19
Tue, Dec
16 New Articles

INFOSULBAR.COM, Majene — Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat terus intens melakukan penguatan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se Sulbar.
 
Salah satunya adalah dengan menggelar rapat kerja tata cara penyelesaian sengketa dalam agenda kepemiluan, baik 2018 maupun 2019. Kegiatan ini digelar di Hotel Villa Bogor selama dua hari, Senin 13 Novemberhingga Selasa 14 November 2017.
 
Tujuannya, untuk menyiapkan berbagai hal dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018, khususnya Kabupaten Polman dan Mamasa, dan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
 
Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, mengungkapkan bahwa mengantisipasi adanya kemungkinan sengketa antar peserta pemilihan maupun antara peserta dengan penyelenggara prmilu, maka jajaran pengawas tingkat Kabupaten semakin dilatih terhadap mekanisme dan tatacara penerimaan hingga proses penanganan penyelesaian sengketa.
 
Pengawas, sebut Sulfan, butuh kecermatan mendalami dan mengkaji setiap laporan sengketa.
 
"Oleh sebab itu pengawas harus dibekali skill dalam menerima laporan hingga kemampuan memutus perkara sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa pada Pilkada serentak tahun depan maupun Pemilu 2019," kata Sulfan.
 
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Idrus menyampaikan bahwa perlunya diutamakan pencegahan sedini mungkin, agar tidak terjadi sengketa pemilu mendatang.
 
"Jangan sampai ada sengketa, dan terkhusus kepada Kepala Sekretariat Kabupaten se Sulbar agar memfasilitasi Ketua dan Anggota Panwas kabupaten masing-masing sebaik mungkin, berikan fasilitasi maksimal untuk menunjang tugas-tugas Panwas dalam melakukan pengawasan," ucapnya.
 
"Perlu diingat ada 3 tupoksi Kepala Sekretariat, pertama memfasilitasi sarana dan prasarana, kedua fasilitasi pegawai, dan fasilitasi dari sisi pengelolaan keuangan, ketiga-tiganya sangat penting sebagai penunjang kinerja Panwas, tetapi fasilitasi kepegawaian adalah hal yang utama, karena pegawailah yang akan mengelola sarana prasarana dan pengelolaan keuangan," jelasnya menambahkan..
 
Menurutnya, keberhasilan pengawas melaksanakan tugas pengawasan tidak terlepas dari dukungan sekretariat yang mampu bekerja profesional dalam memberikan dukungan kepada Ketua dan Anggota Panwas, baik dukungan administrasi maupun dukungan pengelolaan anggaran pengawasan.
 
"Tempatkanlah pegawai sesuai keahlian dan kemampuannya agar pegawai tersebut dapat mengerjakan tugasnya dengan baik," pungkasnya

INFOSULBAR.COM, Majene — Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Majene, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Kamis (2/11/17).
 
Kegiatan bertema "Bela Agama Bangsa Negeri" ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Anggota DPD RI wakil Sulbar KH. Muhammad Syibli Sahabuddin, Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Mas'ud Saleh, Kepala Depag Majene Dr. H. Adnan Nota dan Kapolres Majene AKBP Asri Effendy.
 
Selain itu, hadir juga Rektor Unasman Dr. Hj Chudriyah, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sulbar Sudirman AZ, M. Anshar selaku Kasatkorwil Banser Sulbar, para Ketua PC Ansor se Sulbar, Kasatkorcab Banser se Sulbar serta tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan para peserta PKD Ansor Majene.
 
Ketua PW GP Ansor Sulbar, Sudirman AZ dalam sambutannya menyampaikan, bahwa GP Ansor merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang intens melakukan kegiatan pengkaderan. Di Sulbar, gerakannya pun semakin dinamis.
 
"Sehingga, saya ingin mengatakan bahwa satu-satunya organisasi kepemudaan di Indonesia yang tidak pernah tidur untuk melakukan kegiatan pengkaderan seperti ini yaitu GP Ansor. GP Ansor tidak sama dengan organisasi kepemudaan lainnya," katanya.
 
Dalam kesempatan itu, Sudirman juga bersyukur atas upaya pemerintah pusat yang telah menerbitkan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
 
"Baru-baru ini sudah diketuk palu tentang UU Ormas, tentu ini menggembirakan bagi kita semua. Dan perlu diketahui, bahwa Majene adalah salah satu lumbung organisasi, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia yang tujuannya ingin mendirikan negara di aiatas negara dengan sistem khilafah dan ingin menggantikan NKRI," jelasnya.
 
Menurut Dosen di STAI Al-Azhary ini, GP Ansor dalam menjalankan manhaj organisasi sangatlah jelas. Salah satu yang penting dilakukan GP Ansor adalah mempertahankan NKRI dan Pancasila, sekaligus menjaga apa yang telah diamalkan oleh ulama dan kyai Nahdlatul Ulama (NU).
 
"Jadi GP Ansor itu jelas. Olehnya, saya berharap kepada seluruh peserta agar serius ikuti materi, menjadi generasi Ansor dan membanggakan Ansor ke depan," harap Sudirman.
 
Sementara itu, Pimpinan Pusat GP Ansor yang diwakili Mas'ud Saleh, dalam kesempatannya mengungkapkan persoalan generasi kekinian, utamanya generasi zaman 'Now' dan milenial.
 
"Salah satu ciri generasi Now atau disebut generasi milenial, mereka tak lepas dari teknologi. Hampir dipastikan ilmu pengetahuannya atau sumber pengetahuannya 60 persen berbasis internet. Kemudian lebih banyak dihabiskan di cafe," katanya.
 
Fenomena belajar agama lewat internet, lanjut Mas'ud, membawa dampak yang mengkhawatirkan, utamanya pola komunikasi generasi 'Now' ini kepada orangtuanya.
 
"Banyak anak muda berani mengkritik orang tuanya, hanya karena pengetahuan yang diperolehnya dari internet. Ini bisa jadi penyakit generasi hari ini yang menerima sumber informasi dari internet dan ditelan mentah-mentah," ucapnya.
 
Mas'ud juga menceritakan pola kehidupan orang dulu dan sekarang. Menurutnya, ada banyak perbedaan orang dulu dan masa kini dalam menerima informasi.
 
"Dulu dan sekarang ini beda. Dulu, orang tua kita mampu membaca tanda-tanda alam, dan bisa mendapat informasi. Misalnya kalau ada kupu-kupu besar yang masuk ke rumah, sontak orang tua dulu langsung menyampaikan kepada keluarganya bahwa akan ada tamu," katanya.
 
"Sekarang ini, semua generasi lewat internet atau smartphone, untuk ada tamu yang datang bisa melalui sms lebih dahulu," lanjutnya.
 
Olehnya, ia berpesan kepada segenap kader GP Ansor di Sulbar agar tak kalah dalam menggunakan kemajuan teknologi saat ini. Tentu, kata dia, dengan cara-cara elegan dan mengedukasi publik.
 
"Kita harus kuasai teknologi. Kita harus gunakan secara positif, bagaimana melakukan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Ini menjadi bagian dari tugas-tugas kader, bukan malah menghabiskan waktu nongkrong di warkop," terangnya.

INFOSULBAR.COM, Majene — Mengisi momentum bulan suci ramadhan, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Majene menggelar kegiatan belajar Barzanji.
 
Kegiatan ini berlangsung sejak tiga hari lalu di Sekretariat DPD KNPI Majene. Sabtu (10/6/17) kegiatan ini ditutup secara resmi.
 
Ketua DPD KNPI Majene, Arismunandar kepada INFOSULBAR.COM, menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan langkah untuk mengisi bulan ramadhan dengan belajar barzanji bersama remaja mesjid, perwakilan OKP, organisasi mahasiswa dan pelajar.
 
"Kegiatannya dimulai beberapa hari lalu, dan hari ini penutupan dirangkaikan buka puasa bersama DPD KNPI Kabupaten majene bersama DPK KNPI se kabupaten, dan Pemkab Majene," sebutnya.
 
Menurut putra mantan Bupati Majene Kalma Katta ini, kegiatan belajar Barzanji dilaksanakan agar ada persiapan generasi untuk pembaca barzanji di tahun-tahun mendatang.
 
"Ini adalah kesiapan kita membina generasi muda. Barzanji ini harus terus dijaga, dibaca dan dilaksanakan," ujarnya.

INFOSULBAR.COM, Majene — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majene, juga telah menyiapkan sejumlah agenda dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017.
 
Ketua DPD KNPI Majene, Arismunandar Kalma menyampaikan, peringatan sumpah pemuda di Majene akan diisi berbagai kegiatan kepemudaan selama tiga hari, terhitung dari hari Jumat 27 Oktober hingga Minggu 29 Oktober 2017.
 
"Kegiatan ini bertema 'Pekan Pemuda Majene', tentu dalam rangka hari sumpah pemuda. Kegiatannya akan berlangsung di tiga tempat, yaitu, di Gedung Assamalewuang, kemudian di sungai Saleppa, Kelurahaan Banggae, Kecamatan Banggae, dan kegiatan di panti asuhan," sebut Arismunandar kepada INFOSULBAR.COM, Selasa (24/10/17).
 
Putra mantan Bupati Majene dua periode ini, juga menyebut, bentuk kegiatannya seperti lomba orasi untuk pelajar dan mahasiswa se Kabupaten Majene serta sosialisasi 4 pilar kebangsaan untuk mahasiswa dan OKP se Kabupaten Majene.
 
Ia menguraikan, pada 27 oktober diselenggarakan Majene Leadership serta Sosialisasi 4 Pilar dan pelepasan 100 laampion harapan di gedung Assamalewuang, lalu diskusi kepemudaan di gedung Prasamya Majene.
 
"Kita juga akan audiensi dengan penggerak literasi Majene dalam hal ini diskusi kepemudaan di lapak baca, bertempat di Gedung Assamalewuang, dan pembacaan sumpah pemuda oleh pelajar, mahasiswa, OKP secara bersama-sama dengan KNPI Majene," katanya.
 
Selain itu, lanjut Arismunandar, juga bakal ada kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan ke panti asuhan yang berasal dari swadaya pemuda Majene.
 
"Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya secara matang. Dan kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik," harapnya.
 
Sekadar diketahui, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Pemda Majene, Ikatan Duta Wisata Indonesia (IDWI) Majene, OKP se Kabupaten Majene, serta media, baik media cetak, media elektronik dan online.

INFOSULBAR.COM, Majene — Peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, mewajibkan Pemerintah Kabupaten Majene meningkatkan kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 
 
Ombudsman Republik Indonesia (RI) Sulbar sebagai Lembaga Negara berperan dalam memberi penilaian terhadap kualitas pelayanan pemerintahan. 
 
Terkait hal tersebut, Pemkab Majene bersama Ombusman RI perwakilan Sulawesi Barat sepakat bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Selasa, 05 April 2016, di ruang pola Kantor Bupati Majene.
 
Penandatangan MoU tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kedua belah pihak, yakni Pemkab Majene dan Ombudsman Sulawesi Barat, dalam upaya penanganan laporan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 
Sementara itu, penilaian kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI mengacu pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
 
Dari itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, berpesan kepada Bagian Hukum Setda Majene untuk lebih sering melakukan sosialisasi atas undang-undang No. 25 tahun 2009 tersebut. Sebab semua Materi penilaian Uji Kepatuhan sudah terangkum dalam UU No. 25 Tahun 2009.
 
Pada moment yang sama, Bupati Majene, DR. H. Fahmi Massiara, menegaskan kepada jajaran aparat sipil Pemkab Majene untuk memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarat. 
 
Menurutnya, kesepakatan yang terbangun dengan pihak Ombudsman tersebut dapat menjadi acuan agar lebih progressif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. 
 
Fahmi juga mengakui penilaian atas pelayanan publik oleh Ombudsaman, menjadi dasar baginya dalam menilai kinerja setiap SKPD lingkup Pemkab Majene. Dan berharap Uji Kepatuhan Tahun 2017 Kabupaten Majene bisa masuk zona Hijau.
 
Lukman menyampaikan, keberadaan Ombudsman di Sulawesi Barat, untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 
“Secara kelembagaan kami sangat mengapresiasi komitmen Bupati Majene yang memiliki keseriusan dan keinginan yang besar mendorong terciptanyan layanan publik yang berkualitas di daerahnya,” tutup Lukman. 

More Articles ...