19
Thu, Oct
55 New Articles

Asri Anas: Laporkan Jika Ada Pungli di Daerah

Nasional
Typography
INFOSULBAR.COM, Jakarta — Anggota DPD RI Muh. Asri Anas sangat mendukung upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) yang digerakkan oleh pemerintah pusat.  
 
Senator asal Sulawesi Barat ini menegaskan upaya pemberantasan pungli harus sistematis dan berkesinambungan diterapkan hingga ke pelosok daerah.  
 
“Pemberantasan pungli jangan cuma terlihat seru di pusat, tapi yang terpenting pelaksanannya di daerah karena pungli terbesar dan susah dijangkau itu yang di daerah,” kata Asri Anas.
 
asri instagram1Dia mencontohkan pungli terkait pelayanan masyarakat seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, jembatan timbang, pengusuran investasi, dan sebagainya.  
 
Bahkan di beberapa daerah terminal bus kota harus bayar Rp 2.000 untuk buang hajat, parkir kendaraan pribadi yang di luar aturan, dan banyak lagi pungli keseharian kita yang kerap dianggap lumrah. 
 
“Pungli yang uangnya recehan ini kelihatan sepele namun bagi masyarakat banyak itu sungguh memberatkan,” kata Asri.
 
Pungli yang uangnya recehan ini kelihatan sepele namun bagi masyarakat banyak itu sungguh memberatkan. Asri khawatir jika upaya pemberantasan pungli yang berkesinambungan ini membuat pelayanan publik terhambat. 
 
“Saya mendapatkan laporan karena pungli ini pegawai yang bertugas jadi malas-malasan dan mempersulit proses pelayanan publik. Itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi laporkan kepada kami dimana lokasi dan oknum-nya,” kata Asri Anas.  
 
Asri mengatakan pola dan sistem pelayanan publik di daerah juga harus diubah menyesuaikan kondisi kekinian. Pola pelayanan satu atap, misalnya bisa meminimalisir pintu-pintu pungli.
 
Oleh karena itu, Asri mengusulkan Perda yang membuka peluang pungli agar direvisi ulang dengan menyederhanakan sistem pelayanan publik agar tepat sasaran, efisien, dan efektif. Pungli di beberapa daerah sudah mendarah daging dan mentradisi. Dianggap sebagai hal yang lumrah dan kerap dibahasakan dengan “uang rokok” meskipun tidak semua orang yang disodori uang pungli untuk merokok.  
 
“Jadi memang perlu gerakan sistematis dan berkesinambungan. Jangan cuma panas-panas tahi ayam. Bulan ini ramai pemberantasan pungli tapi bulan seterusnya pungli kembali marak,” ujar Asri.  
 
"Demikian pula, kepala daerah harus tegas memberikan sanksi kepada oknum pegawai yang terlibat pungli. “Efek jera penegakan hukum perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” jelas Asri. 
 
Sebagai wakil rakyat dari daerah di pusat, Asri membuka kotak pengaduan. Bagi masyarakat di Sulbar yang dirugikan oleh pungli maka bisa melaporkan ke nomor telepon seluler, email, dan inbox Facebook.
 
- Nomor telepon seluler: 0812 9911 1113
- Inbox facebook : Muhammad Asri Anas
 
Laporan disertai alamat kejadian, petugas yang melakukan pungli, dan bila perlu memfoto oknum petugas yang melakukan pungli. Menurut Asri, budaya birokrasi memang tidak mudah untuk diubah sehingga diperlukan langkah tegas penegakan hukum. 
 
Edukasi terhadap masyarakat juga harus digalakkan, termasuk yang kerap mencari jalan pintas untuk cepat menyelesaikan urusan yang terkait birokrasi. Oleh karena itu, masyarakat luas harus mendapatkan informasi lengkap mengenai alur dan sistem pelayanan umum.  
 
“Masyarakat jangan ragu melaporkan jika menemukan pungli. Termasuk jika ada calo yang ditemukan. Pemberantasan terhadap calo juga harus diintensifkan karena mereka kerap mengatasnamakan dan merusak nama baik pegawai negeri untuk kepentingan pribadi. Ada juga calo yang membawa-bawa nama pegawai negeri sipil. Ini semua satu paket harus diberantas semua ,” ujar Asri.
INFOSULBAR.COM, Jakarta — Anggota DPD RI Muh. Asri Anas sangat mendukung upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) yang digerakkan oleh pemerintah pusat.  
 
Senator asal Sulawesi Barat ini menegaskan upaya pemberantasan pungli harus sistematis dan berkesinambungan diterapkan hingga ke pelosok daerah.  
 
“Pemberantasan pungli jangan cuma terlihat seru di pusat, tapi yang terpenting pelaksanannya di daerah karena pungli terbesar dan susah dijangkau itu yang di daerah,” kata Asri Anas.
 
asri instagram1Dia mencontohkan pungli terkait pelayanan masyarakat seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, jembatan timbang, pengusuran investasi, dan sebagainya.  
 
Bahkan di beberapa daerah terminal bus kota harus bayar Rp 2.000 untuk buang hajat, parkir kendaraan pribadi yang di luar aturan, dan banyak lagi pungli keseharian kita yang kerap dianggap lumrah. 
 
“Pungli yang uangnya recehan ini kelihatan sepele namun bagi masyarakat banyak itu sungguh memberatkan,” kata Asri.
 
Pungli yang uangnya recehan ini kelihatan sepele namun bagi masyarakat banyak itu sungguh memberatkan. Asri khawatir jika upaya pemberantasan pungli yang berkesinambungan ini membuat pelayanan publik terhambat. 
 
“Saya mendapatkan laporan karena pungli ini pegawai yang bertugas jadi malas-malasan dan mempersulit proses pelayanan publik. Itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi laporkan kepada kami dimana lokasi dan oknum-nya,” kata Asri Anas.  
 
Asri mengatakan pola dan sistem pelayanan publik di daerah juga harus diubah menyesuaikan kondisi kekinian. Pola pelayanan satu atap, misalnya bisa meminimalisir pintu-pintu pungli.
 
Oleh karena itu, Asri mengusulkan Perda yang membuka peluang pungli agar direvisi ulang dengan menyederhanakan sistem pelayanan publik agar tepat sasaran, efisien, dan efektif. Pungli di beberapa daerah sudah mendarah daging dan mentradisi. Dianggap sebagai hal yang lumrah dan kerap dibahasakan dengan “uang rokok” meskipun tidak semua orang yang disodori uang pungli untuk merokok.  
 
“Jadi memang perlu gerakan sistematis dan berkesinambungan. Jangan cuma panas-panas tahi ayam. Bulan ini ramai pemberantasan pungli tapi bulan seterusnya pungli kembali marak,” ujar Asri.  
 
"Demikian pula, kepala daerah harus tegas memberikan sanksi kepada oknum pegawai yang terlibat pungli. “Efek jera penegakan hukum perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” jelas Asri. 
 
Sebagai wakil rakyat dari daerah di pusat, Asri membuka kotak pengaduan. Bagi masyarakat di Sulbar yang dirugikan oleh pungli maka bisa melaporkan ke nomor telepon seluler, email, dan inbox Facebook.
 
- Nomor telepon seluler: 0812 9911 1113
- Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Inbox facebook : Muhammad Asri Anas
 
Laporan disertai alamat kejadian, petugas yang melakukan pungli, dan bila perlu memfoto oknum petugas yang melakukan pungli. Menurut Asri, budaya birokrasi memang tidak mudah untuk diubah sehingga diperlukan langkah tegas penegakan hukum. 
 
Edukasi terhadap masyarakat juga harus digalakkan, termasuk yang kerap mencari jalan pintas untuk cepat menyelesaikan urusan yang terkait birokrasi. Oleh karena itu, masyarakat luas harus mendapatkan informasi lengkap mengenai alur dan sistem pelayanan umum.  
 
“Masyarakat jangan ragu melaporkan jika menemukan pungli. Termasuk jika ada calo yang ditemukan. Pemberantasan terhadap calo juga harus diintensifkan karena mereka kerap mengatasnamakan dan merusak nama baik pegawai negeri untuk kepentingan pribadi. Ada juga calo yang membawa-bawa nama pegawai negeri sipil. Ini semua satu paket harus diberantas semua ,” ujar Asri.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS