27
Tue, Jun
34 New Articles

INFOSULBAR.COM, Jakarta Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Barat, Ashari Rauf, menegaskan bahwa peran para Budayawan, tokoh adat dan nilai-nilai kearifan lokal seluruh daerah di Indonesia sangatlah penting dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme.

Hal itu disampaikan Ashari Rauf, di hadapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjenpol Suhardi Alius, di acara dialog dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BNPT dan FKPT, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/2) malam.

Menurut Ashari, dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di berbagai daerah, BNPT bersama FKPT hendaknya memaksimalkan peran para tokoh Budaya, dan terus menggalakkan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat.

"Saya percaya dan yakin, setiap daerah ada falsafah dan pesan-pesan budaya dari leluhur yang selama ini dilupakan banyak orang. Pesan dan falsafah ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan kita dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme. Misalnya kami di Sulbar, ada falsafah seperti siwali parri', siassayanni, mellete di atonganan, Sipakalaqbiq, mesa kada dipotuho pantang kada dipomate, lalla tassisaraq dan sebagainya. Ini penting dilestarikan dan digalakkan di masyarakat," tegasnya.

Selain peran para tokoh Budaya, menurut kader Gerakan Pemuda Ansor cabang Mamuju ini, keterlibatan pelajar, mahasiswa dan pemuda dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah maraknya radikalisme dan terorisme di Indonesia.

"Kedepan perlu juga kita libatkan anak-anak pelajar, mahasiswa dan pemuda di seluruh Indonesia. Sebab mereka rentan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok radikal. Nah, dengan melibatkan mereka menjadi volunteer (Relawan) pencegahan radikalisme terorisme, dengan wawasan kebangsaan yang baik, generasi kita kedepan akan semakin kuat menjaga dan terus mencintai Bangsa ini, " ucapnya.

Ashari berharap, kepada seluruh FKPT di seluruh Indonesia, termasuk BNPT harus memaksimalkan potensi para tokoh Budaya, melestarikan kearifan lokal dan mendorong generasi muda anti radikalisme terorisme.

"Olehnya sekali lagi, saya merekomendasikan, salah satu yang kita hasilkan dalam Rakernas ini adalah maksimalkan peran tokoh budaya dan lestarikan kearifan lokal kita. Kemudian perkuat generasi. Itu kunci upaya kita dalam mencegah radikalisme terorisme," katanya.

Sekadar diketahui, Rakernas FKPT dan BNPT ini dihadiri sekira 300 orang, terdiri dari 286 FKPT seluruh Indonesia dan jajaran BNPT. Hadir pula Imam Masjid Besar Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar serta sejumlah pakar dan tokoh-tokoh Nasional. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari, 21-24 Februari 2017.

Jakarta - Dewan Pers melakukan verifikasi dan sebanyak 74 media massa di Indonesia dinyatakan sudah terverifikasi. Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyatakan enam butir sikap terhadap verifikasi ini.

Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar menyatakan dia sudah menemui Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Dia merasa perlu meluruskan beberapa hal terkait dengan nama-nama media itu.

"Program ratifikasi Dewan Pers bukan hal baru. Ini amanat yang digariskan pada piagam Palembang tahun 2011," kata Ahmad di gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017) seperti dikutip Detik.com.

Ahmad menegaskan ke-74 nama media yang dirilis itu baru tahap awal dan masih akan ada tahap selanjutnya. Ahmad merasa perlu angkat bicara karena banyak temuan daftar nama itu disalahgunakan dan diedit sedemikian rupa oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Ada hal tertentu yang di luar kendali Dewan Pers. Yang 74 (nama media) itu surat undangan untuk mengikuti Hari Pers Nasional di Ambon," jelas Ahmad.

"Kemudian ada kalimat yang itu bukan dari Dewan Pers. Soal pembatasan itu, belum ada kesepakatan untuk ke sana," sambungnya.

Program verifikasi media ini, kata Ahmad, dilakukan untuk menciptakan iklim pers yang bersih dan sejuk di Indonesia. Meski demikian, dia mengatakan tidak ada paksaan bagi media-media untuk melakukan verifikasi.

"Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers, ini program kick off, program lanjutan piagam Palembang. Semuanya nanti akan dilakukan bagi yang bersedia. Kalau tidak, kami nggak maksa. Ini sukarela. Tujuannya untuk memberikan perlindungan," tutur Ahmad.

SPS juga menyoroti soal kemungkinan penerapan barcode bagi media yang sudah terverifikasi.

"Itu masih tentatif. Praktiknya tidak mudah, misal di koran, akan mengganggu sekali di halaman satu kalau ada barcode, nggak bagus buat desain," ungkapnya.

"Dari SPS, kami minta itu tentatif saja. Kalau dikasih barcode, masyarakat itu kan bisa scan dan langsung link ke website Dewan Pers. Kalau misalnya ada sekian ratus ribu yang scan itu, apakah website-nya sudah siap," imbuh Ahmad.

Dari pertemuan itu, SPS sebagai konstituen dari Dewan Pers menyatakan 7 sikap dari verifikasi tersebut. Berikut ini 7 poin sikap itu:

1. SPS meyakini bahwa daftar sekitar 74 perusahaan pers yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers adalah daftar tahap pertama, yang akan disusul tahap-tahap berikutnya.

2. SPS telah menerima penegasan bahwa Dewan Pers tidak menyampaikan secara terbuka nama-nama perusahaan pers maupun menyerahkan sertifikat standar perusahaan pers yang telah diverifikasi Dewan Pers, pada acara Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, 9 Februari 2017.

3. SPS dan Dewan Pers sepakat untuk melanjutkan program verifikasi perusahaan pers cetak yang selama ini sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini karena mandat Dewan Pers kepada SPS melalui SK Dewan Pers Nomor 01/SK-DP/111/ 2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak tanggal 24 Maret 2015, hingga kini masih berlaku.

4. SPS mengusulkan agar daftar perusahaan pers yang telah diverifikasi berikutnya dipublikasikan oleh Dewan Pers setiap tiga bulan sekali, baik melalui website Dewan Pers maupun dikomunikasikan kepada asosiasi perusahaan pers dan publik.

5. SPS mengimbau agar pimpinan penerbitan pers anggota SPS di seluruh Indonesia aktif mendaftarkan diri melalui SPS cabang masing-masing, karena verifikasi ini menganut konsep proaktif. Sebelum mendaftarkan diri, sebaiknya menyiapkan diri untuk memenuhi syarat-syarat verifikasi yang pada dasarnya tidak memberatkan bagi penerbit yang berkomitmen pada penerbitan pers yang sehat.

6. SPS meyakini bahwa program verifikasi adalah mekanisme penyehatan pers Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat pers sendiri, sebagai langkah agar tidak ada kekuatan luar yang memaksa pers untuk menyehatkan diri.

7. SPS ke depan hanya menerima anggota yang sudah Iolos verifikasi, sedangkan anggota yang ada saat ini yang belum mendaftarkan diri pada program verifikasi akan didorong untuk mendaftarkan diri.
(kst/fjp)

More Articles ...