17
Sun, Dec
20 New Articles

INFOSULBAR.COM, Jakarta — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersama Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi, Usamah bin Muhammad mengadakan pertemuan, Selasa (14/11) di rumah Dinas Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.
 
Komitmen Kerajaan Arab Saudi untuk mengembangkan Islam moderat ditindaklanjuti oleh Usamah dengan menggandeng Nahdlatul Ulama (NU).
 
Dalam pertemuan tersebut, Kiai Said menyampaikan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mengembangkan Islam moderat dapat dimulai dengan menghormati dan memberikan jaminan Kebebasan bermadzhab kepada seluruh umat Islam dunia yang melaksanakan haji dan umrah di tanah haram.
 
Kepada Kiai Said, Usamah bin Muhammad menyampaikan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mengembangkan Islam moderat.
 
"Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita bekerja sama mengembangkan Islam moderat," kata Usamah seperti yang dikutip dari NU.OR.ID.
 
Sementara itu, Kiai Said mengatakan kepada Dubes Arab Saudi bahwa dirinya tidak mempersoalkan Pemerintah Arab Saudi.
 
“Yang saya tentang selama ini Wahabi alumni Arab Saudi yang mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan Muslim Indonesia," tegas Kiai Said.
 
Salah seorang Ketua PBNU H Muhammad Sulton Fatoni mengatakan, kira-kira tujuh tahun lalu Kiai Said memulai bersikap tegas dan kukuh menentang dan melawan keras Wahabi di Indonesia.
 
“Selama itu pula PBNU menutup komunikasi dengan Kedubes Arab Saudi,” jelas Sulton.
 
Hal itu, sambungnya, bermula dari peristiwa tokoh utama Wahabi berkata dan bersikap sombong dan congkak terhadap beberapa kiai saat acara resmi. Kiai Said tentu sangat geram namun masih bisa menahan diri.
 
“Kini ada indikator situasi di Arab Saudi membaik. Mereka bertekad mengembangkan Islam moderat. PBNU pun kembali membuka komunikasi dengan Kedubes Arab Saudi,” terang Sulton.
 
Islam moderat sudah lama dikembangkan oleh NU ke seluruh dunia untuk membangun perdamaian. Dalam hal ini, Kerajaan Arab Saudi mengakui reputasi NU sehingga perlu menggandengnya untuk mewujudkan misi tersebut secara global.

INFOSULBAR.COM, Nasional — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pantas mendampingi Joko Widodo (Jokowi) menjadi pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
 
"Cak Imin memiliki basis massa yang kuat pada kalangan umat Islam," kata Ray seperti yang dikutip dari TEMPO.CO.
 
Ray menuturkan Cak Imin diprediksi mampu mengalahkan bakal cawapres lainnya seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
 
Ray mengungkapkan cawapres dari kalangan sipil berlatar belakang politisi lebih berpeluang mendampingi Jokowi dibanding militer maupun akademisi.
 
Namun Ray mensyaratkan faktor elektabilitas dan basis massa yang tinggi menjadi modal utama seperti tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
 
Muhaimin Iskandar menurut Ray mengantongi modal lantaran memiliki basis massa yang kuat sebagai pemimpin organisasi umat Nahdliyin dan keponakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
 
"Syaratnya populer dan basis massa yang kuat jadi modal cawapres dari sipil unsur partai politik," kata Ray.
 
Selain itu, Ray mengungkapkan upaya Muhaimin bersanding dengan Jokowi tidak akan mudah sehingga roda organisasi PKB harus bekerja keras guna meraih suara maksimal di luar Pulau Jawa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
 
 

INFOSULBAR.COM, Nasional — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalah kader yang digadang-gadang Partai Demokrat untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2019. 
 
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, seperti yang dilansir dari TEMPO.CO, mengatakan, saat ini partainya sudah memutuskan akan mencalonkan AHY baik sebagai capres atau pun cawapres.
 
Lahir di Bandung, 39 tahun lalu, AHY yang juga putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terbilang pemain muda dalam kontestasi politik. 
 
Agus yang lulusan terbaik Akademi Militer 2000 ini meninggalkan karirnya selama 16 tahun di bidang militer dengan pangkat mayor untuk maju Pemilihan Gubernur DKI.
 
Berduet bersama mantan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, AHY yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan ternyata kalah dalam babak pertama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dimenangkan Anies Baswedan.
 
Menurut Syarif, peluang Demokrat mencalonkan AHY tergantung pada elektabilitasnya. Meski saat ini, AHY dan kader Partai Demokrat sedang termotivasi mensukseskan kebijakan partai itu. 
 
"Tapi lagi-lagi tergantung elektabilitas AHY," katanya.
 
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan, peluang Demokrat mengajukan AHY pada Pemilu Presiden 2019 tergantung pada bagaimana Demokrat sebagai Partai mampu menenuhi presidential treshold (PT) yang telah ditetapkan. 
 
"Bisa saja, tetapi itu tergantung pada presidential treshold tetap ada atau tidak. Kalau nanti dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi nanti Partai Demokrat bisa mengusung sendiri," kata Djayadi.
 
Peluang AHY, sepenuhnya menjadi orang nomor dua yaitu Cawapres 2019 dan akan mendampingi siapa, itu pun sepenuhnya tergantung pada elektabilitas AHY. Apalagi posisi Calon WakiL Presiden, sepenuhnya dianggap sebagai upaya menutupi kelemahan Presiden.
 
Misalnya saja AHY menjadi calon wakil presiden Jokowi, sepenuhnya tergantung dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan pertumbuhan ekonomi yang mampu ditampilkan pada awal 2019 nanti.
 
"Kalau itu tidak tercapai maka Jokowi tidak bisa leluasa memilih calon wakil presiden. Karena itu, dia harus mempertimbangkan orang yang mungkin menutupi kelemahannya," kata Djayadi.

INFOSULBAR.COM, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 menjadi Undang-undang.
 
Kini, Perppu tentang Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
 
Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017), kemarin. 
 
Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah.
 
Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
 
Kemudian 3 fraksi, yaitu PKB, Demokrat, dan PPP, juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu, Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.
 
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, sejumlah anggota Dewan menyampaikan pandangan. Sikapnya sama seperti sikap resmi tiap fraksi.
 
Sidang paripurna ini juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.
 
Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS, tetap tegas menolak.
 
Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perppu Ormas akhirnya disepakati menjadi UU.
 
"Dari total 445 yang hadir, setuju 314, 131 anggota tidak setuju. Maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi UU," kata Fadli sambil mengetuk palu tanda pengesahan.
 
Seperti diketahui, Perppu ini mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok dalam perppu ini adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. 
 
Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam.
 
Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar perppu itu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu Ormas dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review. 
 
Selain itu, HTI melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas. (Sumber:Detik.com).

More Articles ...