18
Sat, Nov
89 New Articles

BPKP dan Pemprov Sulbar Kerjasama Pengelolaan Keuangan Desa

Ekonomi Pembangunan
Typography
Infosulbar.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pembinaan keuangan Desa dan launching laboratorium atau klinik sistem keuangan Desa, Senin (28/12/15) di Kantor BPKP perwakilan Sulbar. 
 
Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh menyampaikan kerjasama antara BPKP perwakilan Sulawesi Barat dalam pengelolaan desa sebagai bentuk dukungan terhadap anggaran yang dikelola setiap desa agar dapat berjalan dengan baik. 
 
"Apa yang kita lakukan ini, sebagai inplementasi Nawacita dari Presiden RI Ir. Jokowi Dodo dengan bersama-sama membangun dari desa. Hal itu juga adanya undang-undang tentang bantuan langsung kepada desa dari APBN. Namun, SDM (Sumber Daya Manusia) di desa itu kalau tidak di intervensi maka akan ada masalah," kata Arwan saat menyampaikan sambutan. 
 
Anwar juga mengapresiasi BPKP Sulbar yang telah membuat aplikasi sistem pengelolaan desa yang pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Barat. Di tahun 2015, Kabupaten Mamasa menjadi pilot project penggunaan aplikasi pengelolaan dana desa, dan tahun 2016 semua kabupaten di Sulawesi Barat akan mengunakan sistem ‎aplikasi pengelolaan desa. 
 
‎"Sehingga kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh BPKP Sulbar yang menciptakan aplikasi pengelolaan dana desa ini. Langkah yang kita ambil ini diapresiasi oleh pemerintah pusat, baik itu BPK dan KPK. Tapi tidak cukup puas dengan apresiasi, kita terus berupaya agar apa yang kita mulai dapat berjalan dengan baik, baik anggaran dari APBD maupun APBN," jelas Anwar.
 
Dari upaya ini, lanjut Gubernur Sulbar dua periode itu, membuat daerah lain akan datang dan mencotoh sistem yang sudah dibangun.
 
"Banyak gubernur akan melakukan kunjungan ke sulbar untuk belajar pengelolaan desa karena BPKP Sulbar telah menjadikan Sulbar sebagai pilot projeck pengelolaan desa. Langkah ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dana desa," katanya.
 
Di tempat yang sama, Kepala BPKB Sulbar, Wasis Prabowo menyampaikan kerjasama pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan desa ‎agar dapat mempermudah dan mempercepat laporangan keuangan desa. 
 
‎"BPKP RI berharap agar ini bisa menjadi contoh agar bisa dicontoh oleh Provinsi lain. Pengawasan yang kami lakukan agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Sulawesi Barat. Saya sangat senang dengan pemerintah Sulbar membentuk tim pembina desa. Simda desa bertujuan bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah melakukan laporan keuangan desa," jelasnya. (RH/Ashari).
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS