ummat islam.
 
Memangnya ummat islam akan segera punah? Katanya ummat islam yang tidak ikut dalam aksi ini adalah pengkhianat, dari mana ukurannya ummat islam yang tidak ikut aksi ini adalah pengkhianat hanya karena tidak terprovokasi oleh propaganda buatan manusia sendiri? Hahaaaa saya kadang-kadang tertawa mendengar hal-hal yang sepele seperti ini. Terlalu dangkal kita menelaah kemajemukan Nusantara jika persoalan Ahok saja akan membawa perpecahan bahkan kerusuhan yang parah.
 
Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sedikit berdiskusi tentang pernyataan Ahok tentang QS. Al Maidah, ayat 51, kita bisa lihat vidionya di sosial media. Dia mengatan “Bisa saja bapak/ibu gak bisa pilih saya karena dibohongin oleh surat Al Maidah ayat 51”.
 
Kalimat Ahok inilah yang kemudian menjadi kontroversi dikalangan mukmin, Menurut saya memanglah sebuah kekeliruan jika Ahok menyakan hal tersebut terlebih lagi karena dia adalah seorang yang tidak mengimani Al-Quran Alkarim. Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut Ahok kemudian melakukan jumpa pers dan melakukan klarifikasi.
 
Dalam pertemuan itu Ahok menegaskan permintaan maafnya kepada kita semua jika pernyataannya itu menyinggung ummat islam, lalu dia sedikit bercerita tentang pengalamannya dalam kontestasi politik yang tidak hanya terjadi di Jakarta bahwa tidak sedikit rival politiknya yang menggunakan doktrin keyakinan atau ayat-ayat untuk menjatuhkan dirinya dihadapan para konstituen atau masyarakat.
 
Dalam hal ini Ahok tidak bermaksud menistakan ummat ataupun agama islam, dia hanya berbicara pada konteks sosialnya lalu kemudian itupun memicu dirinya untuk menyadarkan rival politiknya atau masyarakat luas bahwa berhenti menggunakan doktrin agama dalam kontestasi politik.
 
Di dalam sebuah forum Nusron Wahid pernah mengatakan juga bahwa “Indonesia ini adalah negara Pancasila, agama Islam ataupun hukum-hukum Islam haruslah kita hormati dalam konteks ranah privat tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada yang namanya konsensus bersama.
 
Sebagai negara pancasila entah muslim ataupun non-muslim berhak menjadi pemimpin olehnya itu hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik" Selain itu kitapun harus kembali merefleksi bahwa Ahok telah meminta maaf, kualitas keimanan atau keislaman kita patut dipertanyakan jika kita tidak mampu memaafkan kekeliruan yang dilakukan Ahok, kalaupun hal yang dilakukan Ahok ini menurut beberapa orang tidak bisa ditolerir menurut saya sebagai warga negara yang baik yang diatur oleh hukum yah silakan hal ini dilaporkan dan diproses oleh hukum yang berlaku.
 
Jika mungkin hal-hal yang saya sampaikan belum cukup untuk membangkitkan jiwa pancasila kaum radikal negeri dalam menganalisa masalah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa fakta yang terjadi di luar negara kita. Siapa yang tidak familiar dengan kota London yang merupakan ibu kota Inggris, bendera negara menggunakan tanda salib dan mayoritas penduduknya beragama Kristen sekarang dipimpin oleh seorang muslim bernama Sadiq Khan.
 
Selanjutnya sangat jelas bahwa Republik Lebanon itu adalah salah satu negara yang berada di Timur Tengah, motto negaranya adalah “Kulluna lil-watan, lil-ula, lil alam” (Kita semua untuk negara, untuk kemuliaan, untuk bendera). Sebuah negara yang menjadikan semua simbolik negaranya dari bahasa Arab dan mayoritas penduduknya adalah muslim pada tahun 2008 memilih seorang presiden ke-15 yang beragama Maronit Khatolik bernama Michel Sulaiman.
 
Selanjutnya Republik Islam Pakistan yang mulai dari nama sampai pada lambang negaranya sangat memperlihatkan bahwa mereka adalah negara Islam. Lagi-lagi penduduknya adalah 96,4 % beragama Islam, pada tahun 2016 mengangkat seorang Mentri Federal Untuk Hak Asasi Manusia bernama Kamran Michel dan sebelumnya dia adalah seorang Senator.
 
KM berasal dari partai politik Liga Muslim Pakistan padahal dia adalah serang yang beragama Kristen. Kemudian Turky yang juga adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim yaitu 96,5 % dan dewasa ini salah satu kota madya yang bernama Mardin dipimpin oleh seorang politisi perempuan bernama Februniye Akyol yang merupakan penganut Ortodoks Suryani.
 
Selanjutnya ada nama Leopord Sedar Sengor, ada Alees Thomas Samaan dan masih banyak lagi jika kita ingin lebih banyak belajar dan mencari literaturnya. Pernah juga Rasulullah SAW menerima kaum nasrani dan secara damai yang bertamu di masjid Nabawi, Madinah dan beliau mengijinkan mereka beribadah di masjid itu.
 
Setelah menguak beberapa fakta sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa kondisi hari ini, saya ingin mengemukakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian yang ikut andil dalam aksi 4 november kemarin. Sedalam, setinggi atau seluas apa keimanan yang kalian miliki dalam ber’islam dibandingkan dengan mulai dari unsur pimpinan sampai pada masyarakat secara umum dari mereka yang berasal dari negara-negara islam itu?
 
Kira-kira jika ukurannya bukanlah keimanan karena itu harus dihormati dalam ranah privat antara seorang hamba dan Tuhannya, maka hal apa yang menjadi pertimbangan yang membuat mereka atau bahkan Rasulullah SAW melakukan hal setoleran itu? Yang terakhir, sebenarnya yang berpancasila, yang binneka tunggal ika, yang majemuk itu kita atau mereka?
 
KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pernah mengatakan “Penghina agamamu tidak akan membuat agamamu hina, tapi reaksi dan tindakan anarkismu yang mengakibatkan agamamu menjadi hina”.
 
Dalam merespon beberapa ajakan demonstrasi atau aksi damai atau apapun namanya dari beberapa oknum atau kelompok haruslahmelalui proses diskusi yang baik, selanjutnya pun dianalisa secara cermat. Jangan sampai kita hanya dijadikan boneka demi tercapainya tujuan terselubung dari beberapa orang atau kelompok, jika ada.
 
FPI secara kelembagaan menyeruka ajakannya dengan kalimat “aksi damai” dengan dalih atau doktrin keyakinan, akhirnya dalam aksi damai yang mereka gembosi itu realita yang kita temui adalah kekacauan dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Dalam aksi damai ini, siapa yang harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh massa aksi, kerusakan infrastruktur, dll?
 
Saya sama sekali tidak berniat untuk menyudutkan beberapa orang atau kelompok dalam kejadian ini tapi dalam beberapa ruang diskusi memanglah harus kita perjelas lagi bahwa yang melakukan propaganda atas kekisruhan yang terjadi tidak bisa kita diamkan. Bahwa kita ini adalah negara majemuk dengan semua keragaman yang terdapat di dalamnya, bahwa kita adalah Negara Pancasila yang kita diikat oleh Binneka Tunggal Ika yang harusnya disatukan oleh perbedaan-perbedaan itu.
 
Masuk akal tidak, kita harus menghancurkan Indonesia hanya karena hal yang sepele seperti ini? Haruskah kita terpecah-belah hanya dari satu hal saja? Tolong berpikirlah tentang sesuatu lebih universal, Indonesia bukan hanya Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke, Indonesia pun bukan hanya Islam. Ingat, Indonesia Merdeka dan dipertahankan kemerdekaannya bukan oleh segolongan saja, tetapi oleh kemajemukan Bangsa ini.
 
Wallahulmuwafieq IlaaAqwamitthorriq..

Oleh: Sulaiman Teddu (Wakil Ketua Bidang OKK DPD I KNPI Sulawesi Barat)
 
INFOSULBAR.COM, Opini — Kiprah dan peran sentral kaum muda dalam etalase perjuangan pada bingkai sejarah tertulis dengan tinta emas. Kaum muda dalam mengisi baik era perjuangan maupun era pembangunan menunjukkan dominasi positif dalam mewujudkan eksistensinya.
 
Keberadaan kaum muda adalah warna kontras yang membangun ruang dinamika tersendiri dalam mengimplementasikan peran sebagai the guardian of value, meskipun eksistensi tersebut terus dibayang-bayangi oleh otoritas kaum tua. Tetapi hal ini tidak menjadi hambatan dalam melakukan geliat-geliat sosial, hal ini untuk menampik opini Antonio Gramsci yaitu “Ada suatu waktu di mana terjadi krisis otoritas – krisis hegemoni dimana yang tua sudah mati dan yang muda belum lahir.”
 
Generasi muda memiliki posisi yang penting dan strategis karena menjadi poros bagi punah atau tidaknya sebuah negara, Benjamine Fine dalam bukunya 1.000.000 Deliquents, mengatakan “a generation who will one day become our national leader. Ini menjadi suatu legalitas bahwa generasi muda adalah merupakan pemegang estafet kepemimpinan suatu waktu kelak. Kehadirannya adalah suatu harapan dalam menapak setiap jejak sejarah bangsa menjadi hal yang paling penting diperankan oleh generasi muda. Secara bersama-sama kapabilitas tentu menjadi prasyarat utama generasi muda dalam mewujudkan tanggung jawab.
 
Eksistensi kaum muda menjadi penting untuk mendapatkan ruang dalam dimensi sosial sejak dini, karena akan menjadi penetrasi awal dalam melakukan dinamika pembangunan. Selain itu menjadi harapan agar kaum muda sebagai kandidat new leader tidak ambigu dalam ritme kehidupan yang kian dinamis. Realitas yang selalu mengalami perubahan menjadi ujian bagi generasi muda dalam memainkan peran-peran strategisnya.
 
Peran strategis yang diemban oleh generasi muda harus selalu bertitik tolak pada dua dimensi yaitu nilai (value) dan sistem nilai (value system). Maka secara adhoc generasi muda harus mampu menterjemahkan nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat yang tertindas.
 
Nilai-nilai di atas dari setiap zaman tentu memiliki arti dan implementasi berbeda, sehingga kaum muda harus mampu merelevansikan dengan dimensi kehidupan kekinian. Karena jika terjadi ketidak mampuan mendefenisikan nilai tersebut oleh generasi muda, maka tidak mustahil akan menjadikan generasi muda terjebak dalam manipulasi kepentingan elite (depolitisasi) dan cekaman pragmatisme. Terjebaknya generasi muda pada konteks tersebut akan menjadi kontadiksi bagi perannya dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi.
 
Keterlibatan generasi muda dalam setiap moment social change menjadi bukti kongkret bahwa generasi muda memiliki peran sentral di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menjadi kemutlakan bagi generasi muda untuk senantiasa menjaga idealismenya di setiap gerak langkah yang dilakukan. Pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan generasi muda memang tak bisa dihindari. Pasalnya, pada diri kaum muda terdapat sifat-sifat intelektualitas dalam berpikir dan bertanya segala sesuatunya secara kritis dan merdeka serta berani menyatakan kebenaran apa adanya.
 
Perkembangan zaman semakin maju, kemudian menjadi hal yang lumrah dimana dimensi sosial yang menjadi fokus sebagian besar generasi muda adalah Politik praktis. Keterlibatan generasi muda pada ranah pragmatisme ini menjadi tren tersendiri seiring dengan ruang demokrasi yang makin terbuka. Hampir semua sesi hajatan demokrasi baik legislatif maupun eksekutif (Pilpres, Pilgub, pilkada sampai pilkades). Kaum muda menjadi garda terdepan dalam berbagai fungsi. Fungsi yang di maksud antara lain : 1) sebagai aktor, dari berbagai hajatan demokrasi banyak kaum muda yang melibatkan diri sebagai aktor (baca kandidat) yang mencoba menjadi kompetitor dalam ajang demokrasi. Ini mencerminkan eksistensi kaum muda dalam menempatkan diri pada peran-peran strategis dalam dinamika pembangunan. 2) sebagai suksesor, peran ini juga banyak di lakoni oleh sebagian besar kaum muda, kiprah ini menjadi ruang ekspresi bagi kaum muda dengan berbagai espektasi.
 
Implementasi peran-peran di atas menuntut kaum muda untuk terus memahami eksistensi dan nilai dan sistem nilai. Ketidak mampuan dalam mendefenisikan nilai dan sistem nilai dalam kehidupan sosial inilah yang kemudian menjadi jebakan bagi kaum muda dalam cekaman pragmatisme. Ketidak mampuan menempatkan diri dalam dimensi sosial masyarakat menjadikan kaum muda terlena dalam politik praktis dan manipulasi depolitisasi. Realitas ini menempatkan kaum muda sebagai subbordinat kekuasaan yang kontradiksi dengan nilai yang seharusnya menjadi agenda perjuangan kaum muda.
 
Cekaman pragmatisme menjadi “penjara” atas kemerdekaan kaum muda dalam melakukan kotrol sosial. Afiliasi dengan penguasa menjadi kungkungan dalam mengontrol dan mengoreksi perilaku-perilaku politik penguasa yang telah mengalami distorsi. Sehingga kaum muda menjadi ambigu dalam menatap realitas sosial, paling tidak menjadi pesimistis dalam memaknai keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat yang tertindas. Dan yang paling krusial adalah menjadi corong dan tameng bagi kelompok penguasa tirani, karena keberpihakan secara politik ataupun sosial sehingga idealisme menjadi luntur.
 
Bertitik tolak dari realitas di atas, maka perlu dilakukan upaya menjernihkan kembali idealisme kaum muda yang sudah luntur karena cekaman pragmatisme, dengan menelisik kembali peran semua institusi yang menata dan membina kaum muda baik secara formal maupun non formal. Eksistensi lembaga yang menjadi pusat kaum muda melakukan proses dialektika harus di review ulang, untuk menata regulasi internal yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional kaum muda. Sebagai Guardian Of Value, generasi muda hendaknya melakukan upaya reorientasi peran dalam konteks kekinian.
 
Peran-peran kaum muda dalam konteks kekinian semakin kompleks, peran tersebut antara lain :
Pertama, saatnya pemuda menempatkan diri sebagai agen sekaligus pemimpin perubahan. Pemuda harus meletakkan cita-cita dan masa depan bangsa pada cita cita perjuangannya. Pemuda atau generasi muda yang relatif bersih dari berbagai kepentingan harus menjadi asset yang potensial dan mahal untuk kejayaan dimasa depan. Saatnya pemuda memimpin perubahan.
 
Pemuda atau generasi muda yang tergabung dalam berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki prasyarat awal untuk memimpin perubahan. Mereka memahami dengan baik kondisi daerahnya dari berbagai sudut pandang. Kemudian proses kaderisasi formal dan informal dalam organisasi serta interaksi kuat dengan berbagai lapisan sosial termasuk dengan elit penguasa akan menjadi pengalaman (experience) dan ilmu berharga untuk mengusung perubahan.
 
Kedua, pemuda harus bersatu dalam kepentingan yang sama (common interest) untuk suatu kemajuan dan perubahan. Tidak ada yang bisa menghalangi perubahan yang diusung oleh kekuatan generasi muda atau pemuda, sepanjang moral dan semangat juang tidak luntur.
 
Namun bersatunya pemuda dalam satu perjuangan bukanlah persoalan mudah. Dibutuhkan syarat minimal agar pemuda dapat berkumpul dalam satu kepentingan. Pertama, syarat dasar moral perjuangan harus terpenuhi, yakni terbebas dari kepentingan pribadi dan perilaku moral kepentingan suatu kelompok. Kedua, kesamaan agenda perjuangan secara umum Ketiga, terlepasnya unsur-unsur primordialisme dalam perjuangan bersama, sesuatu yang sensitive dalam kebersamaan.
 
Ketiga, mengembalikan semangat nasionalisme dan patriotisme dikalangan generasi muda atau pemuda akan mengangkat moral perjuangan pemuda atau generasi muda. Nasionalisme adalah kunci integritas suatu negara atau bangsa. Visi reformasi seperti pemberantasan KKN, amandeman konstitusi, otonomi daerah, budaya demokrasi yang wajar dan egaliter seharusnya juga dapat memacu dan memicu semangat pemuda atau generasi muda untuk memulai setting agenda perubahan.
 
Keempat, menguatkan semangat nasionalisme tanpa harus meninggalkan jatidiri daerah. Semangat kebangsaan diperlukan sebagai identitas dan kebanggaan, sementara jatidiri daerah akan menguatkan komitmen untuk membangun dan mengembangkan daerah. Keduanya diperlukan agar anak bangsa tidak tercerabut dari akar budaya dan sejarahnya.
 
Kelima, perlunya kesepahaman bagi pemuda atau generasi muda dalam melaksanakan agenda-agenda Pembangunan. Energi pemuda yang bersatu cukup untuk mendorong terwujudnya perubahan. Sesuai karakter pemuda yang memiliki kekuatan (fisik), kecerdasan (fikir), dan ketinggian moral, serta kecepatan belajar atas berbagai peristiwa yang dapat mendukung akselerasi perubahan.
 
Keenam, pemuda menjadi aktor untuk terwujudnya demokrasi politik dan ekonomi yang sebenarnya. Tidak dapat dihindari bahwa politik dan ekonomi masih menjadi bidang eksklusif bagi sebagian orang termasuk generasi muda. Pemuda harus menyadari , bahwa sumber daya (resource) negeri ini sebagai aset yang harus dipertahankan, tidak terjebak dalam konspirasi ekonomi kapitalis.
 
Ketujuh, pemuda di Daerah seharusnya lebih berorientasi kepada upaya menjaga kualitas sumber daya alam disetiap daerah agar tetap dapat mempunyai daya dukung bagi pembangunan kedepan dan untuk persiapan bagi generasi mendatang.
 
Isu aktual tentang kerusakan lingkungan di daerah hendaknya menjadi perhatian serius dan utama mengingat eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang sudah dimulai sejak masa dulu hingga sekarang, dan sekarang malah makin dieksploitasi secara bebas dan besar-besaran tanpa memperhatikan aturan-aturan dan kelestarian lingkungan, akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran.
 
Dalam posisi inilah harusnya pemuda atau generasi muda dapat berperan menghentikan kerusakan dan mengajukan alternatif solusi yang cerdas bagi penyelesaiannya dan terutama sekali solusi terbaik bagi penghidupan rakyat pasca timah.
 
Saat ini suara, pemikiran dan tindakan nyata dari generasi muda atau pemuda, mahasiswa, akademisi atau dari golongan elite terpelajar nyaris tak terdengar, sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang perlu dikritisi secara arif.
 
Kedelapan, pemuda atau generasi muda harus dapat memainkan perannya sebagai kelompok penekan atau pressure group agar kebijakan-kebijakan strategis daerah memang harus betul-betul mengakar bagi kepentingan dan kemashlatan umat.
 
Dari pandangan mengenai pemuda tersebut, diharapkan para pemuda dapat membuka mata dan beranjak dari ”tidur panjang” dan kini saatnya pemuda membangun daerah sesuai kapasitasnya, sehingga akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik dan yang menjadi harapan masyarakat secara bersama.

Oleh : Maenunis Amin (Direktur Logos Research 'n Consulting)
INFOSULBAR.COM, Opini — Pilgub Sulbar jelang klimaks. Tahapan penjaringan partai telah usai, menyusul masing-masing partai telah menentukan calon Cagub-Cawagub usungan mereka.
 
KPU menjaring tiga Paslon pada hari terakhir pendaftaran. Ketiganya adalah SDK-Kalma yang didukung oleh Demokrat, Hanura, PKS dan PBB. ABM-Enny didukung oleh Gerindra, PDI-P, PAN, Nasdem, PKB, PKPI, PPP serta partai non parlemen Perindo. Sedangkan JSM-Hamas didukung oleh Golkar.
 
Selain Polman dan Mamuju, Majene menjadi kabupaten yang diprediksi akan menyajikan laga paling panas. SDK-Kalma memiliki kepentingan mempertahankan Majene, sedangkan ABM-Enny dan JSM-Hamas menargetkan suara maksimal di Dapil tengah Sulbar ini.
 
Peta Koalisi partai Pilgub 2017 mengalami perubahan radikal dibandingkan Pilkada Majene 2015. Meski mendapatkan Hanura dan PBB, akan tetapi Demokrat kehilangan dua mesin utama pemenangan Fahmi-Lukman, yaitu Golkar dan PDIP.
 
Golkar adalah mesin politik terpenting Kalma Katta maupun Fahmi Massiara. Partai yang membesarkan Kalma-Fahmi ini memilih untuk mendukung JSM-Hamas, yang berarti pula Lukman yang juga wakil Bupati Majene berada di posisi berlawan dengan kedua eks kolega politiknya tersebut.
 
SDK-Kalma mendapatkan 9 dukungan kursi Demokrat, PKS, Hanura dan PBB, sedangkan JSM-Hamas mendapatkan dua dukungan kursi Golkar di parlemen Majene.
 
ABM-Enny diuntungkan dengan koalisi besar partai pendukungnya. Pasangan ini didukung oleh 13 kursi di parlemen Majene. Selain itu, dua arus besar yang menjadi lawan politik Fahmi Massiara, akan merepotkan langkah Bupati Majene tersebut untuk meraih suara maksimal, ditambah lagi dengan keluarnya Golkar dari gerbong pendukung SDK-Kalma.
 
Variabel hasil rekapitulasi akhir perolehan suara di Pilkada Majene 2015 lalu adalah: 1. Drs Fahmi-Lukman, 40.451 atau 44,2%. 2. Arifin-Irfan, 20.953 atau 23,17% 3. Rizal-Mulyadi, 29.006 atau 32,6%
Dua kubu Rizal Sirajuddin dan Irfan Sulaiman telah menjadi koalisi besar mendukung ABM.
 
Jika perolehan di Pilkada Majene 2015 menjadi variabel terbuka bagi perolehan dukungan kotor SDK-ABM, maka kalkulasi akumulatif presentasenya adalah, SDK-Kalma 44% dan ABM-Enny adalah 55%. Tentu harus segera diberikan catatan bahwa, kalkulasi kuantitatif menjadi sangat mentah jika diuji dengan kualitatif mikro.
 
SDK lewat Kalma-Fahmi memiliki keunggulan mobilisasi terutama pada struktural kelembagaan dari SKPD sampai Desa, sedangkan JSM semakin siap untuk massifitas mobilisasi dengan kendaraan Golkar dan kesiapan kost politik yang semakin maksimal. Kondisi ini yang membuat ABM masih tetap harus bekerja keras.
 
Gerakan terstruktur, rekrutmen tepat sasaran serta pengolahan isu politik menjadi instrumen menentukan dinamisasi peta potensial strategis dan itulah penentu kalah-menangnya kandidat di akhir pertarungan.
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement